Siapa PKK yang Diserukan Bubar oleh Pemimpinnya dari Penjara Turki?

, Ankara - Sebuah "deklarasi bersejarah” terjadi di Turki. Di mana pemimpin Partai Pekerja Kurdistan PKK, Abdullah Öcalan, yang berada di penjara Turki, menyerukan pembubaran PKK, yang sebelumnya dinyatakan sebagai organisasi terlarang. Dia meminta para pengikutnya untuk menghentikan kekerasan.

Dalam pernyataannya, Öcalan meminta para pengikutnya untuk meletakkan senjata setelah puluhan tahun konflik berdarah terjadi antara PKK dan Turki.

Siapa PKK dan apa tujuannya? Berikut ini uraiannya dikutip dari DW Indonesia, Sabtu (2/3/2025):

PKK adalah singkatan dari "Partiya Karkerên Kurdistan”, yang berarti "Partai Buruh Kurdistan”. Organisasi ini didirikan pada tahun 1978 dengan tujuan awal untuk mendirikan sebuah negara Kurdi yang independen dan berorientasi sosialis, di Timur Tengah. Tapi PKK kemudian meninggalkan tujuan pendirian negara independen.

Selanjutnya PKK berjuang untuk pengakuan identitas Kurdi serta otonomi politik dan budaya bagi orang-orang Kurdi di daerah pemukiman mereka. Terutama di daerah di tenggara Turki, Irak utara, dan Suriah utara, dimana pada daerah perbatasannya ini pendukung PKK tidak menginginkan relokasi. Orang-orang Kurdi adalah kelompok etnik terbesar yang tidak memiliki negara sendiri dengan jumlah sekitar 25 hingga 30 juta orang. Mereka bermukim di Turki, Irak, Iran dan Suriah.

PKK adalah organisasi gerilyawan yang telah melancarkan perlawanan bersenjata melawan negara Turki sejak 1984. Untuk itu mereka juga melakukan banyak serangan teror mematikan. Kepemimpinan militernya berbasis di Pegunungan Kandil di Irak. PKK diklasifikasikan sebagai organisasi teroris di Turki, Uni Eropa, dan Amerika Serikat. PKK telah dilarang beroperasi di Jerman sejak tahun 1993.

Jerman merupakan rumah bagi diaspora Kurdi yang besar. Menurut otoritas keamanan Jerman, PKK memiliki sekitar 14.500 pendukung di Jerman, menjadikannya organisasi dengan jumlah anggota terbesar kelompok ekstremisme luar negeri.

Diperkirakan lebih dari 40.000 orang telah tewas dalam konflik bersenjata antara PKK dan pemerintah Turki, banyak di antaranya warga sipil. Karena kalah kuat dengan militer Turki yang dilengkapi dengan peralatan lengkap, sebagian besar pejuang PKK telah menarik diri dari Turki selama sepuluh tahun terakhir. Namun serangan terhadap wilayah Turki terus berlanjut - terutama dilakukan dari posisi PKK di Irak dan Suriah. Hingga saat ini, organisasi gerilyawan tersebut mengakui Abdullah Öcalan sebagai pemimpinnya.

Abdullah Öcalan, juga dikenal sebagai Apo, adalah pendiri PKK. Dia pergi ke Suriah pada tahun 1979 untuk mempersiapkan perang kemerdekaan Kurdi dari sana. Dia mendirikan markas PKK di Lembah Bekaa Lebanon, yang saat itu dikuasai oleh Suriah. Setelah kudeta militer di Turki pada tahun 1980, banyak aktivis yang mengikuti Öcalan ke kamp-kamp PKK di Lembah Bekaa Lebanon.

 Pada tahun 1998, Öcalan terpaksa meninggalkan Suriah karena tekanan dari pemerintah di Ankara. Pengembaraan pun berlanjut, karena tidak ada negara yang bersedia menerimanya. Akhirnya, pada tahun 1999, Öcalan ditangkap oleh intelijen Turki di Nairobi, Kenya.

Di Turki, Öcalan dijatuhi hukuman mati atas tuduhan pengkhianatan, mendirikan organisasi teroris, dan separatisme. Hukuman tersebut kemudian diringankan menjadi hukuman penjara seumur hidup. Sejak saat itu, Öcalan berada di sel isolasi di sebuah pulau penjara di Laut Marmara dekat Istanbul. Keluarga dan pengacaranya seringkali tidak diizinkan untuk mengunjungi Öcalan.

Setelah hampir sepuluh tahun, Öcalan di penjara diizinkan untuk menerima delegasi dari partai oposisi pro-Kurdi yakni Partai Demokrasi dan Pembangunan DEM pada akhir tahun 2024 lalu. DEM sebelumnya lebih dikenal sebagai HADEP, yaitu “Partai Rakyat untuk Kesetaraan dan Demokrasi” yang kemudian berganti nama menjadi HDP.

Meskipun tidak pernah terlihat lagi di depan umum sejak tahun 1999, Öcalan yang berusia 76 tahun tetap mendapat kepercayaan besar dari para pendukungnya.

Akankah PKK mengindahkan seruan Öcalan?

Bagi Vahap Coskun, Direktur sebuah Institut Penelitian Politik dan Sosial di Diyarbakir, Abdullah Öcalan adalah otoritas sentral. Pernyataannya begitu penting dan berbobot. Coskun, yang juga merupakan anggota Dewan Penasihat Turki-Kurdi selama proses perdamaian dari tahun 2013 hingga 2015, mengidentifikasi empat aktor utama dalam permasalahan Kurdi: kepemimpinan militer di Pegunungan Kandil Irak, perwakilan Eropa di Brussels, pemerintahan otonom Kurdi di Rojava, Suriah, dan partai pro-Kurdi DEM. Dalam beberapa minggu terakhir, para aktor berulang kali menekankan bahwa hanya Öcalan yang dapat membawa solusi politik bagi konflik Kurdi.

Dalam beberapa minggu terakhir, Öcalan telah mengirim surat kepada aktor-aktor tersebut di atas. Pada saat yang sama, para aktor ini telah mengisyaratkan bahwa mereka akan mengakui keputusan Öcalan.

Öcalan sadar bahwa otoritas yang dimilikinya hanya akan efektif jika hal tersebut turut dilegitimasi para aktor tersebut, demikian ditegaskan ilmuwan politik, Coskun. Jika tidak, ia berisiko kehilangan kekuasaan dan kredibilitasnya. Öcalan pun yakin bahwa permohonannya akan disetujui.

Inisiatif perdamaian pertama antara PKK dan pemerintah Turki dimulai pada tahun 2009. Kepala intelijen Turki, Hakan Fidan, bertindak atas nama Perdana Menteri Recep Tayyip Erdogan, mengadakan pembicaraan dengan perwakilan PKK di ibu kota Norwegia, Oslo, pada tahun 2010 dan 2011. Namun, perundingan-perundingan ini gagal.

Cengiz Candar, seorang jurnalis dan anggota parlemen saat ini untuk partai pro-Kurdi DEM, menduga bahwa inisiatif ini disabotase oleh gerakan Gulen, yang saat itu terlibat dalam perebutan kekuasaan dengan Partai AKP pimpinan Erdogan.

Proses perdamaian kedua dimulai pada tahun 2013, di mana pemimpin PKK, Abdullah Öcalan, dan partai pendahulu DEM, HDP, memainkan peran sentral. Selama festival Tahun Baru Kurdi, Newroz 2013, sebuah surat dari Öcalan dibacakan di depan ribuan orang di Diyarbakir di tenggara Turki. Hal ini meningkatkan harapan akan perdamaian.

Partai HDP yang pro-Kurdi mendapatkan dukungan selama proses  perdamaian. Di saat yang sama, HDP menuntut Erdogan untuk meningkatkan hak-hak dasar orang Kurdi dan anggota oposisi. Pada pemilihan parlemen 2015, partai HDP meraih lebih dari 13% suara, yang berarti menghilangkan mayoritas absolut partai yang dipimpin Erdogan, AKP, untuk pertama kalinya. Tak lama setelah itu, Erdogan mengakhiri proses perdamaian.

Vahap Coskun dari Institute for Political and Social Research di Diyarbakir percaya bahwa perkembangan situasi di Suriah pada saat itu juga memainkan peran penting dalam kegagalan negosiasi perdamaian. Selama perang saudara, pemerintah Suriah melepaskan kendali atas daerah-daerah di utara. Akibatnya, pasukan Kurdi lokal yang dekat dengan PKK mengambil alih kendali di wilayah tersebut. Dari sudut pandang pemerintah Turki, ini adalah perkembangan yang berbahaya. Proses perdamaian pun berakhir dan periode penindasan baru terhadap orang Kurdi pun dimulai, lanjut Coskun.

"Situasi dinamis di Timur Tengah merupakan bahaya sekaligus peluang bagi Turki,” kata Coskun. Secara khusus, perkembangan di negara tetangga selatan Suriah setelah jatuhnya penguasa Bashar al-Assad memainkan "peran penentu”. Pemerintah Turki ingin mencegah PKK dan pasukan Kurdi muncul lebih kuat.

Turki juga melihat potensi melemahnya Iran sebagai kesempatan untuk menjadikan Turki sebagai pemain politik dan ekonomi terkuat di kawasan ini. Untuk mencapai tujuan ini, konflik bersenjata dengan PKK harus diakhiri, kata Coskun.

Beberapa hari yang lalu, delegasi dari partai DEM melakukan perjalanan ke wilayah otonom Kurdistan di Irak utara untuk mengumpulkan lebih banyak orang-orang Kurdi di Irak. Para politisi DEM ini mengadakan pembicaraan dengan Masrur Barzani, Perdana Menteri wilayah tersebut. Masrur Barzani juga menyatakan kesediaannya untuk mendukung resolusi damai.

Terlepas dari upaya perdamaian saat ini, pemerintah Turki kini kian menindak keras orang-orang Kurdi dan pihak-pihak oposisi. Dalam waktu seminggu, 340 politisi, pengacara, aktivis hak asasi manusia dan jurnalis ditangkap atas tuduhan teror. Selain itu, setelah pemilihan umum lokal baru-baru ini, banyak walikota terpilih yang berasal dari partai  DEM dan partai oposisi terbesar, CHP, dicopot dari jabatannya dan ditangkap.