KTT NATO Akan Tegaskan Status Keanggotaan Ukraina di Tengah Perang dengan Rusia

Liputan6.com, Vilnius - Para pemimpin Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) diharapkan dapat memberikan penegasan ulang terkait status Ukraina untuk menjadi anggota aliansi militer tersebut pada masa depan, kata Sekjen NATO Jens Stoltenberg, Jumat 7 Juli 2023.

Dalam konferensi pers menjelang KTT para pemimpin NATO di Vilnius, Lithuania, Stoltenberg mengatakan aliansi beranggotakan 31 negara itu siap “mengirim pesan yang jelas, bahwa NATO bersatu dan agresi Rusia tidak akan berhasil".

Dia menjelaskan bahwa para kepala negara dan pemerintah negara-negara anggota NATO akan mengadopsi serangkaian langkah guna membuat "Ukraina semakin kuat", Anadolu melaporkan dikutip dari Antara (8/7/2023).

Stoltenberg mengatakan dia berharap para pemimpin NATO dapat "menegaskan kembali bahwa Ukraina akan menjadi anggota NATO dan bersatu untuk membawa Ukraina lebih dekat ke tujuannya."

Lebih lanjut, dia mengungkapkan bahwa para pemimpin aliansi itu juga akan menyetujui pembentukan Dewan NATO-Ukraina, sebuah wadah konsultasi isu-isu keamanan.

Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy akan menghadiri peresmian badan baru tersebut.

Para kepala negara dan pemerintah negara-negara NATO juga diharapkan dapat menyetujui usulan pendanaan pertahanan baru yang lebih ambisius, yang mengambil target minimal 2 persen dari produk domestik bruto (PDB).

Stoltenberg menyatakan harapannya agar anggota NATO memperkuat pendanaan militer mereka karena aliansinya memperkirakan pengeluaran pertahanan pada 2023 akan meningkat lebih dari 8,3 persen, yang merupakan peningkatan terbesar dalam sembilan tahun berturut-turut.

Pada KTT nanti, para pemimpin NATO juga akan menyetujui tiga rencana pertahanan baru untuk kawasan Atlantik Utara dan Arktik Eropa, Baltik dan Eropa Tengah, serta Mediterania dan Laut Hitam.

KTT NATO yang berlangsung pada 11-12 Juli itu akan turut dihadiri para pemimpin dari Australia, Selandia Baru, Jepang, dan Korea Selatan, serta pejabat tinggi Uni Eropa.

Pada kabar lain, Duta Besar Republik Rakyat China untuk Indonesia, Lu Kang, memberikan pernyataan tegas soal aliansi AUKUS dan potensi kehadiran NATO versi Asia-Pasifik. Terkait AUKUS, tiga negara anggotanya disebut melanggar aturan internasional.

Aliansi AUKUS terdiri dari Australia, Britania Raya, dan Australia. Lu Kang berkata aturan yang dilanggar adalah dari badan energi atom internasional.

"Kerja sama kapal selam nuklir AS, Britania Raya, Australia secara blak-blakan melanggar pasal 2 dari pasal International Atomic Energy Agencies. Hal tersebut akan merusak rezim non-proliferasi nuklir internasional dan melemahkan kepentingan keamanan negara-negara kawasan," ujar ujar Dubes RRC Lu Kang di acara International Seminar on China's İnfluence in the Middle East and Prospect for Stability and Peace yang digelar School of Strategic and Global Studies (SSGS) Universitas Indonesia, Senin (26/6/2023).

Pada pasal 2 Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons (NPT), tiap negara dilarang mendapatkan senjata nuklir, meski pihak AUKUS berdalih kapal selam bertenaga nuklir itu bukan senjata nuklir.

Dubes China lantan menyerukan agar semua pihak menghormati kawasan Asia Tenggara yang bebas dari nuklir.

Selengkapnya...