Indonesia Sukses Inisiasi Adopsi Resolusi Ekonomi Kreatif di PBB, Didukung 59 Negara

Liputan6.com, New York - Indonesia kembali meraih pencapaian di bidang Internasional. Kali ini berhasil menginisiasi diadopsinya Resolusi berjudul "Promoting Creative Economy for Sustainable Development", secara konsensus pada Sidang Majelis Umum (SMU) ke-78 PBB di New York pada Selasa 19 Desember 2023.

Adapun resolusi tersebut merupakan Resolusi substansi PBB pertama yang secara khusus membahas Ekonomi kreatif (Ekraf).

Upaya penggalangan dukungan Resolusi tersebut telah dilakukan secara intensif sejak awal tahun 2023, melalui kerja sama erat antara Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI dan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf).

Pada bulan Juli 2023, Kemlu RI dan Kemenparekraf menyelenggarakan briefing tentang pentingnya sektor ekonomi kreatif kepada para duta besar negara-negara sahabat di Jakarta. Kemudian, Wakil Menteri Parekraf memberikan Briefing kepada para diplomat berbagai negara di New York pada 6 September 2023.

Proses perundingan teks Resolusi sendiri dipimpin oleh Indonesia selama 6 minggu pada bulan Oktober dan November 2023 di Markas Besar PBB di New York. Setelah melalui negosiasi intensif, perundingan menyepakati teks final yang terdiri dari 38 paragraf.

Menurut informasi yang dikutip dari situs Kemlu RI, Kamis (21/12/2023), resolusi usulan Indonesia tersebut didukung oleh 59 negara lainnya sebagai Co-Sponsors, yang berasal dari berbagai kawasan dan tingkat pembangunan berbeda-beda.

Komposisi Co-Sponsors tersebut diapresiasi banyak pihak, karena merefleksikan keterwakilan yang beragam di tengah eskalasi politik global yang tidak menentu.

Resolusi Promoting Creative Economy for Sustainable Development yang diinisiasi Indonesia mendorong negara-negara anggota PBB dan berbagai pihak terkait, untuk memberikan dukungan lebih besar pada pengembangan sektor Ekonomi kreatif (Ekraf), di antaranya melalui sejumlah berikut ini:

• (i) penguatan data
• (ii) peningkatan riset, pengembangan talenta, pendidikan dan pelatihan
• (iii) peningkatan akses pada pembiayaan, kesehatan dan perlindungan sosial
• (iv) pemanfaatan kekayaan intelektual
• (v) pemanfaatan teknologi digital, termasuk artificial intelligence (AI) secara bertanggung jawab. 
• Selain itu, Resolusi memandatkan PBB untuk secara rutin membahas isu Ekraf, meningkatkan dukungan peningkatan kapasitas, memfasilitasi diskusi, melakukan riset, menyusun panduan dan publikasi secara berkala

Bagi Indonesia, resolusi tersebut melanjutkan peran kepemimpinan Indonesia dalam pengarusutamaan kerja sama internasional Ekraf, yang di antaranya diwujudkan melalui inisiatif World Conference on Creative Economy (WCCE) sejak tahun 2018.

Lebih dari itu, resolusi tersebut juga akan digunakan oleh Indonesia untuk mewujudkan lebih banyak kerja sama peningkatan kapasitas yang bermanfaat nyata bagi pelaku Ekraf dan berbagai pemangku kepentingan nasional.

Capaian lainnya adalah Indonesia berhasil terpilih sebagai anggota Dewan Eksekutif UNESCO periode 2023-2027 dalam pemilihan yang berlangsung di Konferensi Umum UNESCO ke-42 di Markas Besar UNESCO di Paris, Prancis, pada tanggal 15 November 2023.

Dalam persaingan sengit di Kelompok Regional IV, Indonesia berkompetisi dengan 8 (delapan) negara lain di kawasan Asia Pasifik dalam memperebutkan 6 (enam) alokasi kursi Dewan Eksekutif UNESCO, bersama dengan Afghanistan, Australia, Bangladesh, Iran, Kyrgistan, Pakistan, Korea, dan Sri Lanka. Indonesia berhasil meraih dukungan suara dari 154 negara, menempati posisi tertinggi kedua di Kelompok IV.

Selain Indonesia, negara-negara kawasan Asia-Pasifik lainnya yang juga terpilih sebagai anggota Dewan Eksekutif periode yang sama adalah Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, Korea Selatan, dan Australia. Dalam pemilihan tersebut, terdapat 188 Negara anggota UNESCO yang hadir dan hanya 181 negara yang memenuhi syarat untuk memberikan suara. 

Terpilihnya Indonesia sebagai anggota Dewan Eksekutif UNESCO yang ke-8 kalinya sejak bergabungnya Indonesia menjadi anggota UNESCO pada tahun 1950 mencerminkan kepercayaan dunia internasional terhadap kontribusi signifikan Indonesia Indonesia dalam memajukan isu kebudayaan, pendidikan, ilmu pengetahuan, serta komunikasi dan informasi di tingkat global.

Sebagai anggota Dewan Eksekutif, peran Indonesia akan menjadi sangatlah penting, mengingat salah satu tugasnya adalah untuk berpartisipasi aktif dalam merumuskan kebijakan dan pengambilan keputusan strategis terkait program-program dan kebijakan UNESCO.

Dewan Eksekutif juga memainkan peran krusial dalam mengawasi pelaksanaan program-program UNESCO dan memastikan penggunaananggaran organisasi berjalan efisien dan efektif sesuai kebijakan yang telah ditetapkan. Selain itu, Dewan Eksekutif juga bertanggung jawab atas implementasi kebijakan yang telah disepakati bersama oleh seluruh negara anggota UNESCO.

Dengan perannya yang sangat beragam, Dewan Eksekutif menjadi motor penggerak dalam memastikan bahwa UNESCO mencapai tujuan dan visinya untuk membangun perdamaian melalui kerja sama internasional dalam bidang pendidikan, ilmu pengetahuan, kebudayaan, serta komunikasi dan  informasi. Keberlanjutan peran Indonesia sebagai anggota Dewan Eksekutif menunjukkan komitmen Indonesia untuk memimpin inisiatif global demi perubahan positif.

Klik di sini sambungannya...

Indonesia terpilih menjadi anggota Dewan Hak Asasi Manusia PBB untuk periode 2024-2026 dengan perolehan 186 dari keseluruhan 192 suara. Ini merupakan suara tertinggi yang pernah diperoleh Indonesia sepanjang sejarah pencalonan di Dewan HAM PBB.

Ini merupakan kali keenam Indonesia terpilih menjadi anggota Dewan HAM PBB, di mana sebelumnya Indonesia terpilih untuk periode 2006 – 2007, 2007 – 2010, 2011 – 2014, 2015 – 2017, 2020 – 2022, dan saat ini 2024-2026.

"Terpilihnya Indonesia sebagai Dewan HAM yang ke-enam kalinya, dan kali ini memperoleh suara terbanyak, merupakan wujud trust yang diberikan bagi Indonesia untuk terus dapat berkontribusi bagi pemajuan dan pelindungan HAM," pungkas Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi dalam pernyataan pers, Rabu (11/10/2023).

Menlu Retno mengatakan bahwa tema keanggotaan Indonesia kali ini adalah "Inclusive Partnership for Humanity", yang menekankan pentingnya kemitraan inklusif.

"Kemitraan inklusif diperlukan untuk kemanusian. Untuk memajukan dan untuk pelindungan hak asasi manusia," sambung Menlu Retno.

Dalam menjalankan keanggotaannya di Dewan HAM PBB, Indonesia juga membawa tiga prioritas utamanya.

Selengkapnya di sini...