Politisi Jepang Ditangkap Akibat Bagi-Bagi Duit Pas Kampanye

Liputan6.com, Tokyo - Politisi Jepang Mito Kakizawa ditangkap polisi karena bagi-bagi duit saat kampanye untuk Wali Kota Yayoi Kimura dari Distrik Kato, Tokyo. Kakizawa berasal dari Partai Demokrat Liberal yang sedang berkuasa saat di Jepang.

Politisi berusia 52 tahun itu merupakan anggota DPR Jepang dan mantan wakil menteri kehakiman.

Berdasarkan laporan Kyodo News, Kamis (28/12/2023), Kakizawa disangkakan menggunakan 2,6 juta yen atau Rp 284 juta untuk membeli suara. Uang itu diberikan ke anggota dewan distrik Koto.

Kakizawa yang ditangkap bersama empat sekretarisnya menolak tuduhan tersebut. Ia berkata uang itu hanya kontribusi kampanye sebelum pemilihan dewan distrik.

Penangkapan Kakizawa disebut dapat merugikan Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida yang juga berasal dari partai liberal.

Kakizawa merupakan putra dari mantan Menteri Luar Negeri Jepang Koji Kakizawa.

Anggota DPR Jepang sebetulnya imun dari penangkapan saat sesi Diet (legislatif) sedang berlangsung. Kakizawa baru akhirnya ditangkap saat sesi Diet telah selesai pada pertengahan Desember ini.

Sementara, Yayoi Kimura sudah mundur pada November lalu karena perkara menggunakan iklan berbayar di YouTube supaya ia dipilih. Ia memakai dana sebesar 140 ribu yen (Rp 15,3 juta) untuk iklan tersebut. Hal ini menjadi masalah karena iklan online hanya boleh dibayar melalui partai politik ketimbang pihak lain.

Kakizawa sebelumnya mundur dari jabatan wakil menteri kehakiman pada Oktober lalu usai mengakui bahwa dialah yang menyarankan menggunakan iklan YouTube.

Atas tuduhan bagi-bagi duit kampanye ini, Kakizawa terancam penjara hingga tiga tahun penjara atau denda hingga 500 ribu yen (Rp 54,7 juta). Sementara, penggunaan iklan online terancam hukuman maksimal penjara hingga dua tahun atau denda hingga 500 ribu yen.

Asumsi kurs 1 yen: Rp 109

Beralih ke dalam negeri, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengakui sudah menerima laporan hasil analisis (LHA) Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) soal dugaan transaksi keuangan janggal pada Pemilu 2024.

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyatakan dirinya sudah memerintahkan jajarannya untuk ditindaklanjuti.

"Kemarin saya sudah terima dan kita tinggal perintahkan, pelajari, rencanakan tindak lanjutnya, dan bahas dengan pimpinan," ujar Alex di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (20/12/2023).

Namun demikian, Alex tidak bisa berbicara banyak mengenai data PPATK tersebut. Alex menyebut data tersebut tak bisa sembarangan disampaikan karena masuk dalam kategori data intelejen.

"Tapi yang jelas kami sudah terima, KPK sudah terima laporan dari PPATK terkait dugaan terjadinya dana kampanye atau apa istilahnya, dan pimpinan sudah minta agar dipelajari, rencanakan dan bahas dengan pimpinan. Itu disposisi saya," kata Alex.

"Kalau (pimpinan) yang lain masih ke luar kota," Alex menambahkan.

Sebelumnya, Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana mengungkap, ada temuan transaksi keuangan janggal jelang Pemilu 2024, tepatnya di semester kedua tahun 2023.

Menurut Ivan, dikatakan janggal karena jumlah laporan terkait hal tersebut naik drastis lebih dari 100 persen.

"Sudah (ada temuan PPATK). Bukan indikasi kasus ya. Kita menemukan memang peningkatan yang masif dari transaksi mencurigakan misalnya terkait dengan pihak-pihak berkontestasi yang kita dapatkan namanya,” kata Ivan usai menghadiri acara 'Diseminasi PPATK', Hotel Pullman Central Park, Jakarta Barat, Kamis (14/12/2023).

Ivan memang tidak merinci nama-nama dimaksud, namun dia mendapat pemetaan nama-nama tersebut dari daftar calon tetap (DCT). Meski begitu dia menyebut angka transaksi tercatat hingga triliunan.

“Kita bicara triliunan, kita bicara angka yang sangat besar, kita bicara ribuan nama, kita bicara semua parpol. Memang keinginan dari komisi III menginginkan PPATK memotret semua dan ini kita lakukan,” jelas dia.

Atas dasar tersebut, Ivan memastikan PPATK tidak sendiri. Dia pun menyampaikan temuan terkait kepada penyelenggara Pemilu yakni KPU dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

“Kita sudah kirim surat ke KPU-Bawaslu. Kita sudah sampaikan beberapa transaksi terkait dengan angka-angka yang jumlahnya besar ya," Ivan menandasi.

Menanggapi pernyataan PPATK, KPU dan Bawaslu kompak menyatakan sedang memeriksa terlebih dahulu hasil temuan terkait.

Komisioner KPU August Mellasz memastikan, laporan akan dipelajari dan disampaikan perkembangannya dalam waktu dekat.

“Surat akan kami cek. Nanti akan didalami dan setelahnya kami akan memberikan respons menyeluruh,” tutur August.

Sebelumnya, calon presiden (capres) nomor urut satu Anies Baswedan tak menampik soal minimnya dana kampanye bersama Calon Wakil Presiden Muhaimin Iskandar (Cak Imin). Oleh sebab itu, Anies menyebut baliho AMIN juga paling sedikit di antara paslon lain.

"Memang paling kecil. Baliho juga paling minim, yang paling banyak baliho rakyat kan rakyat yang pada bikin," kata Anies kepada wartawan di Rest Area KM 14, Tangerang, Kamis (21/12/2023).

Anies menyampaikan, kampanye Pilpres 2024 menjadi perjuangan sungguhan bagi dia dan Cak Imin. Maka, AMIN melibatkan masyarakat dalam setiap proses perjuangannya.

"Iya, jadi memang ini perjuangan betulan. Karena swadaya, swakarya, swakarsa, betul-betul kata swa itu ada di mana-mana. Swadaya, swakarsa, swakarya. Nah itu, tapi itu buat kami bangga, kenapa bangga? Karena bangga dengan perjuangan rakyat banyak yang merasakan memiliki semangat perubahan itu," jelas dia.

Menurut dia, hal tersebut juga yang membuatnya dan Cak Imin memiliki ikatan yang kuat dengan aspirasi rakyat. Sebab, ujarnya AMIN bergerak bersama rakyat yang menginginkan perubahan.

"Karena penggeraknya adalah rakyat, kebanyakan yang menginginkan perubahan, bukan pihak-pihak lain yang mungkin secara ekonomi besar sekali. Ini justru menjadi modal moral bagi kita," ucap dia.