Cawapres Gibran Disorot The New York Times

Liputan6.com, Jakarta - Wali Kota Solo sekaligus Calon Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka kini sudah go international. Baru-baru ini, Gibran muncul di tajuk The New York Times yang membahas isu berkembangnya politik dinasti.

Artikel the New York Times itu berjudul "Seorang Anak Presiden Ada di Gambaran Pemilu Indonesia: Ini Demokrasi atau Dinasti?" (Judul alternatif versi koran: "Bagi Presiden Indonesia, Masa Jabatan Berakhir, tetapi Dinasti Dimulai").

Media AS tersebut turut menyebut Gibran dibantu oleh pamannya sendiri yang merupakan Hakim Mahkamah Konstitusi.

"Belum lama ini, putra tertua dari Presiden Joko Widodo dari Indonesia mengurus bisnis katering dan rantai toko makanan kecil. Sekarang ia adalah simbol bertumbuhnya dinasti politik dan penerima keuntungan dari manuver keluarga," tulis the New York Times, dikutip Rabu (10/1/2024).

"Dengan bantuan putusan pengadilan tingkat tinggi yang dipimpin pamannya, sang putra presiden, Gibran Rakabuming Raka, 36, telah muncul sebagai kandidat terdepan sebagai wakil presiden pada pemilu bulan depan."

Selain itu, New York Times mengutip ucapan Jokowi dulu bahwa ia tidak ingin menyalurkan kekuasaan ke anak-anaknya, tetapi kini dua putra (Kaesang dan Gibran) dan menantu (Bobby Nasution) dari Jokowi telah masuk politik.

Perpolitikan Kaesang juga mendapat sorotan.

"Pada September, putra termuda presiden, Kaesang Pangarep, 28, bergabung ke Partai Solidaritas Indonesia. Dua hari kemudian, ia diangkat sebagai pemimpin," tulis the New York Times. "Sebagai ketua partai, Mr. Kaesang menarik perhatian dengan membawa sebuah teddy bear ke pertemuan-pertemuan resmi. Ia berkata ke reporter bahwa beruang itu adalah hadiah dari istrinya."

Beralih ke laporan pemilu dalam negeri, sebelumnya dilaporkan bahwa pengamat politik Universitas Pelita Harapan (UPH) Emrus Sihombing menyebut mustahil Pilpres 2024 berlangsung satu putaran. Sebab, ketiga Capres masih berpeluang kalah dan hanya dua Capres yang berpeluang masuk putaran kedua.

"Selain itu, hingga saat ini belum ada lembaga survei yang merilis elektabilitas pasangan calon presiden dan wakil presiden meraih suara lebih dari 50 persen atau angka 50 persen plus satu, sebagai syarat minimal memenangi pilpres," kata Emrus.

Emrus mengatakan hal itu untuk menanggapi klaim dari Gerakan Satu Putaran (GSP), yang menyebut pasangan calon nomor urut dua Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka memiliki peluang 70 persen memenangi Pilpres 2024 satu putaran.

Menurut Emrus, klaim tersebut akan sulit terwujud jika merujuk pada teori probabilitas yang menjadi landasan survei.

"Tidak mungkin Pilpres 2024 berlangsung satu putaran. Secara rasional, saya pikir sulit satu putaran, karena tiga pasangan calon untuk mencapai suara 50 persen plus satu sangat sulit. Kalau ada yang memaksakan satu putaran itu hiperbola," kata dia.

Emrus mencontohkan rilis dari Lembaga Survei Indonesia (LSI) periode 3-5 Desember 2023 masih menempatkan Prabowo-Gibran di angka 45,6 persen; lalu disusul Ganjar-Mahfud 23,8 persen dan Anies-Muhaimin 22,3 persen.

Kemudian, survei Litbang Kompas menempatkan elektabilitas Prabowo-Gibran di bawah 40 persen, tepatnya 39,3 persen; lalu pasangan AMIN di angka 16,7 persen dan pasangan Ganjar-Mahfud 15,3 persen.

"Jika terjadi satu putaran, maka terjadi penyimpangan dari teori probability itu sendiri, yang justru menimbulkan pertanyaan besar," ujar Emrus.

Di sisi lain, Emrus berharap para pengamat atau politisi untuk tidak menggiring opini sesat dengan memaksakan narasi satu putaran.

"Pertanyaan di survei rata-rata bunyinya: kalau Pemilu berlangsung hari ini apa pilihan anda? Sementara masih banyak pemilih yang belum memberitahu pilihan mereka. Itulah mereka para undecided voters atau pemilih bimbang dan swing voters," pungkas Emrus.

Juru Bicara (Jubir) Tim Pemenangan Nasional Anies Baswedan-Muhaimin iskandar (Timnas AMIN) Sulfikar Amir menilai permintaan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mengubah format debat calon presiden (capres) dan calon presiden (cawapres) tidak diperlukan.

"Saya kira permintaan Presiden Jokowi tidak perlu, karena sebenarnya tidak ada serangan yang bersifat pribadi yang dilemparkan oleh capres Anies Baswedan," kata Sulfikar dalam keterangan tertulis, Selasa (9/1/2024).

Menurut Sulfikar, data yang diungkap oleh Anies Baswedan terkait dengan kepemilikan tanah Menteri Pertahanan (Menhan) sekaligus capres nomor urut dua Prabowo Subianto adalah fakta yang relevan untuk diangkat, mengingat Prabowo merupakan pejabat publik.

"Ini juga berlaku dengan fakta tentang PT TMI yang melibatkan orang-orang dekat Prabowo. Semua informasi ini perlu diketahui oleh publik karena ini adalah refleksi dari tata kelola Kemenhan yang sarat dengan conflict of interest," jelas Sulfikar.

Di sisi lain, Sulfikar justru memandang serangan bersifat personal justru datang dari Prabowo ke Anies Baswedan. Tepatnya saat Prabowo mengolok-olok Anies dengan panggilan 'profesor' dan 'omon-omon' dalam debat capres.

"Begitu juga ketika Prabowo menghakimi Anies sebagai orang yang tidak beretika, padahal justru beliau yang menunjukkan perilaku yang beretika," ujar Sulfikar.

Intinya, lanjut Sulfikar, format debat capres-cawapres 2024 yang ada saat ini tidak perlu diubah sesuai permintaan Jokowi. Menurutnya, publik yang berhak menilai jika ada serangan yang bersifat personal ke salah satu capres atau cawapres.

Capres nomor urut 1 Anies Baswedan heran Presiden Joko Widodo (Jokowi) ikut berkomentar mengenai debat capres 2024. Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana menjelaskan, komentar Jokowi adalah memberi masukan agar debat juga menjadi ajang edukasi publik.

"Ya tentu itu kan presiden memberi masukan ya, karena presiden juga ikut menonton debat, melihat bahwa yang beliau inginkan dan harapkan kan substansi lebih ditekankan dan menjadi ajang edukasi publik. Jadi seperti itu," kata Ari kepada di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (9/1/2024).

Ari mempertanyakan di mana salah seorang Presiden berkomentar soal debat Pilpres 2024. Menurutnya, Jokowi mempunyai hak untuk berkomentar seperti halnya menanggapi isu lain.

"Presiden mengomentari apa yang jadi soal? Seperti haknya presiden mengomentari proses yang lain. Jadi memberi masukan kepada KPU, supaya debat itu bisa memberikan edukasi ke publik," ujarnya.

Ari memastikan tidak ada maksud intervensi Jokowi di balik komentarnya itu. Menurutnya, Jokowi berkomentar seperti layaknya penonton.

"Itu kan masukan kepada KPU dan saya kira presiden menyampaikan mewakili juga penonton yang ada pada saat itu yang mengharapkan debat itu menjadi banyak hal yang substansi bisa disampaikan," ucapnya.