Jerman Mulai Pertimbangkan Warga Negara Asing Jadi Tentara, Ini Alasannya

, Berlin - Usulan untuk mengizinkan warga negara asing dapat bertugas di militer Jerman, yang dikenal sebagai Bundeswehr, diperluas ke warga Eropa di negara-negara di luar Uni Eropa, seorang anggota parlemen senior Jerman mengatakan hal ini kepada DW.

Anggota Partai Demokratik Bebas (FDP) Marie Agnes Strack Zimmermann, yang mengetuai komite pertahanan parlemen Jerman, mengatakan bahwa ia membayangkan pembukaan tentara Jerman untuk kandidat dari seluruh benua, dikutip dari DW Indonesia, Sabtu (26/1/2024).

Dia mengatakan bahwa para kandidat pada awalnya dapat berasal dari Uni Eropa serta negara-negara seperti Inggris, mantan anggota Uni Eropa, dan juga Swiss yang netral. Tetapi ada juga ruang lingkup di luar negara-negara tersebut.

"Saya kira Eropa juga perlu dipertimbangkan lebih jauh, yaitu mereka yang mungkin tinggal di negara-negara Eropa tapi belum menjadi anggota Uni Eropa, tapi mungkin sedang dalam perundingan aksesi," kata Strack Zimmermann dalam wawancara dengan Nina Haase dari DW.

"Saya tidak ingin mengikatnya seperti itu, karena harus diteliti secara hukum," tambahnya.

Menteri Pertahanan Jerman Boris Pistorius mengajukan gagasan untuk menerima warga non Jerman untuk mendaftar guna mengatasi kekurangan personel secara drastis.

Selain Pistorius dari Partai Sosial Demokrat, gagasan itu juga mendapat dukungan dari anggota parlemen dari salah satu dari dua mitra koalisinya, yaitu FDP dan partai oposisi Uni Demokratik Kristen.

Namun, masih ada pertanyaan mengenai bagaimana rencana tersebut akan diimplementasikan.

Strack Zimmermann meminta para anggota parlemen untuk "berpikir sedikit lebih berani, lebih besar, dan lebih Eropa."

"Kami sudah bekerja menuju tujuan untuk memiliki tentara Eropa dalam jangka panjang," katanya.

Dia menunjuk pada tentara Jerman yang bekerja sama secara erat dengan rekan-rekannya di Prancis dan Belanda.

"Dan itulah sebabnya dalam jangka panjang, jika Anda berpikir dengan cara Eropa, tidak lagi menjadi masalah kewarganegaraan seorang tentara dalam kerangka Eropa ini," kata Strack Zimmermann kepada DW.

Di luar Eropa, Strack Zimmermann mengatakan bahwa kemampuan untuk mendaftar menjadi tentara Jerman bahkan dapat "diperluas ke NATO", tetapi hal ini akan bergantung pada perkembangan politik di masing-masing negara anggota seperti Amerika Serikat dan Kanada.

Seorang juru bicara Bundeswehr mengatakan kepada DW bahwa usulan tersebut "bukan tentang mengisi kekosongan dengan orang asing" tetapi lebih merupakan diskusi terbuka yang dipimpin oleh Pistorius tentang masa depan angkatan bersenjata.

"Mengizinkan warga negara Uni Eropa untuk berdinas di angkatan bersenjata bukanlah isu baru," tambah juru bicara itu.

"Sebenarnya ada kasus-kasus luar biasa bagi tentara ketika ada kebutuhan resmi." 

Mengizinkan orang dari negara lain untuk bertugas di Bundeswehr juga akan membuka pintu bagi banyak orang yang lahir dan dibesarkan di Jerman tetapi tidak memiliki kewarganegaraan Jerman, kata Strack Zimmermann.

"Misalnya, di sini, di Dusseldorf," katanya, merujuk pada kota kelahirannya.

"Ada lebih dari 10.000 orang Yunani yang tinggal di Dusseldorf, begitu banyak anak muda dari generasi kedua atau ketiga yang meskipun sudah lama tinggal di Jerman masih memiliki paspor Yunani. Karena emosi, karena alasan apa pun, itu bukan urusan kami."

"Jika seseorang berkata, 'Saya bisa membayangkan diri saya bergabung dengan Bundeswehr,' maka saya pikir kita harus melihat kemungkinan ini," katanya.

"Dan jika mereka menginginkan paspor Jerman karena pernah bertugas di militer, maka kita harus melihat kemungkinan mereka mendapatkannya lebih cepat daripada yang lain."

Menteri pertahanan Jerman mengatakan bahwa tentara harus siap berperang dalam waktu lima hingga delapan tahun.

Strack Zimmermann percaya bahwa meningkatkan personel militer ke tingkat yang diperlukan dapat dilakukan dalam periode ini.

"Tetapi saya lebih condong ke arah lima tahun daripada delapan tahun," tambahnya. "Itu berarti ada sedikit tekanan, tidak diragukan lagi."

Setelah invasi skala penuh Rusia ke Ukraina pada 2022, negara-negara Eropa harus memikirkan kembali strategi pertahanan mereka.

"Fakta bahwa negara-negara Baltik juga berpikir untuk benar-benar membangun benteng pertahanan di perbatasan Rusia menunjukkan betapa seriusnya hal ini," tambahnya.