Pilpres Aljazair Digelar 7 September 2024, Presiden Tebboune Maju Lagi?

Liputan6.com, Algiers - Aljazair akan menyelenggarakan pemilu presiden (pilpres) berikutnya pada 7 September 2024. Namun, Presiden Abdelmajid Tebboune (78) belum memutuskan mencalonkan diri untuk masa jabatan kedua sekaligus terakhirnya memimpin negara Afrika utara yang kaya minyak itu.

Kantor Tebboune mengumumkan tanggal pelaksanaan pilpres tersebut pada hari Kamis (22/3/2024) setelah pertemuan dengan kelompok yang mencakup anggota tinggi parlemen dan mahkamah konstitusi serta otoritas pemilu independen.

Zoubida Assoul dari Persatuan untuk Perubahan dan Kemajuan sudah mengumumkan pencalonannya sebagai presiden negara berpenduduk 44 juta orang yang menghadapi tantangan politik dan ekonomi yang semakin besar itu.

Assoul, seorang pengacara berusia 67 tahun, terkenal karena membela tahanan politik. Tiga pekan lalu dia mengatakan bahwa dia mencalonkan diri karena merasa yakin akan kemungkinan mengubah keadaan.

Pengumuman penyelenggaraan pilpres Aljazair pada 7 September dinilai mengejutkan karena semula diperkirakan akan berlangsung pada Desember 2024, sehingga meningkatkan spekulasi di kalangan pengamat tentang alasan perubahan tersebut.

Pemungutan suara pada September ini akan menjadi yang pertama sejak Tebboune yang didukung militer naik ke tampuk kekuasaan pada tahun 2019. Dia muncul sebagai pemenang dalam pemilu dengan jumlah pemilih yang rendah pada Desember tahun itu setelah terjadi gerakan kerakyatan yang menyebabkan pendahulunya mengundurkan diri.

Para aktivis memboikot pemilu tersebut dan menyerbu tempat pemungutan suara untuk memprotesnya serta menuntut perombakan sistem politik secara lebih luas. Setelah menang dengan dukungan seorang jenderal yang berkuasa, Tebboune bersumpah untuk bertemu dengan para pengunjuk rasa dan memerangi korupsi yang jadi sorotan mereka.

Awalnya dia membebaskan beberapa pemuda yang dipenjara karena terlibat dalam protes Hirak atau disebut pula Revolusi Senyum, namun selama hampir empat setengah tahun masa jabatannya, Aljazair telah meningkatkan hukuman bagi para aktivis dan anggota pers bebas yang mengkritik pemerintah.

Perekonomian Aljazair secara luas masih sangat bergantung pada minyak dan gas, sementara terganggu oleh inflasi, pengangguran, dan kekurangan pangan, meskipun ada peningkatan pendapatan dari gas alam pada awal perang Ukraina.

Aljazair termasuk di antara lebih dari 50 negara yang mengadakan pemilu pada tahun 2024.