Anggota Parlemen Taiwan Adu Jotos Saling Dorong dan Pukul Saat Sidang, Ada Apa?

Liputan6.com, Taipei - Anggota parlemen Taiwan adu jotos; saling dorong, tekel, dan pukul di parlemen pada hari Jumat (17/5/2024), dalam perselisihan sengit mengenai reformasi di majelis tersebut. Insiden ini terjadi hanya beberapa hari sebelum Presiden terpilih Lai Ching-te menjabat tanpa mayoritas legislatif.

Bahkan sebelum pemungutan suara mulai dilakukan, beberapa anggota parlemen saling berteriak dan mendorong keluar ruang legislatif, sebelum aksi berpindah ke lantai parlemen sendiri.

Dalam suasana kacau, seperti dikutip dari New York Post, Minggu (19/5), para anggota parlemen menyerbu kursi pembicara, beberapa melompati meja dan menarik rekan-rekannya ke lantai. Meskipun ketenangan segera kembali, terjadi lebih banyak perkelahian di sore hari itu.

Lai, yang akan dilantik pada hari Senin (20/5) memenangkan pemilu bulan Januari, namun Democratic Progressive Party (Partai Progresif Demokratik) atau DPP kehilangan mayoritas di parlemen.

Partai oposisi utama, Kuomintang (KMT), memiliki lebih banyak kursi dibandingkan DPP namun tidak cukup untuk membentuk mayoritas, sehingga partai ini bekerja sama dengan Taiwan People’s Party (TPP) atau Partai Rakyat Taiwan yang kecil untuk mempromosikan gagasan bersama mereka.

Pihak oposisi ingin memberi parlemen wewenang pengawasan yang lebih besar terhadap pemerintah, termasuk usulan kontroversial untuk mengkriminalisasi pejabat yang dianggap membuat pernyataan palsu di parlemen.

DPP mengatakan KMT dan TPP secara tidak pantas mencoba memaksakan usulan tersebut tanpa melalui proses musyawarah adat, yang oleh DPP disebut sebagai “penyalahgunaan kekuasaan yang tidak konstitusional.”

“Mengapa kami menentang? Kami ingin bisa melakukan diskusi, bukan hanya ada satu suara di negara ini,” kata anggota parlemen DPP Wang Mei-hui, yang mewakili kota Chiayi di selatan, kepada Reuters.

Anggota parlemen dari ketiga partai terlibat dalam perselisihan tersebut, dan saling menuduh dan menyalahkan tentang siapa yang harus disalahkan.

Jessica Chen dari KMT, dari kepulauan Kinmen yang dikelola Taiwan dan terletak di sebelah pantai Tiongkok, mengatakan reformasi tersebut bertujuan untuk memungkinkan pengawasan legislatif yang lebih baik terhadap cabang eksekutif.

“DPP tidak ingin hal ini disahkan karena mereka selalu terbiasa memonopoli kekuasaan,” katanya kepada Reuters sambil mengenakan helm bergaya militer.

Taiwan adalah wilayah demokrasi yang penuh kekacauan dan perselisihan terkadang terjadi di parlemen. Pada tahun 2020, anggota parlemen KMT melemparkan isi perut babi ke dalam majelis, dalam perselisihan mengenai pelonggaran impor daging babi AS.

Bentrokan ini meningkatkan kemungkinan terjadinya lebih banyak gejolak – dan konflik parlemen – di masa depan bagi pemerintahan baru Lai setelah ia menjabat.

“Saya khawatir,” kata Wang dari DPP.