Bangladesh Bergejolak: KBRI Dhaka Imbau WNI Hindari Kerumunan Massa dan Lokasi Demonstrasi

Liputan6.com, Dhaka - Mencermati perkembangan situasi dan kondisi keamanan terkini di Bangladesh, KBRI Dhaka meningkatkan status kedaruratan dari Siaga III menjadi Siaga II.

"Memperhatikan keselamatan dan keamanan, diimbau kepada para Warga Negara Indonesia (WNI) di Bangladesh untuk meningkatkan kewaspadaan, mengurangi aktivitas luar rumah untuk hal-hal non-esensial, serta menghindari kerumunan massa dan lokasi demonstrasi," demikian pernyataan Kementerian Luar Negeri RI (Kemlu RI) pada Senin (5/8/2024).

"Para WNI juga diharapkan dapat terus menjaga komunikasi dan mengikuti langkah-langkah kontingensi yang ditetapkan KBRI Dhaka.​"

Sementara itu, WNI yang memiliki rencana perjalanan ke Bangladesh, diimbau menundanya sampai ​situasi dan kondisi keamanan membaik.

Dalam kondisi darurat, WNI diminta segera melaporkan kondisi kepada otoritas keamanan setempat dan hotline KBRI Dhaka.

1.⁠ ⁠KBRI Dhaka: (+880) 1614444552

2.⁠ ⁠Direktorat Pelindungan WNI Kemlu: (+62) 812 9007 0027

Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasina akhirnya mengundurkan diri dan meninggalkan negara itu pada hari Senin (5/8/2024), setelah berminggu-minggu protes terhadap sistem kuota pegawai negeri sipil (PNS) berubah menjadi kekerasan dan berkembang menjadi tantangan yang lebih luas terhadap kekuasaannya selama 15 tahun.

Ribuan demonstran menyerbu kediaman resminya dan gedung-gedung lain yang terkait dengan partai dan keluarganya.

Setelah Hasina terlihat di TV menaiki helikopter militer bersama saudara perempuannya, kepala militer negara Bangladesh Jenderal Waker-uz-Zaman berusaha meyakinkan rakyat bahwa ketertiban akan dipulihkan. Dia mengatakan dia bertemu dengan politikus oposisi dan pemimpin masyarakat sipil serta akan meminta arahan presiden untuk membentuk pemerintahan sementara.

Dia berjanji bahwa militer akan meluncurkan penyelidikan atas tindakan keras yang mematikan terhadap protes yang dipimpin mahasiswa, yang memicu kemarahan terhadap pemerintah. Dia menambahkan pula bahwa dia memerintahkan pasukan keamanan untuk tidak menembaki massa.

"Tetap percaya pada militer, kami akan menyelidiki semua pembunuhan dan menghukum yang bertanggung jawab," katanya seperti dilansir AP.

Namun, bahkan setelah dia berbicara, orang-orang terus berdatangan masuk dan keluar dari kediaman resmi Hasina, mengambil perabotan, bahkan ikan mentah dari lemari es.

Massa juga menggeledah rumah leluhur keluarga Hasina yang diubah menjadi museum tempat di mana ayahnya dibunuh, serta rumah kepala hakim negara dan rumah pribadi Hasina sebelumnya di Dhaka, ibu kota. Mereka membakar dua kantor utama partai yang berkuasa.

Di tempat lain, protes berlangsung damai, dan ribuan orang berkumpul pada Senin malam di luar istana presiden, tempat kepala militer, politikus oposisi, dan presiden negara itu bertemu.

Sementara itu, menurut seorang pejabat militer yang berbicara dengan syarat anonim karena tidak berwenang untuk merilis informasi ke media, Hasina mendarat di sebuah kota di India di perbatasan dengan Bangladesh. Belum jelas ke mana dia akan pergi selanjutnya.

Protes dimulai dengan damai bulan lalu saat para mahasiswa menuntut diakhirinya sistem kuota PNS yang menurut mereka menguntungkan pihak yang memiliki hubungan dengan partai Hasina, Liga Awami, namun demonstrasi kemudian berubah menjadi tantangan yang belum pernah terjadi sebelumnya bagi sang perdana menteri dan partainya.

Wanita berusia 76 tahun itu — yang merupakan kepala pemerintahan perempuan dengan masa jabatan terlama — terpilih untuk masa jabatan keempat berturut-turut dalam pemungutan suara bulan Januari yang diboikot oleh lawan-lawan utamanya. Ribuan anggota oposisi dipenjara menjelang pemungutan suara dan Amerika Serikat (AS) serta Inggris mengecam hasil pemilu tidak kredibel, meskipun pemerintah membelanya.

Hasina telah menjalin hubungan dengan negara-negara kuat, termasuk India dan China. Di bawah kepemimpinannya, hubungan dengan AS dan negara-negara Barat lainnya menjadi tegang karena mereka telah menyatakan kekhawatiran atas pelanggaran hak asasi manusia dan kebebasan pers di negara yang berpenduduk mayoritas muslim dengan 170 juta orang tersebut.

Lawan-lawan politiknya sebelumnya menuduhnya semakin otokratis dan menyalahkan kerusuhan tersebut pada sikap otoriternya.

Protes terus berlanjut bahkan setelah Mahkamah Agung bulan lalu memutuskan bahwa sistem kuota — yang menyisihkan hingga 30 persen kursi PNS untuk anggota keluarga veteran yang bertempur dalam perang kemerdekaan Bangladesh melawan Pakistan — dipangkas drastis, yakni menjadi hanya 5 persen saja. Pemerintah berusaha meredakan demonstrasi dengan kekerasan, yang menyebabkan hampir 300 orang tewas sejak pertengahan Juli, sementara desakan agar Hasina mundur menguat.