Jabatan Srettha Thavisin Dicopot, Para Investor Dikhawatirkan Kabur dari Thailand

Liputan6.com, Bangkok - Prospek ekonomi Thailand sedang kacau setelah Perdana Menteri Srettha Thavisin dicopot dari jabatannya dalam kasus pelanggaran etika yang melibatkan pengangkatan seorang pengacara yang terlibat hukum ke dalam kabinetnya.

Pemerintahan Srettha berencana untuk meremajakan ekonomi melalui berbagai inisiatif populis, termasuk pemberian dompet digital andalannya yang diharapkan dapat menyuntikkan sekitar 450 miliar Baht ke dalam perekonomian.

Pemberian tersebut diperkirakan akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 1,2-1,8 poin persentase selama skema tersebut, tetapi kekacauan yang terjadi setelah pemecatannya kini mengancam akan menggagalkan upaya-upaya tersebut.

Dikutip dari laman Bangkok Post, Kamis (15/8/2024) putusan untuk mencopot Srettha Thavisin dari jabatannya merupakan "kejutan yang sangat besar" bagi Federasi Industri Thailand (FTI).

Pihaknya khawatir akan penghentian kebijakan pemerintah, karena hal ini akan berdampak buruk pada ekonomi Thailand, khususnya investasi.

Investor selalu mempertimbangkan apakah kebijakan ekonomi tertentu akan berlanjut jika terjadi peristiwa yang tidak diinginkan, kata Kriengkrai Thiennukul, ketua FTI.

Beberapa investor yang menunda keputusan mereka untuk berinvestasi dalam proyek-proyek baru mungkin memutuskan untuk tidak memperluas bisnis mereka di Thailand, kata Kriengkrai.

Sangat mungkin investor ini akan mengalihkan rencana investasi mereka ke negara-negara tetangga, katanya.

Sebelum putusan pengadilan, banyak investor bertanya kepada FTI tentang prospek politik di Thailand karena mereka menginginkan informasi yang jelas dan akurat untuk merencanakan investasi mereka di sini.

"Mereka dalam mode menunggu dan melihat. Setelah putusan pengadilan, mereka dapat membuat keputusan dengan lebih mudah," kata Kriengkrai.

FTI ingin Thailand memastikan keberlanjutan kebijakan pemerintah, mempromosikan dan mendorong investor Thailand dan asing untuk mengembangkan bisnis mereka di negara tersebut.

Ketidakpastian, terutama dalam politik, dapat menyebabkan Thailand kehilangan banyak peluang bisnis, katanya.

Wakil Menteri Keuangan Sementara Julapun Amornvivat setuju, dan mengatakan bahwa pemecatan perdana menteri kemungkinan akan berdampak pada kepercayaan investor dan memengaruhi penerapan berbagai kebijakan pemerintah.

Mengenai pemberian dompet digital, Julapun mengatakan skema tersebut perlu menunggu pemerintahan baru, tetapi Partai Pheu Thai, yang memimpin pembentukan pemerintahan baru, berkomitmen untuk mendorong kebijakan utama partai, termasuk skema dompet digital.

Skema tersebut diharapkan akan diluncurkan pada kuartal keempat tahun ini.

Menurut analis politik dan ekonomi independen Thailand, Somjai Phagaphasvivat, dampak pencopotan Srettha kemungkinan akan berdampak psikologis pada Bursa Efek Thailand, yang mungkin menyebabkan investor asing menunda investasi mereka di Thailand.

Namun, dampak ini tidak mungkin berlangsung lama, karena pemerintahan koalisi kemungkinan akan tetap sama, katanya.

Sementara perdana menteri berikutnya masih menjadi misteri, termasuk apakah kandidat tersebut akan berasal dari Partai Pheu Thai.

Somjai mengatakan, ia yakin kebijakan utama pemerintah, khususnya pemberian dompet digital, akan dilaksanakan.

"Bahkan jika perdana menteri baru bukan dari Partai Pheu Thai, partai tersebut masih memegang kursi terbanyak dalam pemerintahan koalisi, yang memberinya daya tawar dalam pemerintahan baru," katanya.

"Di bawah pemerintahan baru dengan partai koalisi yang sama, keberlanjutan kebijakan pemerintah, termasuk dompet digital, Ignite Thailand, dan proyek-proyek lainnya, akan tetap jalan."

Chaichan Chareonsuk, ketua Dewan Pengirim Nasional Thailand, menggambarkan pencopotan Srettha oleh Mahkamah Konstitusi sebagai perubahan besar bagi pemerintah.

Ia mengatakan, proses pemilihan pemimpin baru tidak boleh diperpanjang, karena dapat berdampak serius pada ekspor dan investasi asing langsung.

"Pemerintah harus bertindak cepat untuk memulihkan kepercayaan dan keyakinan investor, karena kekosongan politik yang disebabkan oleh pencabutan ini dapat merusak kepercayaan bisnis dan menghambat pertumbuhan ekonomi negara tahun ini," kata Chaichan.

Sementara itu, Aswin Yangkirativorn, kepala eksekutif Thai Lion Air, mengatakan bahwa perdana menteri dan kabinet yang baru harus melanjutkan kebijakan pariwisata dan penerbangan dari pemerintahan sebelumnya yang dipimpin oleh Srettha, termasuk Ignite Tourism Thailand dan skema hub penerbangan.

Tahun lalu, pemerintah menerapkan kebijakan dan mempromosikan pariwisata, termasuk memberikan akses masuk bebas visa bagi wisatawan dari 93 negara ke Thailand, serta mendorong negara tersebut sebagai hub konser dan acara.

Pemerintah juga mengusulkan pengembangan dan investasi di bandara baru, yang menurut Aswin merupakan inisiatif yang harus dipertahankan.

Ia mengatakan pergolakan ini seharusnya tidak mengganggu sentimen pariwisata, dan wisatawan akan terus mengunjungi Thailand.