Penyelundupan Barang dari Pakistan Bahayakan Perekonomian Bangladesh

Liputan6.com, Dhaka - Badan Pendapatan Nasional Bangladesh (NBR) dilaporkan menghapuskan pemeriksaan fisik wajib 100 persen atas barang yang diimpor dari Pakistan sebagai bagian dari kemudahan berbisnis.

Bangladesh memiliki aturan yang mewajibkan pemeriksaan fisik 100 persen atas semua barang yang diimpor dari Pakistan.

Keputusan untuk menghapus aturan tersebut oleh pemerintah sementara Bangladesh dinilai untuk mempercepat pengurusan bea cukai dan meningkatkan efisiensi perdagangan antara kedua negara, dikutip dari laman greekcitytimes, Senin (7/10/2024).

Alih-alih pemeriksaan wajib, barang-barang Pakistan sekarang akan diperiksa berdasarkan sistem penilaian risiko.

Selain fakta bahwa hal ini membuat Bangladesh sepenuhnya terbuka terhadap risiko barang selundupan yang diimpor dari Pakistan, ada kekhawatiran lain tentang pengawasan dalam sistem penilaian berbasis risiko tinggi.

Pembatasan tersebut diberlakukan oleh pemerintahan Hasina Wajid sebelumnya. Langkah tersebut dilakukan setelah pertemuan Perdana Menteri Shehbaz Sharif dengan Kepala Penasihat Bangladesh Dr Muhammad Younis akhir bulan lalu di New York di sela-sela pertemuan puncak Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNGA).

Dengan arahan baru tersebut, ekspor Pakistan tidak akan lagi secara otomatis diklasifikasikan sebagai berisiko tinggi. Sebaliknya, pejabat Bea Cukai akan menerapkan sistem Manajemen Risiko Berbasis Produk berdasarkan kriteria lokal, yang memungkinkan lebih banyak fleksibilitas dalam menangani impor Pakistan.

Selain itu, masalah perdagangan senjata dari Pakistan di Asia Selatan merupakan masalah yang signifikan.

Ekspor senjata dan amunisi Pakistan mengalami peningkatan signifikan pada tahun anggaran 2022-23, dengan penerimaan ekspor meningkat menjadi USD 415,650 juta, meningkat 30 kali lipat dari tahun sebelumnya.

Lonjakan ekspor senjata ini telah meningkatkan kekhawatiran tentang potensi perdagangan senjata ilegal. Lonjakan ekspor senjata ini menyoroti peran Pakistan yang semakin besar di pasar senjata global.

Kekhawatiran utama lainnya yang harus diingat adalah perdagangan narkotika dari Pakistan ke Bangladesh.

Narkoba dari Pakistan sering kali masuk ke Bangladesh melalui berbagai rute, termasuk darat, laut, dan udara. Perbatasan yang keropos dan garis pantai Bangladesh yang luas menjadikannya titik transit yang rentan untuk narkotika.

Setelah barang-barang dari Pakistan dibebaskan dari pengecualian fisik, volume perdagangan narkoba ke Bangladesh ini akan mengalami lonjakan besar.

Narkoba utama yang diperdagangkan dari Pakistan ke Bangladesh termasuk heroin dan metamfetamin (umumnya dikenal sebagai yaba), melalui jalur laut. Penyebaran narkoban memicu kecanduan, kejahatan, dan kekerasan, serta membebani penegakan hukum dan sistem perawatan kesehatan.

Di antara barang-barang yang sering diselundupkan ke Bangladesh dari Pakistan adalah telepon pintar palsu, pengisi daya, baterai, dan aksesori lainnya, pakaian dan tekstil bermerek palsu, obat-obatan dan suplemen kesehatan palsu, produk kecantikan dan perawatan pribadi palsu, perangkat lunak, film, dan musik bajakan.

Barang-barang ini dinilai dapat merusak ekonomi lokal dan menimbulkan risiko kesehatan. Lebih jauh, barang-barang ini diproduksi dengan bahan di bawah standar dan dapat menimbulkan risiko signifikan bagi konsumen, termasuk bahaya kesehatan dan kerugian finansial.

Penyelundupan barang elektronik bajakan dari Pakistan ke Bangladesh merupakan masalah penting lainnya. Barang-barang selundupan ini sering kali mencakup ponsel, laptop, dan gawai elektronik palsu lainnya.

Penyelundup Pakistan menggunakan berbagai rute, termasuk darat dan laut, untuk mengangkut barang-barang ini. Garis pantai Bangladesh yang luas memudahkan para penyelundup untuk memindahkan barang-barang ini tanpa terdeteksi.

Masuknya barang elektronik bajakan merusak ekonomi lokal dengan memengaruhi bisnis yang sah. Hal ini juga mengakibatkan kerugian pendapatan yang signifikan bagi pemerintah karena penghindaran pajak dan bea. Barang elektronik palsu sering kali tidak memenuhi standar keselamatan, sehingga menimbulkan risiko bagi konsumen. Produk-produk ini rentan mengalami malfungsi dan bahkan dapat berbahaya.