Brasil Beri Meta Waktu 72 Jam untuk Jelaskan soal Perubahan Program Cek Fakta

Liputan6.com, Brasilia - Pemerintah Brasil mengirimkan surat kepada Meta pada Kamis (9/1/2025), yang berisi permintaan untuk menjelaskan mengenai cara perusahaan tersebut memerangi ujaran kebencian dan disinformasi di platform-platformnya.

Hal itu berkaitan dengan kebijakan Meta dalam memverifikasi informasi yang beredar di media sosialnya, seperti Facebook, Instagram, dan WhatsApp.

Kantor Jaksa Agung Brasil memberikan waktu 72 jam kepada Meta, yang dipimpin oleh CEO Mark Zuckerberg, untuk memberikan penjelasan setelah pekan ini perusahaan memutuskan untuk menghentikan program cek fakta atau fact-checking program mereka.

Meta selama ini memiliki program untuk memeriksa kebenaran informasi yang beredar di platform mereka. Namun, pekan ini, Meta memutuskan mengganti program itu dengan pendekatan baru.

"Pemerintah Brasil memiliki peraturan yang tegas untuk melindungi anak-anak, remaja, kelompok-kelompok rentan, serta menjaga keseimbangan dalam dunia bisnis. Kami berkomitmen untuk memastikan bahwa platform-platform ini tidak mengubah ruang digital menjadi tempat yang penuh dengan kerusakan atau kekerasan," demikian pernyataan pers pemerintah seperti dikutip dari kantor berita Anadolu, Sabtu (11/1).

Pemerintah Brasil juga meminta Facebook untuk menghapus video yang dimanipulasi yang diunggah pada Kamis. Video, yang dihasilkan menggunakan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI), itu secara salah mengaitkan pernyataan Menteri Keuangan Fernando Haddad mengenai pembuatan pajak untuk hewan peliharaan dan hewan prenatal.

"Unggahan, yang dimanipulasi melalui kecerdasan buatan, mengandung informasi palsu dan mengaitkan kepada menteri pernyataan yang tidak pernah ada," bunyi pemberitahuan pemerintah Brasil.

Pekan ini, Meta mengumumkan bahwa mereka akan menggantikan program cek fakta dengan fitur "community notes" yang mirip dengan yang digunakan di platform X.

Pernyataan dari kantor Jaksa Agung Brasil menekankan penting bagi Meta untuk menghormati hak-hak dasar sesuai dengan perundang-undangan, terutama yang tercantum dalam Konstitusi Brasil tahun 1988.

Pemerintah Brasil mengingatkan pula bahwa perusahaan-perusahaan seperti Meta harus mematuhi hukum dan melindungi hak-hak individu di dunia maya.

Surat tersebut merupakan bagian dari upaya yang lebih luas oleh pemerintah Brasil untuk menuntut pertanggungjawaban dari perusahaan media sosial terkait disinformasi dan ujaran kebencian. Pihak berwenang sebelumnya telah mengajukan gugatan terhadap platform seperti TikTok dan X, yang mengakibatkan penghentian sementara layanan mereka di Brasil.