Penyidik Berpacu dengan Waktu Usai Penangkapan Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol

Liputan6.com, Seoul - Yoon Suk Yeol mencatat sejarah sebagai presiden Korea Selatan pertama yang ditangkap saat menjabat, setelah penyidik memanjat barikade, memotong kawat berduri, lalu membawanya untuk diinterogasi.

Dia sedang diselidiki atas tuduhan pemberontakan menyusul pemberlakuan darurat militer singkat pada 3 Desember 2024, yang menjerumuskan negara itu ke dalam kekacauan.

Pria usia 64 tahun itu juga telah dimakzulkan oleh parlemen, namun dia hanya akan dicopot dari jabatannya jika Mahkamah Konstitusi menyetujui pemakzulannya.

Meski demikian, penangkapan dramatis Yoon Suk Yeol pada Rabu (15/1/2025), setidaknya mengakhiri kebuntuan yang telah berlangsung selama beberapa pekan antara penyidik dan tim keamanan presiden.

Penyidik dari Kantor Penyidikan Korupsi untuk Pejabat Tinggi (CIO) gagal menangkapnya pada 3 Januari setelah terkunci dalam kebuntuan enam jam dengan pengawalannya.

Menjelang fajar pada Rabu, tim penyidik yang lebih besar dan polisi tiba di kediamannya di pusat Seoul, dilengkapi dengan tangga untuk memanjat bus yang menghalangi pintu masuk dan pemotong baut untuk menerobos kawat berduri. Petugas lain dalam tim penangkapan yang berjumlah sekitar 1.000 orang memanjat tembok dan mendaki jalur-jalur terdekat untuk mencapai kediaman presiden.

Setelah beberapa jam, pihak berwenang mengumumkan bahwa Yoon Suk Yeol telah ditangkap.

Dalam video tiga menit yang dirilis sebelum penangkapannya, Yoon Suk Yeol mengatakan dia akan bekerja sama dengan penyidik. Namun, dia mengulang klaim sebelumnya bahwa surat perintah penangkapan, yang dikeluarkan untuknya setelah dia mangkir tiga kali panggilan untuk pemeriksaan, tidak sah secara hukum.

"Saya memutuskan muncul di hadapan CIO, meskipun ini adalah penyidikan ilegal, demi mencegah pertumpahan darah yang tidak diinginkan," kata dia, sambil menambahkan bahwa dia melihat pejabat 'menginvasi' perimeter keamanan kediaman resminya menggunakan peralatan pemadam kebakaran.

Pada Rabu sore, penyidik mengatakan Yoon Suk Yeol tetap diam sepanjang proses interogasi.

Pengacara Yoon Suk Yeol mengatakan bahwa penangkapannya "ilegal" karena CIO, sebagai lembaga anti-korupsi, tidak memiliki wewenang untuk menyelidiki tuduhan pemberontakan terhadap Yoon Suk Yeol. Mereka juga mengklaim bahwa surat perintah tersebut dikeluarkan oleh yurisdiksi yang salah.

Pengadilan yang sama kemudian menolak gugatan yang diajukan oleh Yoon Suk Yeol untuk membatalkan surat perintah penangkapan, yang menurut pihak berwenang sah.

Pemimpin fraksi Partai Demokrat, Park Chan-dae, mengatakan bahwa penangkapan Yoon Suk Yeol menunjukkan bahwa "keadilan masih hidup di Korea Selatan".

"Penangkapan ini adalah langkah pertama untuk mengembalikan tatanan konstitusional, demokrasi, dan supremasi hukum," kata dia dalam pertemuan partai seperti dikutip dari BBC.

Saat ini, Korea Selatan dipimpin oleh Menteri Keuangan Choi Sang-mok sebagai presiden sementara. Dia diangkat setelah presiden sementara pertama, Han Duck-soo, juga dimakzulkan oleh parlemen, di mana oposisi memiliki mayoritas yang cukup besar.

Waktu telah mulai berjalan bagi para penyidik.

Berdasarkan surat perintah yang ada, mereka dapat menahan Yoon Suk Yeol hingga 48 jam sejak penangkapan, setelah itu mereka memerlukan surat perintah baru untuk menahannya sambil melanjutkan penyidikan.

Jika surat perintah tersebut diberikan, mereka dapat menahannya hingga 20 hari sebelum dia dibawa ke pengadilan. Tanpa surat perintah baru, Yoon harus dibebaskan.

Dia diperkirakan akan ditahan di Pusat Penahanan Seoul di Uiwang, Provinsi Gyeonggi, yang terletak sekitar 5 km dari kantor CIO.

Pendukung Yoon Suk Yeol terus memprotes penangkapannya di luar kantor penyidikan, tempat dia dibawa untuk diinterogasi. Mereka telah berkumpul di luar kediaman presiden sejak sebelum fajar pada Rabu. Demikian pula massa yang kontra terhadap Yoon Suk Yeol.

Kerumunan anti-Yoon Suk Yeol merayakan penangkapannya, bersorak dan bertepuk tangan atas apa yang mereka anggap sebagai kemenangan bagi penegakan hukum, sementara para pendukungnya merasa kecewa.

"Kami sangat marah dan kecewa. Supremasi hukum telah rusak," ungkap salah satu dari mereka kepada BBC.

Adegan yang kontras antara kedua kelompok ini pada Rabu mencerminkan polarisasi yang semakin dalam di Negeri Ginseng, yang telah lama ditandai dengan perbedaan tajam antara kaum konservatif dan progresif.

Saga politik ini juga telah menempatkan dua cabang kekuasaan eksekutif saling berhadap-hadapan: petugas penegak hukum yang dilengkapi dengan surat perintah penangkapan yang sah dan staf keamanan presiden, yang merasa bertanggung jawab untuk melindungi presiden.

Saat Yoon Suk Yeol diinterogasi, Korea Selatan tetap dilanda ketidakpastian, dengan perpecahan politik yang semakin lebar dan belum ada solusi yang jelas.

Korea Selatan telah diguncang oleh kekacauan politik sejak deklarasi darurat militer, yang menyebabkan banyak anggota parlemen memanjat pagar dan merusak barikade untuk memasuki Majelis Nasional guna menangguhkan deklarasi tersebut.

Yoon Suk Yeol menjelaskan bahwa darurat militer bertujuan untuk melindungi negara dari "kekuatan anti-negara" yang mendukung Korea Utara. Namun, tidak lama kemudian, terungkap bahwa langkah itu sebenarnya dipicu oleh masalah politik yang dihadapinya.

Yoon Suk Yeol telah "kehilangan kekuasaan politiknya" sejak oposisi memenangkan pemilu April lalu dengan kemenangan telak, menguasai parlemen. Pemerintahannya kini hanya bisa memveto undang-undang yang diajukan oposisi.

Beberapa pekan yang luar biasa pun terjadi, parlemen memakzulkan Yoon Suk Yeol hingga pihak berwenang meluncurkan penyidikan kriminal atas penerapan darurat militer.

Beberapa pemimpin terkemuka Korea Selatan, termasuk mantan Menteri Pertahanan Kim Yong-hyun, yang dilaporkan menyarankan deklarasi darurat militer dan ajudan politik Yoon Suk Yeol telah mengundurkan diri.

Secara terpisah, Mahkamah Konstitusi telah memulai proses untuk memutuskan apakah dia harus dicopot secara permanen dari jabatan, dengan pengamat mengatakan bahwa keputusan dapat diberikan paling cepat pada bulan Februari.