Junta Militer Myanmar Klaim Deportasi Lebih dari 50.000 Penipu Online ke China

Liputan6.com, Naypyidaw - Junta militer Myanmar mengatakan pada Selasa (21/1/2025) bahwa mereka telah mendeportasi lebih dari 50.000 orang yang diduga terlibat dalam operasi penipuan online sejak Oktober 2023. 

Pusat-pusat penipuan telah berkembang pesat di daerah perbatasan Myanmar dan dioperasikan oleh orang asing yang sering kali diperdagangkan dan dipaksa bekerja, menipu sesama warga mereka dalam industri yang menurut para analis bernilai miliaran dolar.

Sebuah editorial yang diterbitkan di surat kabar Global New Light of Myanmar yang dikelola negara pada Selasa (21/1) merinci sejauh mana kegiatan kriminal tersebut – termasuk penipuan dan judi online– untuk pertama kalinya secara terbuka. Demikian seperti dilansir CNA, Rabu (22/1).

Surat kabar itu menyebutkan bahwa junta milita Myanmar telah menangkap dan mendeportasi lebih dari 55.000 orang asing yang terlibat dalam penipuan di perbatasan ke negara asal mereka sejak Oktober 2023, lebih dari 53.000 di antaranya ke China.

Menurut Global New Light of Myanmar, kelompok terbesar kedua – lebih dari seribu orang – berasal dari Vietnam, diikuti oleh Thailand dengan lebih dari 600 orang. Sisanya berasal dari sekitar 25 negara lainnya.

Artikel tersebut menambahkan bahwa mereka yang bertanggung jawab bukanlah warga negara Myanmar atau warga asing biasa, melainkan 'penjahat yang buron' yang memasuki Myanmar secara ilegal dari negara-negara tetangga.

Perbatasan utara Myanmar dengan China sebelumnya menjadi sarang bagi pusat-pusat penipuan online yang sering kali dijalankan oleh milisi yang berafiliasi dengan junta yang memerintah. Namun, serangan besar-besaran oleh aliansi pemberontak etnis berhasil menutup banyak pusat penipuan.

Media lokal Myanmar melaporkan bahwa bos penipuan yang lolos dari serangan tersebut kini telah mendirikan pusat-pusat penipuan lebih jauh ke selatan sepanjang perbatasan dengan Thailand.

Selain itu, media Myanmar menyebutkan bahwa junta militer Myanmar dan pejabat militer Thailand telah sepakat untuk "bersama-sama memberantas judi dan penipuan online".

Wakil Direktur Asia di Human Rights Watch Bryony Lau pada Jumat (17/1) menyebutkan bahwa pusat-pusat penipuan online "merupakan salah satu krisis regional yang paling mendesak yang dihadapi kawasan ini".

Myanmar telah dilanda kekacauan sejak junta militer menggulingkan pemimpin sipil yang terpilih secara demokratis, Aung San Suu Kyi, dalam kudeta pada 2021.