Australia Krisis Perumahan, WNA Dilarang Beli Rumah Selama 2 Tahun

Dengan pelarangan tersebut, diperkirakan akan ada 1.800 properti per tahun yang tersedia untuk dibeli oleh warga negara Australia.

oleh Tim Global Diperbarui 17 Feb 2025, 14:13 WIB
Diterbitkan 17 Feb 2025, 14:13 WIB
Ilustrasi bendera Australia. (Unsplash)
Ilustrasi Australia. (Unsplash)... Selengkapnya

Liputan6.com, Canberra - Australia tengah mengalami krisis Perumahan.

Investor asing di Australia kini dilarang membeli rumah yang sudah dibangun, sebagai langkah untuk menambah pasokan perumahan yang tengah terbatas. Larangan yang diumumkan pemerintah pada Minggu (16/2), akan berlaku selama dua tahun.

"Kami melarang warga negara asing membeli rumah yang sudah ada mulai 1 April 2025 hingga 31 Maret 2027," ujar Menteri keuangan Jim Chalmers dalam pernyataan bersama dengan Menteri Perumahan Clare O’Neil seperti dikutip dari VOA Indonesia, Senin (17/2/2025).

Ia menambahkan bahwa kebijakan ini dapat ditinjau ulang untuk kemungkinan diperpanjang.

O'Neil mengatakan dalam pernyataan yang disiarkan oleh Australian Broadcasting Corp bahwa dengan pelarangan tersebut, diperkirakan akan ada 1.800 properti per tahun yang tersedia untuk dibeli oleh warga negara Australia.

"Inisiatif-inisiatif ini adalah bagian kecil, tetapi krusial dari agenda perumahan kami yang luas, dengan fokus pada peningkatan pasokan dan membantu lebih banyak orang memiliki rumah,” ujar pernyataan bersama para menteri.

Adapun tingkat ketidakpuasan terhadap perumahan di Australia mencapai rekor tertinggi tahun 2024 lalu, dan diperkirakan akan menjadi isu utama dalam pemilu yang dijadwalkan akan digelar pada Mei.

Perumahan menjadi kontributor terbesar dalam peningkatan biaya hidup di Australia dan diprediksi, itu mengapa digadang-gadang menjadi isu utama dalam pemilu mendatang. Jajak pendapat terbaru menunjukkan bahwa pemerintahan Buruh yang berhaluan kiri-tengah tertinggal dari oposisi konservatif utamanya.

Sebagai informasi, pemerintah Australia baru-baru ini mengesahkan reformasi perumahan, termasuk skema ekuitas bersama dan insentif pajak bagi pengembang. Hal itu untuk mengurangi tekanan biaya serta mencapai target pembangunan 1,2 juta rumah baru pada 2030. 

Promosi 1

Video Pilihan Hari Ini

EnamPlus

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya