Komisi IX DPR RI Pertanyakan Data Penerima Vaksin COVID-19, Ini Jawaban Menkes Budi Gunadi

Liputan6.com, Jakarta - Komisi IX DPR RI mempertanyakan Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin mengenai cara menentukan siapa saja penerima vaksin COVID-19 lewat SMS. Perihal data, kata beberapa anggota DPR RI, merupakan hal krusial dalam vaksinasi COVID-19.

"Data ini harus clear, karena enggak gampang," kata Saleh Partaonan Daulay - Anggota Komisi IX DPR RI dari Partai Amanat Nasional dalam rapat kerja dengan Menteri Kesehatan pada Rabu (13/7/2020).

Menjawab pertanyaan dari anggota DPR, Budi Gunadi menjelaskan bahwa untuk tenaga kesehatan, data 1.486.000 didapatkan dari Badan Pengembangan dan Pemberdayaan SDM (PPSDM) Kesehatan Kemenkes.

"Kita bisa melihat siapa tenaga kerja kesehatan yang terdaftar di kami. Kemudian, itu kami pakai untuk menjadi dasar untuk mengirimkan SMS," kata Budi Gunadi.

Budi mengaku bahwa memang tidak semua tenaga kesehatan mendapatkan SMS, paling tidak ada laporan 30 ribu yang datanya tidak ada nomor telepon. Oleh karena itu, bagi yang tidak terdaftar tapi target vaksinasi bisa mendaftarkan diri secara manual dengan menelpon 119.

"Tapi kita enggak bisa nunggu. Jadi, kita kirimkan ke tenaga kesehatan kalau ada teman yang tidak terdaftar bisa ke 119. Itu cara yang kita pikirkan untuk mulai (vaksinasi COVID-19). Kita mulai dengan segala kekurangan kita," kata Budi. 

Pertanyaan kemudian mengarah kepada 181,5 juta masyarakat di luar tenaga kesehatan yang jadi target vaksinasi COVID-19. Menurut anggota Komisi IX DPR RI Anggia Erma, data di Indonesia masih kacau. 

"Data Dukcapil ini kacau luar biasa. Contoh saja, saya dapat BLT Rp300 ribu. Saya dan suami saya dapat gaji dari negara juga. Artinya gini enggak mudah ini," kata Anggia.

Budi Gunadi menjelaskan bahwa pengiriman notifikasi ke 181,5 juta target vaksinasi COVID-19 tersebut didapat dengan mengintegrasikan dengan beberapa data di berbagai lembaga atau kementerian.

"Data ini dikerjakan oleh Telkom, menggabungkan data dari Dukcapil (Kependudukan dan Pencatatan Sipil) dari Kementerian Dalam Negeri, lalu di-cross dengan data BPJS Kesehatan, lalu cek lagi dengan DTKS (Data Terpadu Kesejahteran Sosial) milik Kementerian Sosial," terang Budi.

"Dari ketiga data itulah di-screening," lanjut mantan Wakil Menteri BUMN itu.

Budi Gunadi mengakui mekanisme tersebut belum ideal. Data masih menjadi permasalahan di Indonesia.

"Sudah dapat data ideal di Indonesia. Kekurangan pasti ada," katanya.

Oleh karena itu bila ada masyarakat yang sebenarnya target vaksinasi COVID-19 tapi tidak terdaftar ada mekanisme manual. Yakni dengan menelpon 119 untuk mendaftarkan diri.

"Kalau yang terdaftar enggak apa-apa, tapi kalau enggak masuk gimana? Kita buka cara manual dengan 119," katanya.

Kekurangan itu ada, karena terjadi di semua sistem yang ada. Maka Kemenkes bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika.

"Mudah-mudahan database kami lebih rapi lagi," katanya.