4 Pernyataan Menkes Budi Gunadi Usai Rapat Bersama Presiden Prabowo, Bahas soal Efisiensi Anggaran

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Kesehatan atau Menkes Budi Gunadi Sadikin turut hadir dalam rapat bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu 5 Februari 2025.

Usai rapat bersama Prabowo, Menkes Budi Gunadi menyampaikan sejumlah hal, salah satunya dia tak mempersoalkan soal kebijakan efisiensi anggaran kementerian dan lembaga sesuai instruksi Presiden.

Menkes Budi mengaku siap naik pesawat kelas ekonomi saat perjalanan dinas demi menghemat anggaran atau efisiensi anggaran.

Dia menyebut anggaran untuk perjalanan dinas, agenda seremonial, hingga hari perayaan di Kemenkes dipangkas sebesar 50 persen.

Untuk menghemat biaya perjalanan dinas, para pejabat eselon 1 Kemenkes sudah diminta tak lagi menggunakan pesawat kelas bisnis.

"Sekarang karena pemotongannya cukup dalam kita lagi cari lagi di mana perjalanan dinas, ke mana. Ya udah nih, eselon 1 udah terbangin, jangan pakai bussines class deh, pake economy (class) aja sama kayak wartawan," kata Budi Gunadi usai rapat bersama Prabowo di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu 5 Februari 2025.

"Kalau perlu menterinya juga naiknya (pesawat) Citilink. Jadi enggak ada bussines class-nya. Kalau menterinya (naik) di ekonomi kan, enggak enak yang di bussines class. Kita pakai Citilink aja, biar lebih murah. Itu enggak apa-apa juga," sambungnya.

Selain itu, Menkes Budi membuka peluang iuran BPJS Kesehatan akan mengalami penyesuaian mulai tahun 2026. Menurut dia, keuangan BPJS Kesehatan tahun 2025 hingga kini masih mampu membiayai layanan kesehatan sehingga tak ada kenaikan tarif iuran.

"Itu BPJS saya sudah bilang ke Bapak, kalau hitung-hitungan kami sama Bu Menkeu 2025 harusnya aman. Di 2026 kemungkinan mesti ada adjusment di tarifnya. Saya minta waktu beliau nanti kalau hitung-hitungannya sudah pas mau menghadap ke Bu Menkeu untuk menjelaskan," ucap Menkes Budi.

Berikut sederet pernyataan Menkes Budi Gunadi Sadikin usai rapat bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu 5 Februari 2025 dihimpun Tim News Liputan6.com:

Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin tak mempersoalkan soal kebijakan efisiensi anggaran kementerian dan lembaga sesuai instruksi Presiden Prabowo Subianto. Menkes mengaku siap naik pesawat kelas ekonomi saat perjalanan dinas demi menghemat anggaran.

Budi menyebut anggaran untuk perjalanan dinas, agenda seremonial, hingga hari perayaan di Kemenkes dipangkas sebesar 50 persen. Untuk menghemat biaya perjalanan dinas, para pejabat eselon 1 Kemenkes sudah diminta tak lagi menggunakan pesawat kelas bisnis.

"Sekarang karena pemotongannya cukup dalam kita lagi cari lagi di mana perjalanan dinas, ke mana. Ya udah nih, eselon 1 udah terbangin, jangan pakai bussines class deh, pake economy (class) aja sama kayak wartawan," kata Budi Gunadi usai rapat bersama Prabowo di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu 5 Februari 2025.

"Kalau perlu menterinya juga naiknya (pesawat) Citilink. Jadi enggak ada bussines class-nya. Kalau menterinya (naik) di ekonomi kan, enggak enak yang di bussines class. Kita pakai Citilink aja, biar lebih murah. Itu enggak apa-apa juga," sambungnya.

Menkes Budi tak menampik bahwa efisiensi anggaran ini tidak berdampak pada program-program di Kementerian Kesehatan.

Budi akan mengkaji program-program yang dinilai bisa dilakukan penghematan anggaran dan perlu diprioritaskan.

"Oh ada, ada dampaknya, semuanya ada, semua kementerian ada. Menurut saya, pemotongan anggaran ini bagus juga supaya kita lebih hemat. Cuma nanti kita lihat mana yang bener-bener kita bisa hemat, apa yang bener-bener mengganggu masyarakat," ujar Budi Gunadi Sadikin.

Menkes Budi akan menemui DPR RI untuk membahas besaran anggaran yang dipangkas. Dia menekankan komitmen pemerintah untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat, meski ada efisiensi anggaran.

"Saya rasa pemerintah juga tahu kok, Kita enggak ingin agar layanan-layanan yang mengganggu ke masyarakat itu kepotong. Saya rasa nanti akan ada, bisalah kita diskusi untuk menambah kalau misalnya memang ada yang sangat dibutuhkan," ucap Budi Gunadi.

Kemudian, Menkes Budi membuka peluang iuran BPJS Kesehatan akan mengalami penyesuaian mulai tahun 2026. Menurut dia, keuangan BPJS Kesehatan tahun 2025 hingga kini masih mampu membiayai layanan kesehatan sehingga tak ada kenaikan tarif iuran.

"Itu BPJS saya sudah bilang ke Bapak, kalau hitung-hitungan kami sama Bu Menkeu 2025 harusnya aman. Di 2026 kemungkinan mesti ada adjusment di tarifnya. Saya minta waktu beliau nanti kalau hitung-hitungannya sudah pas mau menghadap ke Bu Menkeu untuk menjelaskan," ucap Menkes Budi.

Menurut dia, penyesuaian tarif iuran BPJS Kesehatan tahun 2026 masih dibahas antara Kementerian Kesehatan, Kementerian Keuangan, dan BPJS Kesehatan. Budi menekankan pemerintah belum menetapkan besaran kenaikan tarif iuran BPJS Kesehatan tahun 2026.

"Belum, belum ada angkanya. Makanya mesti hadap beliau tapi udah dikasih waktunya nanti aku sama Bu Ani (Menkeu Sri Mulyani)," kata Budi.

Budi memastikan penyesuaian tarif iuran BPJS Kesehatan tak terkait dengan pemberlakuan kelas rawat inap standar (KRIS).

"Enggak, enggak, enggak ada hubungannya sama KRIS," ucap Budi Gunadi Sadikin.

Selain itu, Menkes Budi memastikan program-program yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat seperti pemeriksaan kesehatan gratis tidak akan terdampak efisiensi anggaran.

Justru, kata dia, anggarannya akan disesuaikan agar bisa mencukupi kelancaran program tersebut. Sementara pemotongan anggaran akan dilakukan terhadap hal-hal yang bersifat seremonial.

"Kita yang jelas yang dipotong adalah semua yang berkaitan dengan meeting-meeting, perjalanan dinas, upacara-upacara, hari-hari perayaan, itu semua potong 50 persenan, itu sudah kita potong," kata Budi.

Berdasarkan data Pemerintah, anggaran Kementerian Kesehatan sebanyak Rp 105,7 triliun untuk 2025 dan atas adanya mandat efisiensi maka Budi menyebutkan pihaknya bakal melakukan efisiensi senilai Rp 19 triliun.

Menkes mencontohkan salah satu hal yang dilakukan efisiensi di kementeriannya ialah terkait dengan perjalanan dinas.

"Eselon I terbangnya jangan pakai business class deh gitu kan, pakai ekonomi saja sama kayak wartawan, kalau perlu menterinya juga naiknya Citilink jadi enggak ada business class-nya. Kalau menterinya di ekonomi kan nggak enak yang di business class, ya udah kita pakai Citilink aja biar lebih murah. Nah itu ngak apa-apa juga sih," tutur Budi seperti dikutip dari Antara.

Secara keseluruhan Budi menilai efisiensi anggaran di kementerian dan lembaga merupakan langkah yang baik, terkhusus untuk menghemat anggaran-anggaran untuk kegiatan yang tak terlalu substansial.