12 Juta Perempuan Asia Pasifik Alami Kesulitan Terkait Kontrasepsi, Apa Sebab?

Liputan6.com, Jakarta Selama 15 tahun ke belakang, Hari Kontrasepsi Sedunia selalu diperingati setiap tanggal 26 September. Menjelang peringatannya tahun ini, The United Nations Population Fund mengungkapkan bahwa 12 juta perempuan kehilangan akses terkait layanan keluarga berencana.

Sejak pandemi COVID-19 berlangsung, jutaan perempuan kehilangan akses dalam perencanaan keluarga terkait kontrasepsi dan perlindungan kesehatan. Hal tersebut menyebabkan terjadinya 1.4 juta kehamilan yang tidak diinginkan.

"Kami telah mengamati tiga poin keterlambatan utama yang semakin diperparah oleh pandemi COVID-19. Menyebabkan peningkatan kehamilan yang tidak direncanakan," ujar Director Programmes International Planned Parenthood Foundation Jameel Zamir dalam diskusi virtual Asia Pasifik dengan tema #TakeControl: Membentuk Kesehatan Digital untuk Perempuan dalam Masa COVID pada Jumat, (24/9/21).

Meningkatnya angka kehamilan tidak direncanakan tersebut meliputi keterlambatan para perempuan dalam mendapatkan informasi keluarga berencana, keterlambatan mengakses fasilitas medis secara fisik, dokter, dan obat-obatan.

Mengingat selama pandemi COVID-19 berlangsung, pembatasan gerakan dan keterlambatan dalam mendapatkan layanan kesehatan secara langsung tidak langsung ikut terhambat.

"Saya telah melihat masalah terkait fasilitas kesehatan yang kewalahan dan para perempuan takut mencari layanan kesehatan. Maka ketika perencanaan keluarga terganggu, seluruh keluarga akhirnya harus berjuang untuk mengatasinya,” ujar Jameel.

Dalam kesempatan yang sama, OBGYN & Digital Thought Leader, President of Quezon City Medical Society District IV Dr. Michelle Dado menjelaskan bahwa para perempuan di Filipina belum mendapatkan akses yang mudah untuk konsultasi secara daring dengan para dokter.

"Saya melihat perubahan sikap terkait permintaan agar lebih banyaknya dokter pada jasa konsultasi online, yang menyedihkan adalah para dokternya belum siap," ujar Michelle.

Menurut Michelle, pendidikan jadi satu-satunya cara untuk melatih para tenaga kesehatan untuk bisa aktif menggunakan layanan digital. Sehingga para wanita pun bisa mendapatkan akses informasi yang benar dan tidak keliru terkait alat kontrasepsi.