Mary Jane dan 5 Terpidana Mati Bali Nine Dipulangkan ke Negara Asal, Apa Timbal Baliknya?

Target Stunting di Bawah 14 Persen, Jokowi: Jangan Luput, Harus Tercapai

Target penurunan stunting di bawah 14 persen harus tercapai.

oleh Fitri Haryanti Harsono diperbarui 27 Mar 2022, 16:00 WIB

Diterbitkan 27 Mar 2022, 16:00 WIB

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meninjau program percepatan penurunan stunting di Desa Kesetnana, Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), Kamis, 24 Maret 2022. (Dok Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden RI)

Liputan6.com, Kabupaten Timor Tengah Selatan - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan, target penurunan stunting di Indonesia di bawah 14 persen harus tercapai. Pemerintah telah menargetkan angka prevalensi kekerdilan atau stunting pada tahun 2024 berada di bawah 14 persen.

Target stunting di bawah 14 persen tersebut juga harus menjadi perhatian seluruh pemerintah daerah di Indonesia. Setiap daerah diminta berupaya mempercepat intervensi penurunan stunting.

“Saya minta seluruh gubernur, bupati, wali kota di seluruh Tanah Air juga akan saya sampaikan hal yang sama, bahwa jangan sampai target angka (di bawah) 14 persen itu luput, harus tercapai,” tegas Jokowi saat meninjau Program Percepatan Penurunan Stunting di Desa Kesetnana, Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), Nusa Tenggara Timur (NTT), ditulis Minggu (27/3/2022).

Jokowi pun mengapresiasi pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Menurutnya, kegiatan yang berkaitan dengan stunting, seperti pendampingan calon pengantin sebelum menikah harus dikerjakan.

“Karena belum tentu semua pengantin itu tahu meskipun punya uang banyak, tapi kalau enggak tahu apa yang harus dilakukan, ya disiapkan," tambahnya.

Intervensi Gizi Anak

Pemerintah juga akan melakukan intervensi terhadap gizi anak, kondisi rumah, dan ketersediaan air. Intervensi ini perlu dilakukan secara terpadu oleh seluruh pihak agar target stunting di bawah 14 persen pada tahun 2024 tercapai.

“Tanpa kerja terpadu dari pemerintah kabupaten/kota, pemerintah provinsi, pemerintah pusat, dan seluruh masyarakat saya kira sangat sulit mencapai target yang telah kita tentukan,” lanjut Jokowi.

Kepala BKKBN Hasto Wardoyo berharap kehadiran Presiden Jokowi dapat memberikan motivasi untuk lebih bekerja keras dalam menurunkan angka stunting di NTT.

“Kami berharap kehadiran Bapak Presiden ini menjadi motivasi bagi kami semua yang ada di NTT dan juga bagi tim percepatan penurunan stunting untuk kerja lebih keras lagi,” ucap Hasto melalui keterangan resmi yang diterima Health Liputan6.com.

Berdasarkan data BKKBN, Desa Kesetnana menjadi gambaran umum dari 278 desa yang ada di Kabupaten TTS yang memiliki prevalensi stunting tinggi. Bahkan angka prevalensi stunting di Kabupaten TTS dari Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) mencapai 48,3 persen, tertinggi di NTT dan nasional.