Sempat Ada Penolakan, Bupati di Aceh Terjun Langsung Ajak Imunisasi Polio

Liputan6.com, Jakarta Pelaksanaan imunisasi Polio massal di Aceh sempat mengalami penolakan dari masyarakat. Khususnya penolakan datang dari sekolah-sekolah lantaran ada kekhawatiran vaksin Polio tidak aman dan dapat menimbulkan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI).

Perkembangan situasi saat ini, Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Republik Indonesia Siti Nadia Tarmizi mengatakan, para orangtua sudah mulai mau membawa anak-anak untuk divaksin Polio.

Kepala daerah setempat ikut turun langsung mengajak pentingnya imunisasi Polio.

"Oh ya soal sempat ada penolakan, jadi kita tahu bagaimana pentingnya komunikasi risiko. Kami akan melakukan advokasi ya," kata Nadia saat berbincang dengan Health Liputan6.com usai acara 'Media Briefing: Hari Diabetes Sedunia 2022' di Aston Kemayoran City Hotel, Jakarta, ditulis Senin (5/12/2022).

"Pak Bupatinya juga mendatangi berbagai tokoh agamanya supaya mereka mengajak masyarakat buat imunisasi Polio. Sekarang Bupatinya mulai akan turun ke kecamatan-kecamatan dan mengajak untuk melakukan vaksinasi Polio."

Imunisasi Polio massal bertajuk, Sub Pekan Imunisasi Nasional (Sub PIN) ini dilaksanakan sebagai tindaklanjut dari Kejadian Luar Biasa (KLB) Polio di Aceh beberapa waktu lalu. Ditargetkan 95 persen anak menerima vaksin Polio.

Pelaksanaan Sub PIN Polio di Aceh dilakukan secara bertahap, sebanyak dua putaran dengan target sasaran sekitar 1.217.939 anak rentang usia nol sampai 12 tahun.

"Kalau ditanya, optimis atau enggak akan tercapai target jumlah anak-anak yang diimunisasi? Ya harus lah optimis. Kalau enggak, gimana ngatasi KLB-nya, kan itu harus diberesin," pungkas Nadia.

Pada kasus Polio di Aceh, ditemukan tiga anak positif virus Polio tanpa gejala lumpuh layuh mendadak di Kabupaten Pidie, Aceh. Temuan ini berdasarkan hasil pemeriksaan lanjut anak usia di bawah 5 tahun yang tinggal di sekitar kasus positif Polio pada awal November 2022

Meski begitu, sesuai dengan pedoman Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), ketiga anak di atas tidak dimasukkan dalam kriteria kasus Polio karena tidak memenuhi ada gejala lumpuh layuh mendadak. Saat ini, Kemenkes sudah selesai melakukan pemeriksaan kontak erat.

"Kami tidak melakukan pemeriksaan kontak lagi. Yang tiga anak itu kan tidak dihitung sebagai kasus KLB Polio, karena tidak lumpuh layuh," Siti Nadia Tarmizi menerangkan.

Nadia menjelaskan, soal tahapan singkat tindak lanjut pasca penemuan satu kasus KLB Polio di Aceh.

"Jadi, tahapannya kalau kasus Polio ditemukan, kita harus periksa ada transmisi yang beredar atau enggak atau cuma dia aja si satu kasus itu. Nah, ternyata kami temukan tiga anak, berarti membuktikan ada peredaran di lingkungan ya," jelasnya.

"Oleh karena adanya peredaran virus Polio di lingkungan, maka Sub PIN-nya harus level provinsi. Karena orang bisa jalan ke mana aja. Tapi kalau mungkin satu kasus aja yang kita temukan dan enggak ada peredaran, Sub PIN-nya ya cuma di tingkat kabupaten aja gitu."

Pada konferensi pers sebelumnya, Kepala Dinas Kabupaten Pidie Aceh, Arika Husnayanti mengakui sempat ada penolakan dari masyarakat saat dilakukan imunisasi Polio massal di Aceh sejak Senin (28/11/2022). Penolakan itu datang dari sekolah-sekolah.

"Ada penolakan 15 persen, rata-rata di sekolah untuk penolakan dilakukan vaksinasi," kata Arika, Selasa (29/11/2022).

Dinkes Kabupaten Pidie pun segera melakukan koordinasi dengan Dinas Pendidikan setempat. Tujuannya, demi meyakinkan para guru bahwa pemberian vaksin Polio berupa pemberian Polio Tetes (Bivalent Oral Polio Vaccine/bOPV) dan Polio Suntik (Inactivated Polio Vaccine/IPV) itu aman.

"Kami sudah koordinasi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Pidie. Hari ini saya lihat, sudah keliling ke pos-pos rata-rata yang kemarin tidak setuju, sekarang sudah mulai lakukan imunisasi hari ini," lanjut Arika.

Sejauh ini, tidak ada Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) yang dilaporkan. Adapun sebelum melakukan vaksinasi, Dinkes lebih dulu meyakinkan orangtua bahwa tidak ada KIPI.

"Sama sekali tidak ada keluhan untuk KIPI. Dan kita sudah meyakinkan sebelum kita lakukan kepada anak-anak, memberitahukan kurang lebih tidak ada KIPI, kita yakinkan orangtua juga guru," tutur Arika.

Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kemenkes RI Maxi Rein Rondonuwu menekankan, dukungan dan peran serta semua pihak di jajaran pemerintahan, dan segenap lapisan masyarakat sangat diperlukan untuk menyukseskan kegiatan imunisasi Polio massal di Aceh.

Utamanya, dukungan dari para orang tua dengan mengajak putra-putrinya dari usia nol bulan sampai dengan 12 tahun termasuk pendatang, tanpa memandang status imunisasi sebelumnya untuk datang ke fasilitas pelayanan kesehatan atau pos imunisasi terdekat.

“Mari bersama kita lindungi anak-anak kita dari Polio dan penyakit-penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi lainnya," pesan Maxi usai pencanangan Sub PIN di Alun-Alun Kota Sigli, Aceh pada 28 November 2022.

"Ayo, bawa anak-anak kita ke Puskesmas, Posyandu maupun pos pelayanan imunisasi lainnya untuk mendapatkan imunisasi."

Maxi berharap target anak di Aceh yang imunisasi Polio massal dapat tercapai.

“Kami harapkan target tersebut bisa tercapai. Namun, bila masih ditemukan risiko penularan, maka akan dilakukan Sub PIN putaran berikutnya. Hal ini untuk memastikan penularannya (virus Polio) benar-benar bisa kita hentikan,” imbuhnya.