Kemenkes Belum Tetapkan Harga Vaksin COVID-19 Berbayar: Nanti Diputuskan

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI) belum menetapkan secara resmi terkait harga vaksin COVID-19 berbayar. Penjelasan lebih detail soal vaksinasi berbayar masih dibahas dan akan dikeluarkan aturan tersendiri.

Direktur Pengelolaan Imunisasi Kemenkes RI Prima Yosephine menyampaikan, harga vaksin COVID-19 berbayar nanti diputuskan lebih lanjut.

Adapun pelaksanaan vaksinasi berbayar bersamaan dengan imunisasi COVID program yang dimulai 1 Januari 2024. Dalam hal ini, vaksinasi COVID berbayar masuk menjadi imunisasi COVID pilihan pada tahun depan.

"Kalau masuk ke dalam (imunisasi) pilihan, dia tentu berbayar. Tetapi berapa bayarannya, berapa harganya, kami belum menetapkan," ujar Prima saat 'Press Conference: Upaya Penanggulangan COVID-19 di Masa Endemi pada Senin, 21 Agustus 2023.

"Nanti akan diputuskan lagi, berapa harga vaksin yang masuk ke dalam imunisasi pilihan."

Imunisasi COVID Program Diakses Gratis

Vaksinasi COVID yang menjadi imunisasi program dan pilihan tertuang melalui Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Khusus untuk imunisasi COVID program, masyarakat tidak diminta bayaran. Artinya, imunisasi COVID dapat diakses secara gratis.

"Kalau dia masuk ke dalam imunisasi rutin (imunisasi program), itu (vaksin COVID-19) tidak akan berbayar alias gratis ya," terang Prima.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI Muhadjir Effendy sebelumnya mengatakan, biaya vaksinasi COVID di masa endemi akan dibebankan kepada masing-masing individu.

Namun, biaya vaksinasi masyarakat yang masuk dalam kategori Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan akan tetap ditanggung Pemerintah.

"Nanti pendanaannya, pembiayaannya tidak gratis lagi, tapi dibebankan kepada BPJS Kesehatan. Sedangkan yang tidak mampu, nanti dimasukkan PBI iuran dari pemerintah," kata Muhadjir usai Rapat Tingkat Menteri Pembangunan Bandara Vanuatu di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Rabu (14/6/2023).

Muhadjir menyebut, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak selamanya mampu menanggung pembiayaan penanganan COVID-19, sehingga pemerintah membuka opsi vaksin berbayar.

Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin sempat menyatakan, vaksin COVID-19 kemungkinan akan dikenakan biaya sebesar Rp100.000 bila pandemi COVID-19 telah bertransisi menjadi endemi.

Menurutnya, besaran biaya tersebut masih dalam batas wajar.

"Harusnya ini pun bisa dicover oleh masyarakat secara independen. Tiap enam bulan sekali Rp100.000, kan, menurut saya sih suatu angka yang masih make sense," ucap Budi Gunadi saat rapat kerja bersama Komisi IX DPR RI di Gedung DPR RI, Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (8/2/2023).

Sementara itu, Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan (Kemenkes) akan memberikan mengecualikan beban biaya tersebut kepada masyarakat tidak mampu melalui mekanisme Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan.

Honesti Basyir yang pada waktu menjabat Direktur Utama PT Bio Farma meyakini, harga vaksin COVID-19 tidak akan melebihi Rp150.000 bila vaksin tersebut akan dipasarkan ke masyarakat.

"Sekali lagi sih, harganya (vaksin berbayar) enggak akan mungkin lebih dari Rp150.000," katanya kepada Health Liputan6.com saat ditemui usai acara HUT Holding BUMN Farmasi di The Tribrata Darmawangsa Jakarta, ditulis Jumat (10/2/2023).

Kisaran harga vaksin COVID-19 di atas, menurut Honesti juga melihat pertimbangan bilamana vaksin IndoVac yang dikembangkan Bio Farma bekerja sama dengan Baylor College of Medicine dipersiapkan berbayar nantinya.

Penghitungan harga vaksin COVID-19 akan dihitung kembali oleh Bio Farma dan Pemerintah. Dalam hal ini, harga vaksin pasti berbeda dari harga semula yang dibeli Pemerintah melalui APBN.

Meski begitu, kembali diyakini Honesti, harga vaksin COVID-19 tidak sampai lebih dari Rp150.000.

"Kalau kisaran harga kan sekarang Pemerintah beli di kami itu Rp95.000. Yang penting, kalau seandainya nanti kami diizinkan dijual ke masyarakat, tentunya nanti ada harga yang bisa kita hitung lagi ya, karena pasti beda harganya," terang Honesti.