Cerita Kepala BKKBN, Ada Anggaran Stunting Malah Dipakai buat Kredit Motor

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah sudah menggelontorkan anggaran stunting secara nasional senilai Rp30 triliun. Sayangnya, masih ada dana stunting yang khusus diberikan kepada masyarakat bukan digunakan untuk membeli makanan tambahan bergizi, melainkan ada yang dipakai buat kredit motor.

Menurut Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Hasto Wardoyo, penggunaan dana stunting oleh masyarakat untuk kredit motor mesti dikritisi dan perlu diperhatikan. 

Masyarakat harus diberikan edukasi, bahwa dana yang diberikan untuk membeli makanan bergizi.

“Anggaran stunting itu kan Rp30 triliun, dari jumlah itu Rp20 triliunnya dipakai untuk PKH atau Program Keluarga Harapan, dibagi dalam bentuk uang tunai,” ujar Hasto menjawab pertanyaan Health Liputan6.com saat sesi diskusi ‘Kolaborasi Pelayanan KB Nusantara dalam Percepatan Penurunan Stunting’ di Zamzam Coffee Halim, Jakarta, Jumat (22/9/2023).

“Dulu ada bantuan pangan non tunai, sekarang oleh Kementerian Sosial dalam bentuk uang tunai sebesar Rp20 triliun. Marilah kita  kejar masyarakat yang mendapatkan PKH.”

Rp20 Triliun untuk Beli Makanan

Anggaran Rp20 triliun untuk PKH penanganan stunting ini ditujukan buat membeli makanan bergizi.

“Sumber Rp20 triliun itu harus untuk beli makanan, supaya nutrisi, gizi terpenuhi warga. Tapi ada yang harus dikritik, itu yang dapat PKH buat kredit motor,” jelas Hasto.

“Dulu tidak dapat PKH, tidak dapat kredit motor, terus sekarang udah dapat PKH malah ada dipakai kredit motor. Nah, ini yang harus dikritisi.”

Hasto Wardoyo membeberkan, dari anggaran stunting Rp30 triliun, Rp7 triliunan dipegang Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan ada Rp6 triliunan untuk digunakan membayar klaim BPJS Kesehatan.

“Ada Rp7 triliunan di Kementerain Kesehatan, tetapi dari jumlah itu yang Rp6 triliun untuk bayar BPJS,” ungkapnya.

“Ya saya berharap semua media tahu bahwa uang yang ditujukan untuk stunting buat bayar BPJS-nya. Jadi untuk Program Keluarga Harapan atau PKH-nya Rp20 triliun tadi, kemudian untuk beli makanan dikirim ke Puskesmas Rp1,2 triliun kurang lebih.”

Selanjutnya, dari jumlah Rp30 triliun, sebanyak Rp2 triliunan dibagi-bagi ke 14 kementerian/lembaga untuk ikut digunakan mendorong penanganan stunting. 

Dalam hal ini, implementasi anggaran disesuaikan dengan upaya masing-masing kementerian/lembaga yang ikut terjun dalam penanganan stunting. 

“Sisanya yang Rp2 triliun  dibagi kepada 14 kementerian/lembaga. BKKBN dapat Rp800 miliar untuk gaji tim pendamping keluarga yang jumlahnya 600.000 orang,” Hasto Wardoyo menerangkan.

“Bukan gaji sih tapi hanya honor untuk mengirim data, buat pulsa Rp200.000, paling besar Rp300.000.”

Gotong Royong dan Kakak-Bapak Asuh

Melihat pembagian anggaran stunting Rp30 triliun di atas, Hasto mengingatkan tak lupa upaya mendorong penanganan stunting melalui kehadiran kakak atau bapak asuh.

Program “bapak asuh” merupakan program besutan BKKBN dalam menyalurkan bantuan kepada anak stunting. Program ini dilakukan guna meningkatkan gizi anak-anak yang mempunyai masalah dalam tumbuh kembang.

“Sehingga amanah untuk beli makanan – untuk penanganan stunting – sumbernya ada empat. Pertama, Program Keluarga Harapan tadi. Kedua, dana yang dikirim ke Puskesmas,” imbuh Hasto.

“Ketiga, ada lah dana sisa, keempat. adalah gotong royong. Ada (program) kakak asuh, bapak asuh stunting.”