Menteri Wihaji dan Gubernur NTT Bahas Tantangan Bonus Demografi dan Kesejahteraan Keluarga

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Kemendukbangga/BKKBN) Republik Indonesia, Dr. H. Wihaji, S.Ag., M.Pd., menerima kunjungan kerja Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) beserta jajaran di Kantor Kemendukbangga/BKKBN, Jakarta Timur, pada Rabu (19/3/2025). Pertemuan ini bertujuan untuk membahas sinergi program kependudukan dan pembangunan keluarga antara pemerintah pusat dan Provinsi NTT.

Dalam diskusi tersebut, Menteri Wihaji menyoroti tantangan bonus demografi di Indonesia.

“Sebagai informasi, bonus demografi di Indonesia mencapai 70,72%. Artinya, dari 10 orang, sekitar 6 hingga 7 di antaranya berada dalam usia produktif, yaitu 14 hingga 65 tahun. Hal ini seharusnya menjadi peluang untuk meningkatkan jumlah tenaga kerja produktif,” ungkapnya.

Namun, ia juga mengingatkan bahwa tantangan besar masih ada, terutama dalam hal ketersediaan lapangan pekerjaan.

“Pertanyaannya adalah, apakah karena mereka produktif otomatis mendapatkan pekerjaan? Atau justru masih banyak yang belum memiliki kesempatan kerja? Saya kira tantangan di NTT juga serupa. Dari 70% penduduk produktif, hanya sekitar 30% yang memiliki pekerjaan, sementara 40% lainnya belum mendapatkan kesempatan kerja,” tambahnya.

Dalam kunjungan Gubernur NTT ini, turut dibahas kondisi kesejahteraan keluarga di NTT, yang masih memerlukan perhatian khusus dari pemerintah. Saat ini, tercatat ada 769 ribu keluarga di NTT, dengan 331 ribu di antaranya tergolong sebagai Keluarga Risiko Stunting (KRS). Dari jumlah tersebut, sekitar 81.984 keluarga masuk dalam kategori prasejahtera atau miskin ekstrem.

Menteri Wihaji juga menyoroti kebutuhan infrastruktur dasar bagi keluarga di NTT.

“Saat ini ada sekitar 81 ribu keluarga yang masih membutuhkan jamban, bahkan sebanyak 157 ribu keluarga belum memiliki fasilitas sanitasi yang memadai. Selain itu, terdapat 103 ribu keluarga yang tidak memiliki akses terhadap sumber air minum yang layak,” jelasnya.

Di sela-sela pertemuan, Menteri Wihaji menyampaikan sambutan hangat kepada Gubernur NTT beserta rombongan. Ia juga menjelaskan bahwa nomenklatur BKKBN kini telah berubah menjadi Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga), yang menegaskan komitmen pemerintah dalam memperkuat peran strategis dalam pembangunan keluarga dan kependudukan di Indonesia.

Kunjungan kerja ini menjadi langkah awal dalam memperkuat kerja sama antara Kemendukbangga dan Pemerintah Provinsi NTT guna menghadapi berbagai tantangan kependudukan, ketenagakerjaan, serta kesejahteraan keluarga di wilayah tersebut. Harapannya, sinergi ini dapat menghasilkan solusi nyata bagi masyarakat NTT untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan keluarga secara berkelanjutan.