Ini 4 Sosok Dokter yang Terlibat dalam Pembentukan Hari Jadi Kemenag pada 3 Januari

Liputan6.com, Jakarta - Tanggal 3 Januari diperingati sebagai Hari Jadi Kementerian Agama Republik Indonesia yang kini memasuki usia ke-78. Ternyata ada berbagai pihak yang terlibat dalam pembentukan Hari Jadi Kemenag 2024, salah satunya dari profesi dokter.

Hal ini diungkap Departemen Kajian Sejarah dan Kepahlawanan Dokter Bidang Organisasi Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI).

PB IDI mencatat jejak para dokter yang pernah terlibat dalam pembentukan Kementerian Agama RI, juga yang pernah mengembangkan departemen tersebut.

"Dokter dan IDI memiliki peran yang penting dalam sejarah kemerdekaan Republik Indonesia, peran di bidang medis, politik, dan sosial. Para dokter dan organisasi profesi dokter ini telah memberikan kontribusi yang besar bagi perjuangan bangsa Indonesia untuk meraih kemerdekaan," kata Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia, Adib Khumaidi dalam keterangan yang diterima Health Liputan6.com pada Rabu, 3 Januari 2024. 

Menurut dokter spesialis saraf dari Departemen Kajian Sejarah dan Kepahlawanan Dokter Bidang Organisasi PB IDI, Muhammad Isman Jusuf, tercatat ada empat dokter yang pernah terlibat dalam pembentukan dan pengembangan Kemenag, yaitu:

1. Dokter K.R.T. Radjiman Wedyodiningrat
2. Dokter Moewardi
3. Dokter Marzoeki Mahdi
4. Dokter Tarmizi Taher.

Usulan pembentukan Hari Jadi Kemenag pertama kali disampaikan Mr. Muhammad Yamin dalam sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) pada 11 Juli 1945.

Dalam rapat yang dipimpin Dokter K.R.T. Radjiman Wedyodiningrat, Mr. Muhammad Yamin mengusulkan perlu diadakannya kementerian istimewa yang berhubungan dengan agama.

Namun, usulan tersebut belum direspons oleh para peserta sidang BPUPKI sampai akhirnya lembaga ini bubar pada 7 Agustus 1945 dan digantikan dengan berdirinya Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI).

Usulan pembentukan Kemenag kembali dikemukakan pada rapat Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Pada 19 Agustus 1945 dilangsungkan sidang PPKI untuk membicarakan pembentukan Departemen Agama.

Usulan tentang Kementerian Agam tidak disepakati oleh anggota PPKI, karena dari 27 Anggota PPKI, 19 anggota menyatakan tidak setuju berdirinya Kementerian Agama secara khusus.

Usulan pembentukan Kemenag kembali muncul pada sidang Pleno Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) yang diselenggarakan pada 25-27 November 1945. 

KNIP adalah Parlemen Indonesia periode 1945-1950. Dalam Sidang yang dipimpin oleh Ketua KNIP Sutan Sjahrir, utusan Komite Nasional Indonesia Daerah Keresidenan Banyumas, yaitu K.H. Abu Dardiri, K.H.M Saleh Suaidy, dan M. Sukoso Wirjosaputro meyampaikan usulan pembentukan Kemenag.

Melalui juru bicara K.H.M. Saleh Suaidy, utusan KNI Banyumas mengusulkan,"Supaya dalam negeri Indonesia yang sudah merdeka ini janganlah hendaknya urusan agama hanya disambilkan kepada Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan saja, tetapi hendaklah Kementerian Agama yang khusus dan tersendiri."

Usulan anggota KNI Banyumas mendapat dukungan dari anggota KNIP khususnya dari partai Masyumi, di antaranya Mohammad Natsir dan M. Kartosudarmo. Termasuk dua orang dokter ikut mendukung yaitu dr. Moewardi dan dr. Marzoeki Mahdi.

Dokter Moewardi adalah alumni School Tot Opleiding Voor Indische Arsten (STOVIA) tahun 1933, yang kemudian melanjutkan studi ke Geneeskuundige Hogeschool (GH). Dia lulus sebagai dokter spesialis Telinga Hidung Tenggorokan (Sp.THT) pada tahun 1939.

Tokoh kelahiran Pati, Jawa Tengah 30 Januari 1907 ini, tak hanya aktif sebagai dokter, tapi juga aktif dalam bidang pencak silat, gerakan kepanduan, menerbitkan Koran Banteng dan mendirikan bank bernama Bank Banteng. 

Moewardi memegang peranan yang cukup penting dalam persiapan kemerdekaan Republik Indonesia. Sebagai ketua Barisan Pelopor cabang Jakarta, dia mempersiapkan pelaksanaan dan pengamanan prosesi pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia yang dilaksanakan di Pegangsaan Timur Jakarta.

Untuk menghargai jasa-jasanya, maka pemerintah menetapkan dr. Moewardi sebagai Pahlawan Kemerdekaan Nasional melalui Surat Keputusan Presiden RI No. 190 Tahun 1964. Namanya juga diabadikan sebagai Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Moewardi di Solo, Jawa Tengah melalui Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah pada 24 Oktober 1988.

Sedangkan, dr. Marzoeki Mahdi merupakan lulusan STOVIA tahun 1918. Tokoh kelahiran Padang, Sumatera Barat 14 Mei 1890 ini dikenal sebagai pelopor gerakan kesehatan jiwa di Indonesia dan pernah memimpin Rumah Sakit Jiwa Bogor.

Aktif sebagai Pengurus Besar Vereeniging van Indonesische Geneeskundige (VIG) dan persatuan dokter Indonesia di Jakarta yang menjadi cikal bakal berdirinya Ikatan Dokter Indonesia (IDI).

Selain berkiprah di bidang kesehatan, dia juga aktif dalam pergerakan nasional di antaranya pernah  menjadi ketua Boedi Oetomo cabang Semarang, Ketua Partai Indonesia Raja (Parindra) Bogor, anggota Pengurus Besar Parindra dan anggota Tyuo Sang In (Badan Penasihat Pemerintah Pusat Bala Tentara Jepang).

Untuk menghargai jasa-jasanya, maka nama dr. Marzoeki Mahdi diabadikan menjadi nama RS Jiwa Pusat dr. Marzoeki Mahdi di Bogor Jawa Barat pada 1 Juli 2002.

Akhirnya, secara aklamasi sidang KNIP menerima dan menyetujui usulan pembentukan Kementerian Agama.

Pembentukan Kementerian Agama oleh Kabinet Sjahrir II ditetapkan melalui Penetapan Pemerintah No 1 tanggal 3 Januari 1946.

Pengumuman berdirinya Kementerian Agama disiarkan pemerintah melalui siaran Radio Republik Indonesia. Haji Mohammad Rasjidi diangkat oleh Presiden Soekarno sebagai Menteri Agama RI Pertama. 

Sehari setelah pembentukan Kementerian Agama, Menteri Agama H.M. Rasjidi menyampaikan pidato yang disiarkan oleh RRI bahwa berdirinya Kementerian Agama adalah untuk memelihara dan menjamin kepentingan agama serta pemeluk-pemeluknya. Akhirnya setiap tanggal 3 Januari diperingati sebagai Hari Amal Bakti Kementerian Agama.

Seiring berjalannya waktu, Kementerian Agama Republik Indonesia pernah dipimpin oleh 24 orang Menteri Agama, di mana salah seorang diantaranya berlatar belakang dokter yaitu Laksda TNI (purn) dr. Tarmizi Taher.

Alumnus Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga Surabaya tahun 1964 ini selama hampir tiga dasawarsa meniti karier di TNI AL di antaranya menjadi Perwira Kesehatan di KRI Irian, Kepala Dinas Pembinaan Mental TNI-AL, dan akhirnya menjadi Kepala Pusat Pembinaan Mental ABRI.

Setelah pensiun dari militer dengan pangkat Laksamana Muda, tokoh kelahiran Padang 7 Oktober 1936   ini diangkat sebagai Sekjen Departemen Agama Indonesia selama lima tahun. Sampai akhirnya diberi amanah sebagai Menteri Agama Kabinet Pembangunan VI periode 1993-1998.