PB IDI Optimistis Banyak Dokter Mau Bekerja di Pelosok, Asal Pemerintah Jamin Kesejahteraan

Liputan6.com, Jakarta Ketua Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI), Mohammad Adib Khumaidi, mengatakan bahwa bila pemerintah lebih memperhatikan kesejahteraan dan keamanan dokter di daerah perbatasan, kepulauan, terpencil dan terluar maka banyak tenaga medis yang mau bekerja di wilayah itu. Sehingga tidak perlu mendatangkan dokter asing untuk mengisi kekurangan di wilayah tersebut.

"Kalau negara bisa memperhatikan dan memberikan keadilan dalam aspek kesejahteraan ini akan bisa menjawab tanpa harus menempatkan dokter asing di wilayah-wilayah membutuhkan," kata Adib dalam media briefing secara daring pada Selasa, 9 Juli 2024.

Selain kesejahteraan, Adib pun optimistis banyak dokter yang mau bekerja di wilayah pelosok asalkan pemerintah memperhatikan jenjang karier, insentif serta dukungan keamaan.

"Saya yakin masih banyak teman-teman dokter kita yang mau ditempatkdan di wilayah membutuhkan. Tapi perlu diperhatikan jenjang karier, insentif, dukungan keamanan keamanan di lokasi-lokasi yang membutuhkan dukungan keamanan," kata Adib.

70 Persen Dokter di Jawa dan Bali

Adib mengatakan bahwa ada gap yang besar antara dokter di Pulau Jawa dibandingkan dengan wilayah lain. Paling tidaka sekitar 70 persen dokter berada di Pulau Jawa dan Bali. Mengacu pada 2022, rasio dokter spesialis di Papua adalah 0,69 per 10 ribu penduduk. Sementara itu di DKI mencapai 6,3 dokter spesialis per 10 ribu penduduk.

"Kalau kita lihat di Pulau Jawa itu rasio dokter sangat jauh dari wilayah lain. Tentu ini perlu diselesaikan bersama," kata Adib.

Adib juga mempertanyakan apakah nanti bila dokter-dokter asing tersebut mau bekerja di wilayah-wilayah pelosok yang kekurangan dokter.

Hal senada juga disampaikan Ketua Kluster Kedokteran dan Kesehatan Ikatan Ilmuwan Indonesia Internasional, dokter Iqbal Mochtar. Ia ragu dokter dari luar Indonesia mau ditempatkan di wilayah terpencil atau pelosok.

"Saya kurang yakin program mendatangkan dokter asing ini akan menjawab tujuan yang diharapkan bahwa hadirnya dokter asing akan menutup kekurangan dokter spesialis di Indonesia," kata Iqbal.

IDI bersikap netral terhadap kehadiran dokter asing. Namun, IDI meminta agar pemerintah menetapkan syarat yang ketat bila dokter asing praktik di Indonesia.

"Setiap negara itu punya domestic regulation yang harus dihormati. Artinya Indonesia juga harus punya domestic regulation dalam hal untuk memproteksi warga negara," kata Adib.

Persyaratan yang harus dipenuhi diantaranya evaluasi administrasi, evaluasi kompetensi yang dilakukan oleh kolegium masing-masing serta kemampuan bahasa Indonesia yang baik tujuannya agar bisa berkomunikasi dengan tenaga kesehatan serta pasien.

Iqbal juga mengingatkan bahwa pemerintah untuk berhati-hati sebelum menerapkan dokter asing bisa berpraktik di Indonesaia. Ada banyak aspek yang perlu dipertimbangkan. 

"Perlu diskusi dan berkomunikasi dengna kolegium dan stakeholder terkait apakah ini perlu dilakukan atau ditunda terlebih dahulu. Kami tidak anti dokter asing tapi pemerintah perlu berhati-hati," kata dokter yang saat ini berpraktik di Qatar ini.

Iqbal mempertanyakan landasan yang belum jelas dari pemerintah Indonesia mendatangkan dokter asing. Iqbal pun menyarankan bila Indonesia kekurangan dokter, perlu dirinci lagi dokter spesialis apa yang dibutuhkan dan untuk daerah mana.

"Jadi, Kemenkes perlu mapping yang adekuat sebelum menjalankan program. Dokter apa yang dibutuhkan, daerah mana yang membutuhkan, berapa banyak yang dibutuhkan?" tutur Iqbal.

Iqbal juga mempertanyakan dokter asing yang datang nantinya melayani masyarakat umum atau masyarakat kelas atas. Menurutnya, jika pemerintah menempatkan dokter asing untuk kelas atas atau kemampuan ekonomi tinggi menurutnya tidak perlu lantaran mereka mampu untuk ke luar negeri untuk menjangkau dokter tersebut. 

"Tapi kalau untuk masyarakat umum saya mempertanyakan, apakah dokter asing tersebut mau dibayar dengan standar gaji BPJS? Apakah siap melayani pasien yang banyak?"