Klaim Efisiensi Anggaran, Pigai: Tidak Ada Satupun Gaji Dipotong, Lampu Tidak Ada Padam

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengkaim, hanya kementeriannya yang berjalan normal meski ada efisiensi anggaran.

Hal tersebut disampaikan Pigai pada Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi XIII DPR dengan sejumlah mitra kerja lainnya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (13/2/2025).

Pigai menyebutkan, Kementerian HAM tak tidak menghemat dan sampai memadamkan listrik apalagi memberlakukan bekerja dari rumah atau work from home (WFH) bagi para pegawainya. 

"Cuma satu-satunya yang menyatakan siap dan tidak terpengaruh. Dan itu saya buktikan, kantor hari ini di Kementerian HAM berjalan normal. Satu lampu pun tidak padam, apalagi kerja dari rumah, matikan listrik," ujar Pigai.

"Kita baru dialog dan diskusi, orang sudah ketakutan," sambungnya.

Menurut Pigai, tak mungkin Presiden Prabowo mengeluarkan kebijakan yang berdampak buruk, termasuk soal kebijakan efisiensi anggaran.

Oleh karena itu, dia meminta semua pihak tak ikut terpengaruh dengan narasi-narasi negatif terkait efisiensi anggaran.

"Tidak mungkin seorang patriotik negarawan bangsawan, presiden menjerumuskan bangsanya. Oleh karena itulah saya menyatakan siap dan tidak terpengaruh," kata dia.

Pigai membeberkan bahwa anggaran awal Kementerian HAM di 2025 sebesar Rp174 miliar. Usai rapat rekonstruksi dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kementerian HAM terkena efisiensi sebesar Rp60 miliar. Sehingga total anggaran Kementerian HAM saat ini sebanyak Rp113 miliar.

"Saya tidak perlu menjelaskan efisiensi dimana saja, tapi yang jelas gaji satupun kami tidak potong karena itu penting, kemudian kami juga tidak lakukan efisiensi di pusat data dan informasi ham karena memang enggak ada anggaran karena ini unit baru. Terus pusat pengembangan SDM HAM juga unit baru tidak ada anggaran.," kata dia.

Sekjen Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) Ismail menyampaikan, berdasarkan instruksi Presiden Prabowo dan surat dari Menteri Keuangan terkait efisiensi belanja kementerian/Lembaga tahun anggaran 2025, kementeriannya mengalami penyesuaian anggaran atau mengefisiensikan anggaran sebesar Rp 3,84 triliun atau 49,57 persen untuk tahun 2025.

“Efisiensi sebesar Rp 3,84 triliun atau 49,57 persen tersebut dari pagu alokasi anggaran yang terdiri dari rupiah murni Rp 503,28 miliar, PNBP Rp 519,46 miliar, THLN Rp 773,25 miliar, BLU Rp 2,04 trilun,” kata Ismail saat rapat dengan Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (13/2/2025).

Ismail menambahkan, terhadap program prioritas yang perlu diprioritaskan untuk mengupayakan layanan publik dipastikan akan terus berlanjut, seperti penyediaan infrastruktur telekomunikasi, BTS akses internet Palapa Ring dan Satgas satu layanan, pengelolaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit, layanan standarisasi perangkat komunikasi, pengendalian konten negatif, pusat data nasional dan pusat monitoring.

“Kami juga melanjutkan program prioritas terhadap pembangunan SDM digital, literasi digital, digital talent scholarship beasiswa S2 dan S3, memfasilitasi ekonomi digital dan komunikasi publik,” rinci Ismail.

Ismail menambahkan, terkait dengan program prioritas yang berpotensi terdampak efisiensi, pihaknya sedang mengkordinasikan lebih lanjut dengan kementerian keuangan. Namun demikian, pada prinsipnya Ismail memastikan kemteriannya  turut mendukung arahan presiden soal efisiensi dengan melakukan upaya dan strategi agar program digitalisasi yang berdampak langsung ke masyarakat tetap eksisting. 

Maka dari itu, Ismail menyampaikan agar kiranya ada pertimbangan khusus untuk memberikan tambahan anggaran di tahun ini sebesar Rp 9,69 triliun. Tujuannya, agar program Asta Cita bisa tetap berjalan di kementeriannya sesuai keinginan presiden.

“Kami juga akan mengusulkan kenaikan izin penggunaan PNBP, peninggakatan PNBP BLU melalui utilisasi layanan terutama layanan BLU terutama yang mendukung asta cita dan untuk Kemkomdigi akan mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp 9,69 triliun,” Ismail menandasi.

Berikut empat upaya Kemkomdigi menjalankan program kerja walau terkena efisiensi:

Pertama, melakukan reprioritasi progam, refocusing anggaran, dan review mendalam untuk mencegah adanya pemborosan dalam anggaran kondisi tahun anggaran 2025

Kedua, mengupayakan program-program agar dibiayai dengan pola kemitraan melalui mekanisme kerja sama pemerintah dengan swasta atau kerja sama pemerintah dan badan usaha

Ketiga, mengedepankan prinsip kerja sama dan kolaborasi agar program kerja menjadi lebih efisien dan Sustainable

Keempat, memperkuat prinsip efisiensi penguatan regulator dan akselerator serta pemberdayaan ekosistem.