Menteri HAM Cek Kebenaran Vokalis Sukatani Dipecat sebagai Guru Usai Disatroni Polisi

Liputan6.com, Jakarta Video permintaan maaf band punk asal Purbalingga, Jawa Tengah, Sukatani, terkait lagu "Bayar, Bayar, Bayar," ramai disorot publik. Tak hanya itu, ramai di media sosial, bahwa vokalisnya Novi Citra Indriyati, dipecat menjadi guru.

Terkait hal tersebut, Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengatakan, sudah meminta staf dan Kanwil Jawa Tengah mengecek hal tersebut.

"Staf saya darı Kanwil Jawa Tengah akan cek kebenaran infomasi jika benar dipecat karena sebagai Vokalis Sukatani maka kami akan menolak karena Pemerintah konsisten memastikan perlindungan dan penghormatan HAM setiap warga negara Indonesia," kata dia dalam akun X-nya di @NataliusPigai2 yang sudah dikonfirmasi, Minggu (23/2/2025).

Menurut Natalius, antara Sukatani dan pihak kepolisian sudah jelas. Bahkan, Polri menyatakan siap menerima kritikan dan sejumlah masukan. Karena itu, jika soal pemecatan benar adanya, dia meminta untuk segera dilaporkan.

"(Sukatani dan Kepolisian-sudah minta maaf dan kepolisian juga menerima sebagai kritikan atau masukan. Soal pemecatan silakan laporkan kepada Kami di Kantor Wilayah Jawa Tengah atau langsung ke Kantor Pusat Kementerian HAM," lanjut cuitannya.

Sementara dalam keterangannya, Natalius menegaskan, HAM tidak bisa dibatasi tetapi berdasarkan prinsip Siracusa kebebasan bisa dibatasi hanya dengan UU atau Keputusan Pengadilan.

"Rakyat memiliki hak yang hakiki untuk mengekspresikan kesenian termasuk melalui musik. Kecuali jika kesenian yang isinya mengganggu moralitas bangsa (pornografi/pornoaksi atau tuduhan yang merusak kehormatan dan martabat individu dan integritas nasional)," jelas dia.

"Saya sendiri tidak masalah dengan kesenian apapun asal jangan anonim dan mengandung unsur tuduhan," lanjut Natalius.

Natalius juga menuturkan, bagi aparat perlu koreksi dan perbaikan terhadap pemahaman akan HAM itu.

"Tetapi bagi Aparat perlu koreksi dan perbaikan melalui mainstreaming Hak Asasi Manusia," jelas dia.

Selain itu, Natalius mengingatkan akan pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang meminta pentingnya koreksi secara substantial saat Rapim TNI/Polri tanggal 30 Januari 2025.

"Dan kami Kementerian HAM akan melakukan pengarustamaan Hak Asasi Manusia di Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah termasuk kepolisian. Transformasi menuju Indonesia yang berperadabaan HAM dan Demokrasi yang prominen di 2045," pungkasnya.

Sebelumnya, anggota Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Choirul Anam mengapresiasi langkah Polri yang telah memeriksa sejumlah oknum personelnya lantaran diduga mengintimidasi personel Band Sukatani. 

Kasus ini mencuat setelah dua personel Band Sukatani menyampaikan permohonan maaf secara terbuka kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo buntut lagunya berjudul "Bayar Bayar Bayar". Video permintaan maaf tersebut viral dan langsung menjadi polemik di masyarakat. 

"Melakukan pemeriksaan oleh Paminal ke Divisi Siber Polda Jawa Tengah ini merupakan langkah positif dan kami apresiasi. Ini cerminan dari skema perlindungan kebebasan berekspresi," kata Anam dalam siaran pers, Sabtu (22/2/2025).

Menurut dia, lagu Band Sukatani berjudul Bayar Bayar Bayar tersebut merupakan bentuk ekspresi masyarakat dalam melayangkan kritik kepada institusi Polri.

Mantan Komisioner Komnas HAM ini menegaskan, kebebasan untuk berekspresi harus dilindungi lantaran sudah menjadi hak yang melekat pada setiap masyarakat yang tinggal di negara demokrasi.

Selain itu, Anam menilai, muatan makna dalam lagu tersebut merupakan sebuah kritik yang harus diterima oleh institusi Polri. "Saya kira institusi kepolisian melalui Pak Kapolri jelas kok sikapnya tidak antikritik, tidak antimasukan," kata dia, seperti dikutip dari Antara.

Apalagi dalam beberapa kesempatan, Polri kerap menggelar wadah berupa perlombaan kesenian mural yang bertema kritikan terhadap kinerja Korps Bhayangkara.

Menurut Anam, digelarnya perlombaan tersebut sudah membuktikan bahwa Kapolri Listyo dan seluruh jajarannya sangat melindungi hak untuk berekspresi, terutama mengkritik melalui kesenian.

Karena itu, dia berharap netralitas Polri dalam menerima kritik dari masyarakat tetap terjaga agar lembaga hukum tersebut bisa selalu berbenah sesuai dengan keinginan rakyat.