Organisasi Arab Saudi Tolak Rencana Donald Trump Ambil Alih Gaza, Bakal Jadi Krisis Internasional Serius

Liputan6.com, Jakarta Rencana kontroversial Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, untuk mengambil alih Jalur Gaza dan merelokasi sekitar 2 juta warga Palestina telah memicu gelombang penolakan dari berbagai negara dan organisasi Arab. Langkah ini dianggap berpotensi menciptakan krisis internasional yang serius serta mengancam stabilitas kawasan Timur Tengah yang sudah rentan.

Sekretaris Jenderal Liga Arab, Ahmed Aboul Gheit, dengan tegas menolak rencana pemindahan warga Palestina dari tanah mereka. Ia memperingatkan bahwa tekanan dari Presiden Trump dapat mendorong Timur Tengah ke dalam perselisihan yang parah, yang berpotensi menyebabkan krisis internasional serius.

Penolakan serupa juga datang dari negara-negara seperti Mesir, Aljazair, Irak, dan Libya, yang menegaskan bahwa rencana tersebut tidak hanya tidak adil tetapi juga berbahaya bagi perdamaian dan stabilitas regional. Mereka menyerukan komunitas internasional untuk mengambil sikap tegas terhadap usulan yang dianggap dapat mengancam inti perjuangan nasional Palestina.

Lantas apa dampak jika benar Gaza diambil alih oleh Trump? dan apakah Trump menjamin warga di sana tetap aman? Berikut informasinya, dirangkum Liputan6, Kamis (13/2).

Liga Arab, melalui Sekretaris Jenderalnya, Ahmed Aboul Gheit, menegaskan penolakan tegas terhadap rencana pemindahan warga Palestina dari Jalur Gaza.

Aboul Gheit menyatakan bahwa pemukiman kembali tersebut "tidak dapat diterima" dan menambahkan bahwa usulan Presiden Trump untuk memindahkan sekitar 2 juta warga Palestina dari Gaza yang dilanda perang akan mendorong kawasan itu ke dalam siklus krisis dengan dampak yang merusak pada perdamaian dan stabilitas. Ia menekankan bahwa dunia Arab telah menentang gagasan ini selama 100 tahun.

“Ini tidak dapat diterima oleh dunia Arab, yang telah menentang gagasan ini selama 100 tahun,” katanya dalam sebuah sesi di World Government Summit 2025 di Dubai, dirujuk Liputan6 dari voanews.

Reaksi Internasional terhadap Rencana Trump di Gaza memicu gelombang kecaman keras dari berbagai negara dan organisasi Arab. Pengumuman rencana tersebut langsung disambut penolakan tegas dari berbagai pihak di dunia Arab. Sejumlah negara Arab, termasuk Mesir, Aljazair, Irak, Libya, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Yordania, dan Oman, langsung menyatakan penolakan mereka.

Mereka menilai rencana ini sebagai pelanggaran hak-hak dasar warga Palestina dan upaya untuk menghapuskan perjuangan mereka untuk kemerdekaan. Pernyataan penolakan juga dikeluarkan oleh organisasi regional seperti Liga Arab dan Dewan Kerja Sama Teluk (GCC).

Mesir, misalnya, dengan tegas menolak setiap usulan yang bertujuan untuk melenyapkan perjuangan Palestina. Raja Abdullah II dari Yordania juga menegaskan penolakan Yordania terhadap segala upaya untuk mencaplok tanah Palestina atau merelokasi warga Gaza dan Tepi Barat. 

“Membangun kembali Gaza tanpa menggusur warga Palestina dan mengatasi situasi kemanusiaan yang mengerikan harus menjadi prioritas bagi semua pihak,” kata Pemimpin Yordania, Raja Abdullah II.

Para pemimpin dan organisasi Arab memperingatkan bahwa rencana pemindahan paksa warga Palestina dari Gaza dapat menciptakan krisis internasional yang serius.

Mereka menekankan bahwa langkah semacam itu tidak hanya merupakan ketidakadilan yang tidak dapat ditoleransi, tetapi juga berpotensi mendorong kawasan Timur Tengah ke dalam siklus perselisihan yang parah, dengan dampak yang merusak pada perdamaian dan stabilitas global. Oleh karena itu, mereka menyerukan komunitas internasional untuk mengambil sikap tegas menentang rencana tersebut.

"Jika Trump terus menekan pihak Arab dan Palestina, ia akan mendorong Timur Tengah ke dalam siklus baru perselisihan yang parah, rencana untuk memindahkan warga Palestina akan menciptakan masalah global. Ini bukan hanya ketidakadilan yang tidak dapat ditoleransi oleh manusia, tetapi juga akan menjadi krisis internasional yang serius," kata Aboul Gheit, lagi.

Trump mengklaim rencananya akan memberikan kehidupan yang lebih baik bagi warga Palestina sehingga kehidupan mereka jadi lebih aman. Ia bahkan mengatakan AS akan bekerja sama dengan tim pengembang untuk membangun proyek besar di Gaza, termasuk rumah-rumah modern. Namun, penolakan terhadap rencana Trump itu terus meluas ke berbagai negara.

Mesir dan Yordania, yang sempat dibidik sebagai lokasi relokasi warga Gaza, turut menolak. Presiden Otoritas Palestina, Mahmud Abbas, juga menentang usulan tersebut. Bahkan, Arab Saudi menyatakan penolakan keras dan dukungannya pada kemerdekaan Palestina.

Liga Arab, OKI, Uni Eropa, negara-negara non-Uni Eropa, serta beberapa negara di Amerika Selatan seperti Brasil, Kolombia, dan Kuba, turut menolak rencana kontroversial ini. Anggota tetap Dewan Keamanan PBB di luar AS, termasuk Inggris, Perancis, Rusia, dan China, juga secara terbuka menyatakan penolakan mereka. Sekretaris Jenderal PBB, António Guterres, dan pelapor khusus PBB untuk wilayah pendudukan Palestina, Francesca Albanese, juga mengecam rencana tersebut.

"Anda akan melihat beberapa kemajuan besar. Semuanya akan terjadi, ini bukan hal yang rumit untuk dilakukan," kata Trump saat menyambut raja Yordania di hadapan wartawan beberapa waktu lalu.

Q: Mengapa negara-negara Arab menolak rencana Presiden Trump untuk mengambil alih Gaza?

A: Negara-negara Arab menolak rencana tersebut karena dianggap sebagai bentuk ketidakadilan yang tidak dapat ditoleransi dan berpotensi menciptakan krisis internasional yang serius. Mereka menekankan bahwa pemindahan paksa warga Palestina dari tanah mereka tidak dapat diterima dan dapat mengancam stabilitas kawasan Timur Tengah.

Q: Apa dampak potensial dari rencana pemindahan warga Palestina dari Gaza?

A: Rencana pemindahan paksa warga Palestina dari Gaza dapat mendorong kawasan Timur Tengah ke dalam siklus perselisihan yang parah, dengan dampak yang merusak pada perdamaian dan stabil.

Q: Bagaimana sikap Liga Arab terhadap rencana Trump?

A: Liga Arab menolak tegas, menyebut rencana ini sebagai preseden berbahaya bagi pembersihan etnis.

Q: Negara mana saja yang menentang pemindahan warga Palestina dari Gaza?

A: Yordania, Mesir, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Aljazair, Irak, Libya, dan beberapa organisasi internasional.

Q: Apa solusi alternatif yang ditawarkan negara-negara Arab?

Membangun kembali Gaza tanpa pemindahan paksa serta mencapai penyelesaian damai antara Palestina dan Israel.