Kapan THR Diberikan 2025? Simak Jadwal, Perhitungan & Aturan Terbaru

Liputan6.com, Jakarta Tunjangan Hari Raya (THR) adalah hak pekerja yang dinantikan setiap tahunnya. Tahun 2025, pemerintah kembali mengatur pemberian THR bagi ASN dan karyawan swasta. Pertanyaan utama yang banyak diajukan adalah: "Kapan THR diberikan?" Artikel ini akan menjawab pertanyaan tersebut dan memberikan panduan lengkap mengenai jadwal, perhitungan, dan aturan terbaru THR 2025.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2024, THR wajib dibayarkan paling lambat tujuh hari sebelum hari raya keagamaan. Untuk Idul Fitri 2025 yang diperkirakan jatuh pada akhir Maret, THR karyawan swasta diperkirakan akan cair paling lambat tanggal 23 Maret 2025. Sementara itu, THR ASN diperkirakan akan cair sekitar tanggal 19-20 Maret 2025, sekitar 10 hari kerja sebelum Idul Fitri. Namun, ini masih merupakan perkiraan, dan jadwal pasti akan diumumkan pemerintah.

Memahami kapan THR diberikan sangat penting bagi pekerja dan perusahaan. Artikel ini bertujuan memberikan informasi akurat dan komprehensif, membantu semua pihak mempersiapkan diri menghadapi momen penting ini. Selain jadwal, kita akan membahas perhitungan THR, aspek perpajakan, hingga sanksi keterlambatan pembayarannya.

Simak pembahasan selengkapnya berikut ini sebagaimana telah Liputa6.com rangkum dari berbagai sumber, Kamis (27/2/2025).

Secara resmi, THR wajib dibayarkan paling lambat 7 hari sebelum hari raya keagamaan. Ketentuan ini berlaku untuk semua hari raya besar di Indonesia, termasuk Idul Fitri, Natal, Galungan, Waisak, dan Imlek. Pemberian THR harus dilakukan secara penuh dan sekaligus, kecuali ada kesepakatan tertulis antara pekerja dan pemberi kerja serta persetujuan dari Dinas Ketenagakerjaan setempat.

Karyawan swasta diperkirakan menerima THR paling lambat tanggal 23 Maret 2025, sedangkan ASN diperkirakan menerima THR sekitar tanggal 19-20 Maret 2025. Perlu diingat, ini hanya prediksi, dan jadwal pasti akan diumumkan pemerintah. Metode pembayaran dapat dilakukan melalui transfer bank atau tunai, dengan bukti pembayaran yang jelas dan terperinci.

Perusahaan bijak mempersiapkan anggaran THR jauh-jauh hari. Perhitungan yang akurat, persiapan dokumen, dan sistem pembayaran yang lancar akan mencegah masalah di kemudian hari. Komunikasi yang baik dengan karyawan mengenai jadwal pembayaran juga sangat penting untuk menghindari kesalahpahaman.

Pemberian THR untuk hari raya keagamaan lainnya seperti Natal, Galungan, Waisak, dan Imlek juga mengikuti aturan yang sama, yaitu paling lambat 7 hari sebelum hari raya tersebut.

Pemberian THR diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2024 dan diperkuat oleh Peraturan Menteri Ketenagakerjaan. Regulasi ini memberikan kepastian hukum bagi pekerja dan pemberi kerja, mengatur waktu pembayaran, mekanisme perhitungan, dan sanksi bagi yang melanggar.

Peraturan tersebut bertujuan melindungi hak pekerja dan memastikan pemberian THR dilakukan secara adil dan tepat waktu. Pemahaman yang baik tentang dasar hukum ini sangat penting bagi semua pihak. Dengan memahami regulasi yang berlaku, baik pekerja maupun perusahaan dapat menjalankan kewajiban dan haknya dengan benar.

Regulasi THR telah mengalami evolusi dari masa ke masa, selalu disesuaikan dengan perkembangan ekonomi dan kebutuhan pekerja. Tujuannya selalu sama: menjamin keadilan dan kesejahteraan pekerja dalam menerima haknya.

Kepatuhan terhadap regulasi ini penting untuk menghindari potensi konflik dan masalah hukum. Transparansi dan komunikasi yang baik antara pekerja dan pemberi kerja menjadi kunci utama dalam penerapan regulasi ini.

THR diberikan kepada berbagai kalangan, termasuk Pegawai Negeri Sipil (PNS), Aparatur Sipil Negara (ASN), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), TNI, Polri, pensiunan, dan pekerja swasta.

Pekerja sektor swasta, baik tetap, kontrak, maupun harian, berhak atas THR. Perhitungan THR disesuaikan dengan masa kerja. Pekerja dengan masa kerja minimal 1 bulan berhak menerima THR proporsional.

Pejabat negara dan fungsionaris juga berhak menerima THR. Besaran THR untuk masing-masing kelompok ini berbeda dan diatur dalam peraturan khusus.

Kejelasan mengenai siapa saja yang berhak menerima THR memastikan tidak ada pekerja yang terlewatkan dalam penerimaan haknya. Ini penting untuk keadilan dan kesejahteraan pekerja.

Peraturan ini memastikan setiap pekerja, terlepas dari status pekerjaannya, mendapatkan haknya sesuai dengan aturan yang berlaku. Hal ini juga menciptakan rasa keadilan dan kepastian hukum di lingkungan kerja.

Dengan demikian, pemberian THR menjadi bagian penting dari sistem pengupahan yang adil dan berkelanjutan di Indonesia.

Pemerintah terus berupaya memastikan semua pihak yang berhak menerima THR mendapatkannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

THR harus dibayarkan secara penuh dan sekaligus. Pembayaran secara cicil hanya diperbolehkan dengan kesepakatan tertulis antara pekerja dan perusahaan, serta persetujuan dari Dinas Ketenagakerjaan.

Pembayaran dapat dilakukan melalui transfer bank atau tunai. Pemberi kerja wajib memberikan bukti pembayaran yang jelas dan terperinci, mencantumkan komponen perhitungan THR dan potongan pajak (jika ada).

Transparansi dalam proses pembayaran sangat penting untuk menghindari kesalahpahaman dan memudahkan verifikasi jika dibutuhkan. Bukti pembayaran ini juga berfungsi sebagai perlindungan bagi kedua belah pihak.

Perusahaan disarankan untuk mempersiapkan anggaran THR jauh sebelum tenggat waktu. Perencanaan yang matang akan memastikan proses pembayaran berjalan lancar dan tepat waktu. Komunikasi yang baik antara perusahaan dan karyawan mengenai jadwal pembayaran THR juga penting untuk menghindari keresahan dan memastikan transparansi.

Perhitungan THR didasarkan pada masa kerja. Untuk pekerja dengan masa kerja ≥ 12 bulan, THR = 1 bulan upah (gaji pokok + tunjangan tetap). Untuk masa kerja < 12 bulan, THR dihitung secara proporsional.

Komponen yang masuk dalam perhitungan THR adalah gaji pokok dan tunjangan tetap. Tunjangan tidak tetap seperti lembur tidak termasuk.

Contoh perhitungan: Jika gaji pokok Rp 8.000.000 dan tunjangan tetap Rp 2.000.000, maka THR untuk masa kerja 12 bulan adalah Rp 10.000.000. Untuk masa kerja 6 bulan, THR adalah Rp 5.000.000.

Perhitungan THR untuk pekerja tidak tetap atau dengan masa kerja kurang dari setahun dihitung secara proporsional berdasarkan masa kerjanya.

Transparansi dalam perhitungan THR penting untuk menghindari perselisihan. Pekerja berhak mendapatkan rincian perhitungan THR yang jelas dari perusahaan.

THR dikenakan pajak menggunakan sistem Tax on Employment Related (TER). Pajak dihitung dari total penghasilan bruto (gaji + THR).

Contoh: Gaji Rp 8.000.000, THR Rp 8.000.000, tarif TER 7%, pajak = Rp 1.120.000.

Perusahaan berperan sebagai pemotong pajak (withholding tax). Perusahaan wajib memotong pajak THR dari total penghasilan karyawan sebelum THR dibayarkan.

Penting bagi karyawan untuk memahami aspek perpajakan THR agar dapat mempersiapkan diri dan menghindari masalah di kemudian hari.

Konsultasikan dengan petugas pajak atau ahli perpajakan jika Anda memiliki pertanyaan atau keraguan terkait perhitungan pajak THR.

Keterlambatan pembayaran THR akan dikenakan sanksi administratif berupa denda 5% dari total THR yang harus dibayarkan. Denda ini bersifat akumulatif.

Pelanggaran berulang dapat berujung pada pembatasan kegiatan usaha, seperti penundaan izin operasional atau pencantuman dalam daftar hitam perusahaan.

Sebelum sanksi berat, perusahaan akan mendapat teguran tertulis dan pemeriksaan khusus. Pengawasan intensif akan dilakukan oleh Dinas Ketenagakerjaan.

Jika tetap tidak dipenuhi, kasus dapat berlanjut ke ranah hukum pidana. Keterlambatan juga berdampak buruk pada reputasi perusahaan.

Pemberian THR di sektor pemerintahan (PNS, TNI, Polri) umumnya diatur oleh pemerintah pusat dan memiliki mekanisme yang berbeda dengan sektor swasta.

Sektor swasta dan BUMN memiliki fleksibilitas yang lebih besar dalam mengatur pemberian THR, namun tetap harus mematuhi regulasi yang berlaku.

Pekerja informal dan UMKM seringkali menghadapi tantangan khusus dalam hal pemberian THR, karena tidak adanya aturan yang spesifik.

Praktik terbaik pemberian THR di berbagai industri dapat dijadikan contoh dan acuan bagi perusahaan lain dalam memastikan kepatuhan dan keadilan.

Pemerintah terus berupaya untuk menciptakan keseragaman dan keadilan dalam pemberian THR di semua sektor.

Memahami kapan THR diberikan, mekanisme perhitungan, dan sanksi keterlambatannya sangat penting bagi pekerja dan pemberi kerja. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2024 memberikan panduan lengkap mengenai hal ini.

Kepatuhan terhadap aturan THR akan menciptakan hubungan industrial yang harmonis dan berkelanjutan. Selalu pantau informasi terbaru dari sumber resmi pemerintah untuk mendapatkan informasi terbaru dan akurat.