THR Turun Tanggal Berapa? Simak Prediksi Pencairan THR 2025

Liputan6.com, Jakarta Menjelang bulan Ramadhan dan perayaan Idul Fitri 2025, banyak pekerja mulai bertanya-tanya tentang THR turun tanggal berapa tahun ini. Sebagai salah satu hak karyawan yang diatur dalam undang-undang ketenagakerjaan, Tunjangan Hari Raya (THR) menjadi momen yang ditunggu-tunggu oleh seluruh pekerja di Indonesia. Kejelasan mengenai THR turun tanggal berapa menjadi sangat penting bagi perencanaan keuangan keluarga dalam menyambut hari raya Lebaran.

Tahun 2025 membawa kabar gembira bagi pekerja di seluruh Indonesia dengan adanya regulasi baru mengenai pemberian THR. Pemerintah telah menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor M/2/HK.04/III/2024 untuk karyawan swasta dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 14 Tahun 2024 untuk ASN, yang mengatur dengan jelas jadwal pencairan THR. Pertanyaan mengenai THR turun tanggal berapa sudah mendapatkan jawaban resmi melalui pengumuman terbaru dari Presiden yang menyatakan bahwa THR akan cair pada Maret 2025.

Informasi mengenai THR turun tanggal berapa ini penting untuk dipahami karena terdapat perbedaan jadwal pencairan antara pegawai negeri sipil (PNS) dan karyawan swasta. Meskipun keduanya akan menerima THR sebelum Lebaran, namun waktu pencairannya diatur berbeda untuk memastikan kelancaran distribusi di masing-masing sektor. 

Berikut ini telah Liputan6.com rangkum secara detail mengenai jadwal, besaran, dan ketentuan pemberian THR 2025, pada Rabu (26/2).

Pertanyaan mengenai kapan tepatnya THR akan cair telah mendapatkan jawaban resmi dari pemerintah. Untuk tahun 2025, pemerintah telah mengatur jadwal pencairan THR yang berbeda antara PNS dan karyawan swasta. Hal ini disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi masing-masing sektor untuk memastikan proses pemberian THR berjalan lancar.

Untuk PNS dan aparatur negara lainnya, THR akan cair paling cepat 10 hari kerja sebelum Lebaran. Dengan perkiraan Idul Fitri jatuh pada tanggal 31 Maret atau 1 April 2025, maka ASN dapat bersiap menerima THR sekitar tanggal 17-20 Maret 2025. Jadwal ini berlaku untuk seluruh aparatur sipil negara termasuk pegawai di kementerian, lembaga pemerintah, dan pemerintah daerah.

Sedangkan untuk karyawan swasta, berdasarkan aturan terbaru, perusahaan wajib memberikan THR paling lambat 7 hari sebelum Lebaran. Ini berarti tanggal 23 Maret 2025 adalah batas akhir pemberian THR untuk pekerja swasta. Yang perlu diperhatikan adalah adanya ketentuan bahwa THR harus dibayarkan secara penuh tanpa dicicil, untuk memastikan kesejahteraan pekerja terjamin menjelang hari raya.

Pengumuman jadwal pencairan THR ini disampaikan langsung oleh Presiden dalam Rapat Terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta. Dalam rapat tersebut juga hadir para menteri terkait seperti Menko Perekonomian dan Menteri Keuangan yang akan mengatur detail teknis pencairan THR. Langkah ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di awal tahun 2025, dengan harapan bahwa pencairan THR dapat menggerakkan roda perekonomian nasional.

Peraturan mengenai penerima THR telah diatur dengan jelas oleh pemerintah. Untuk sektor pemerintahan, penerima THR mencakup berbagai kategori pegawai termasuk Aparatur Sipil Negara (ASN), calon PNS, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), anggota TNI, anggota Polri, dan pejabat negara. Ketentuan ini menunjukkan bahwa seluruh aparatur negara yang bertugas dalam berbagai kapasitas berhak mendapatkan THR.

Yang menarik, bahkan para pensiunan dan penerima tunjangan PNS juga akan mendapatkan THR sesuai ketentuan yang berlaku. Hal ini merupakan bentuk penghargaan pemerintah terhadap mereka yang telah mengabdi kepada negara. Besaran THR untuk ASN terdiri dari gaji pokok ditambah dengan tunjangan yang melekat, seperti tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan, dan tunjangan kinerja bulanan bagi yang memperolehnya.

Untuk pekerja di sektor swasta, aturannya lebih sederhana namun tetap mengikat. Siapapun yang sudah bekerja minimal 1 bulan berhak mendapatkan THR. Besaran THR yang diterima pun telah diatur dengan jelas: karyawan yang sudah bekerja 12 bulan atau lebih akan mendapatkan THR senilai satu bulan gaji penuh, sedangkan karyawan dengan masa kerja kurang dari setahun akan mendapatkan THR proporsional yang dihitung dengan rumus: masa kerja × 1 bulan upah : 12.

Ketentuan ini berlaku untuk semua jenis pekerja, termasuk karyawan tetap, karyawan kontrak, maupun pekerja harian lepas. Khusus untuk pekerja harian, perhitungan gajinya diambil dari rata-rata upah 12 bulan terakhir. Hal ini memastikan bahwa setiap pekerja, apapun status kepegawaiannya, dapat menikmati kegembiraan Lebaran dengan dukungan finansial yang memadai.

Tahun 2025 membawa pembaruan dalam regulasi pemberian THR yang perlu dipahami oleh semua pihak. Pemerintah telah mengeluarkan dua regulasi utama: Surat Edaran (SE) Nomor M/2/HK.04/III/2024 untuk karyawan swasta dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 14 Tahun 2024 untuk ASN. Kedua regulasi ini memberikan landasan hukum yang kuat untuk pemberian THR tepat waktu dan sesuai ketentuan.

Salah satu poin penting dalam regulasi terbaru adalah penetapan jadwal yang jelas untuk pencairan THR. Untuk pertama kalinya, pemerintah melalui Presiden secara langsung mengumumkan bahwa THR akan cair pada bulan Maret 2025. Pengumuman ini memberikan kepastian bagi seluruh pekerja dan juga bagi perusahaan untuk mempersiapkan anggaran THR dengan lebih baik.

Regulasi ini juga menekankan bahwa THR merupakan hak pekerja yang wajib dipenuhi oleh pemberi kerja. Untuk memastikan kepatuhan, pemerintah telah menyiapkan sanksi tegas berupa denda sebesar 5% dari total THR yang harus dibayarkan bagi perusahaan yang terlambat atau tidak membayar THR. Sanksi ini berlaku baik untuk keterlambatan pembayaran THR per individu maupun kelompok.

Pemberian THR tepat waktu dan sesuai ketentuan ini bukan hanya untuk memenuhi hak pekerja, tetapi juga merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di awal tahun 2025. Pencairan THR diharapkan dapat meningkatkan daya beli masyarakat dan menggerakkan sektor ritel dan konsumsi, yang pada akhirnya berdampak positif pada perekonomian nasional secara keseluruhan.

Meskipun regulasi mengenai THR sudah sangat jelas, masih ada kemungkinan beberapa perusahaan tidak memenuhi kewajibannya. Jika Anda menghadapi situasi di mana perusahaan tempat Anda bekerja terlambat atau tidak membayar THR, ada beberapa langkah yang bisa diambil untuk menuntut hak Anda.

Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan telah menyiapkan beberapa cara mudah untuk melaporkan masalah THR. Anda dapat datang langsung ke Posko Pengaduan THR di kantor Pengawasan Tenaga Kerja dan Sertifikasi Alat (PTSA) terdekat. Posko ini biasanya dibuka menjelang periode pemberian THR untuk menampung dan menindaklanjuti laporan dari pekerja.

Selain itu, terdapat opsi pelaporan secara online melalui situs poskothr.kemnaker.go.id. Platform ini dirancang untuk memudahkan pekerja melaporkan masalah THR tanpa harus datang ke kantor pemerintah. Alternatif lainnya, Anda dapat menghubungi Call Center 1500-630 atau mengirim pesan WhatsApp ke 08119521151 untuk melaporkan masalah THR yang Anda hadapi.

Setiap laporan yang masuk akan ditindaklanjuti oleh Kementerian Ketenagakerjaan dengan pemberian sanksi administratif kepada perusahaan yang melanggar. Sanksi ini dapat berupa teguran tertulis hingga pembatasan kegiatan usaha. Dengan adanya mekanisme pengaduan dan sanksi yang tegas, diharapkan semua perusahaan mematuhi kewajibannya untuk membayar THR tepat waktu dan sesuai ketentuan.