THR Biasanya Diberikan Kapan? Panduan Lengkap Perhitungan dan Pencairan

Liputan6.com, Jakarta Tunjangan Hari Raya (THR) adalah hak pekerja yang diatur pemerintah. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2024 mengatur pemberian THR bagi karyawan swasta dan ASN. Pertanyaan umum yang sering muncul adalah: "THR biasanya diberikan kapan?" Artikel ini akan menjawab pertanyaan tersebut dan membahas secara lengkap aturan, perhitungan, dan sanksi keterlambatan THR di tahun 2025.

Berdasarkan prediksi Idul Fitri 2025 yang jatuh pada akhir Maret, THR untuk karyawan swasta diperkirakan dibayarkan paling lambat H-7 Lebaran, sekitar tanggal 23 Maret 2025. Sementara THR ASN diperkirakan cair sekitar tanggal 19-20 Maret 2025, paling cepat 10 hari kerja sebelum Idul Fitri. Namun, tanggal pasti akan diumumkan pemerintah. Informasi ini penting bagi pekerja dan perusahaan untuk mempersiapkan diri.

Memahami kapan THR biasanya diberikan sangat krusial. Baik pekerja maupun pemberi kerja perlu mengetahui aturan main agar hak dan kewajiban masing-masing terpenuhi. Artikel ini akan memberikan panduan lengkap mengenai THR 2025, mulai dari waktu pembayaran hingga sanksi keterlambatan, sehingga semua pihak dapat bersiap menghadapi momen penting ini.

Simak penjelasan selengkapnya tentang THR biasanya diberikan kapan, sebagaimana telah Liputan6.com rangkum dari berbagai sumber, Selasa (25/2/2025).

Secara resmi, THR wajib dibayarkan paling lambat 7 hari sebelum hari raya keagamaan. Ketentuan ini berlaku untuk semua hari raya besar di Indonesia, termasuk Idul Fitri, Natal, Galungan, Waisak, dan Imlek. Tenggat waktu ini mempertimbangkan kebutuhan pekerja dalam mempersiapkan perayaan hari raya.

Pemberian THR harus dilakukan secara penuh, sekaligus. Pembayaran THR secara cicilan hanya diperbolehkan jika ada kesepakatan tertulis antara pekerja dan pemberi kerja serta mendapat persetujuan Dinas Ketenagakerjaan setempat. Transparansi dan formalitas dalam kesepakatan ini sangat penting.

Metode pembayaran THR bisa melalui transfer bank atau tunai. Pemberi kerja wajib memberikan bukti pembayaran yang jelas dan terperinci, termasuk rincian perhitungan dan potongan pajak (jika ada). Kejelasan ini penting untuk menghindari kesalahpahaman.

Perusahaan bijak mempersiapkan anggaran THR jauh-jauh hari. Perhitungan yang akurat untuk setiap karyawan, persiapan dokumen, dan sistem pembayaran yang lancar akan mencegah masalah di kemudian hari. Komunikasi yang baik dengan karyawan mengenai jadwal pembayaran juga sangat penting.

Pemberian THR diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2024 dan diperkuat oleh Peraturan Menteri Ketenagakerjaan. Regulasi ini memberikan kepastian hukum bagi pekerja dan pemberi kerja.

Peraturan tersebut secara jelas mengatur waktu pembayaran THR, mekanisme perhitungan, dan sanksi bagi yang melanggar. Penting bagi semua pihak untuk memahami dan mematuhi regulasi ini.

Ketentuan hukum yang mengatur waktu pembayaran THR bertujuan melindungi hak pekerja dan memastikan pemberian THR dilakukan secara adil dan tepat waktu. Pemahaman yang baik tentang dasar hukum ini sangat penting.

Dengan memahami regulasi yang berlaku, baik pekerja maupun perusahaan dapat menjalankan kewajiban dan haknya dengan benar, menghindari potensi konflik dan masalah hukum.

THR harus dibayarkan secara penuh, sekali bayar. Pembayaran secara cicil hanya diperbolehkan dengan kesepakatan tertulis antara pekerja dan perusahaan, serta persetujuan dari Dinas Ketenagakerjaan.

Pembayaran dapat dilakukan melalui transfer bank atau tunai. Pemberi kerja wajib memberikan bukti pembayaran yang jelas dan terperinci, mencantumkan komponen perhitungan THR dan potongan pajak (jika ada).

Transparansi dalam proses pembayaran sangat penting untuk menghindari kesalahpahaman dan memudahkan verifikasi jika dibutuhkan. Bukti pembayaran ini juga berfungsi sebagai perlindungan bagi kedua belah pihak.

Perusahaan disarankan untuk mempersiapkan anggaran THR jauh sebelum tenggat waktu. Perencanaan yang matang akan memastikan proses pembayaran berjalan lancar dan tepat waktu.

Komunikasi yang baik antara perusahaan dan karyawan mengenai jadwal pembayaran THR juga penting untuk menghindari keresahan dan memastikan transparansi. Hal ini akan membangun hubungan industrial yang positif.

Kejelasan dalam mekanisme pembayaran THR akan menjamin kepatuhan terhadap aturan dan mencegah potensi konflik antara pekerja dan pemberi kerja. Semua proses harus terdokumentasi dengan baik.

THR diberikan kepada berbagai kalangan, termasuk Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), TNI, Polri, pensiunan, dan pekerja swasta.

Pekerja sektor swasta, baik tetap, kontrak, maupun harian, berhak atas THR. Perhitungan THR disesuaikan dengan masa kerja. Pekerja dengan masa kerja minimal 1 bulan berhak menerima THR proporsional.

Pejabat negara dan fungsionaris juga berhak menerima THR. Besaran THR untuk masing-masing kelompok ini berbeda dan diatur dalam peraturan khusus.

Kejelasan mengenai siapa saja yang berhak menerima THR memastikan tidak ada pekerja yang terlewatkan dalam penerimaan haknya. Ini penting untuk keadilan dan kesejahteraan pekerja.

Perhitungan THR didasarkan pada masa kerja. Untuk pekerja dengan masa kerja ≥ 12 bulan, THR = 1 bulan upah (gaji pokok + tunjangan tetap). Untuk masa kerja < 12 bulan, THR dihitung secara proporsional.

THR dikenakan pajak menggunakan sistem Tax on Employment Related (TER). Pajak dihitung dari total penghasilan bruto (gaji + THR). Contoh: Gaji Rp 8.000.000, THR Rp 8.000.000, tarif TER 7%, pajak = Rp 1.120.000.

Komponen yang masuk dalam perhitungan THR adalah gaji pokok dan tunjangan tetap. Tunjangan tidak tetap seperti lembur tidak termasuk. Perusahaan sebagai pemotong pajak (withholding tax).

Transparansi dalam perhitungan THR penting untuk menghindari perselisihan. Pekerja berhak mendapatkan rincian perhitungan THR yang jelas dari perusahaan.

Keterlambatan pembayaran THR akan dikenakan sanksi administratif berupa denda 5% dari total THR yang harus dibayarkan. Denda ini bersifat akumulatif.

Pelanggaran berulang dapat berujung pada pembatasan kegiatan usaha, seperti penundaan izin operasional atau pencantuman dalam daftar hitam perusahaan.

Sebelum sanksi berat, perusahaan akan mendapat teguran tertulis dan pemeriksaan khusus. Pengawasan intensif akan dilakukan oleh Dinas Ketenagakerjaan.

Jika tetap tidak dipenuhi, kasus dapat berlanjut ke ranah hukum pidana. Keterlambatan juga berdampak buruk pada reputasi perusahaan.

Pemerintah serius dalam menegakkan aturan THR. Kepatuhan terhadap aturan tidak hanya menghindari sanksi, tetapi juga membangun hubungan industrial yang baik.

Bagi perusahaan, memahami sanksi ini penting untuk memastikan kepatuhan dan menghindari kerugian finansial dan reputasi. Kejelasan aturan ini melindungi hak pekerja.

Pemberian THR tepat waktu mencerminkan komitmen perusahaan terhadap kesejahteraan karyawan dan kepatuhan hukum. Ini penting untuk menciptakan lingkungan kerja yang positif.

Penting bagi perusahaan untuk memahami dan mematuhi seluruh aturan terkait THR untuk menghindari sanksi dan menjaga reputasi perusahaan.

THR biasanya diberikan paling lambat 7 hari sebelum hari raya keagamaan. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2024 mengatur secara rinci tentang THR, termasuk perhitungan, pembayaran, dan sanksi keterlambatan.

Memahami hak dan kewajiban terkait THR penting bagi pekerja dan pemberi kerja. Kepatuhan terhadap aturan THR akan menciptakan hubungan industrial yang harmonis dan berkelanjutan. Selalu pantau informasi terbaru dari sumber resmi.