Stabilkan Inflasi Saat Ramadhan, Jabar Segera Sebar 125 Ribu Paket Bahan Pokok

Liputan6.com, Jakarta Sebanyak 125 ribu paket kebutuhan bahan pokok akan disebar ke seluruh daerah oleh Pemerintah Jawa Barat guna menstabilkan inflasi. Daerah pertama yang memperoleh paket kebutuhan bahan pokok yakni Kota Tasikmalaya sebanyak 5.000 paket sembako.

Serah terima paket ini dilakukan dengan Peluncuran Operasi Pasar Murah Bersubsidi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 di Aula Pusat Pengembangan Industri Kerajinan Kota Tasikmalaya, kemarin (Kamis, 13/4/2023).

"Kalau ke Pemprov pengajuanya kurang lebih 5.000-an paket dan kita juga harus memikirkan seluruh Jawa Barat bukan hanya Kota Tasikmalaya," ujar Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, Setiawan Wangsaatmaja, dalam keterangan tertulisnya, Bandung, Jumat, 14 April 2023.

Setiawan mengatakan Jawa Barat setiap tahun memiliki program operasi pasar yang dilaksanakan menjelang Ramadan dan Idul Fitri.

Program tersebut bertujuan untuk menstabilkan angka inflasi di Jawa Barat dan mencegah masyarakat melakukan panic buying.

Pemerintah Jawa Barat melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan selalu mengalokasikan senilai Rp10 miliar untuk kebutuhan pokok bersubsidi bagi masyarakat.

"Untuk diketahui bersama, inflasi sekarang cenderung menurun. Jadi alhamdulillah, Jawa Barat khususnya, inflasi kita ini Februari ke Maret turun 0,9 persen. Luar biasa itu," ungkap Setiawan.

Setiawan berharap dengan taktik tersebut, pemerintah dapat memberikan kontribusi untuk bersama - sama menurunkan harga agar tetap stabil.

Peluncuran Operasi Pasar Murah Bersubsidi ini dihadiri juga oleh Penjabat Wali Kota Tasikmalaya Cheka Virgowansyah, Sekda Kota Tasikmalaya, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Barat dan Kota Tasikmalaya serta Perwakilan Bank Indonesia Kota Tasikmalaya.

Reporter: Arie Nugraha

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto meminta para kepala daerah untuk saling bekerja sama dalam rangka pengendalian inflasi. Salah satunya dengan memberikan subsidi terhadap angkutan pangan dari daerah penghasil ke daerah konsumen.

"Daerah ini bisa mengaturnya lewat transportasi dengan memberikan subsidi dari penghasil ke daerah konsumen," kata Airlangga saat memberikan sambutan dalam Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) di Kantor Bupati Purwakarta, Purwakarta, Jawa Barat, Rabu (5/4).

Kerja sama perlu dilakukan tanpa harus menunggu instruksi Pemerintah Pusat. Apalagi saat ini sedang menghadapi bulan Ramadan dan menuju lebaran Idulfitri.

"Jadi tidak semua nunggu dari pusat, tapi kerja sama daerah ini penting," katanya.

Airlangga mengatakan selama momen Ramadan dan Lebaran Pemerintah baik pusat maupun daerah harus bisa memberikan kepastian terhadap ketersediaan barang kebutuhan pokok. Ketersediaan ini erat kaitannya dengan harga yang terjangkau. Sebaliknya jika barang harganya menjadi tinggi, bisa dipastikan ketersediaan barang sangat terbatas.

"Kalau barang ada, harga terjangkau. Kalau harga tinggi, barang belum tentu ada. Makanya pemerintah dukung dengan operasi pasar," kata dia.

Selain itu, untuk menekan harga beras agar tidak melambung tinggi, Pemerintah akan membagikan beras kepada masyarakat miskin yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebanyak 21 juta penerima..

Masing-masing akan mendapatkan bantuan beras 10 kg sebelum lebaran yang dibagikan di 514 kabupaten/kota di seluruh Indonesia. "Diharapkan bantuan beras ini bisa diberikan sebelum lebaran," katanya.

Berbagai upaya tersebut dilakukan dalam rangka menjaga ekspektasi masyarakat terhadap harga-harga. Sebab hal ini juga menjadi salah satu kunci keberhasilan pesat demokrasi menuju pemilu 2024. "Kita semua berharap masyarakat bisa sejahtera dan pemilunya lancar," pungkasnya.