DPRD Jateng Minta Pemerintah Cegah Penimbunan Bahan Pokok Menjelang Puasa

Anggota Fraksi PKS Agung Budi Margono meminta pemerintah harus lebih tegas dan mengawasi kenaikan harga bahan pokok.

oleh Tito Isna Utama diperbarui 09 Mar 2022, 06:59 WIB
Diterbitkan 09 Mar 2022, 06:59 WIB
Anggota DPRD Jateng, Agung Budi Margono
Anggota DPRD Jateng, Agung Budi Margono (Foto Dokumen Pribadi)

Liputan6.com, Semarang - Mulai meningkatnya harga bahan pokok menjelang bulan Ramadhan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Tengah meminta pemerintah dan dinas terkait untuk bisa mengawasi secara ketat agar tidak terjadi penimbunan ataupun permainan harga.

Anggota Komisi C DPRD Jateng, Agung Budi Margono mengatakan dirinya mengacu pernyataan Kementerian Perdagangan yang harus melakukan pengawasan ketat kepada beberapa bahan pokok.

"Jadikan sebenarnya bagian yang sebenarnya sudah disampaikan oleh Kementerian Perdagangan ketujuh jenis bahan pokok yang harus diawasi, tidak hanya daging, ada bawang merah, bawang putih, gula, dan termasuk minyak goreng," kata Agung kepada Liputan6 melalui sambungan telepon, Selasa (8/2/2022).

Anggota Fraksi PKS itu merasa miris dengan ada kenaikan harga bahan pokok, mengingat masih dalam kondisi pandemi Covid-19 yang tak kunjung selesai.

"Ini kan suatu hal sangat ironi, ketika sekarang semua sedang dalam kondisi pandemi sudah mulai mereda sudah bisa kita tekan, harapannya ekonomi membaik," jelasnya.

 

 

Juga Berdampak di UMKM

Melihat hal tersebut, Agung meminta kepada pemerintah pusat maupun kabupaten/kota untuk bisa bersama mengembalikan harga bahan pokok menjelang bulan puasa, mengingat ada peningkatan ketika saat bulan puasa.

"Ini perlu ada intervensi diselurh level pemerintahan baik pusat maupun daerah agar mengembalikan harga normal termasuk juga menjelang Ramadhan di mana tingkat konsumsinya semakin tinggi seperti itu," ucap Agung.

Lebih lanjut, ia juga meminta pemerintah ataupun aparat penegak hukum untuk lebih tegas bila ada oknum yang bermain dalam penimbunan bahan pokok. Sebab bila dibiarkan, menurutnya, daya pembelian masyarakat bisa menurun.

"Pastinya pemerintah dengan seluruh aparat yang ada di tingkat daerah melakukan kontrol dan pengawasan bahkan penindakan tegas jikalau memang ada yang bermain terhadap persoalan harga bahan pokok ini, karena akan menimbulkan inflasi dan bisa memengaruhi daya beli masyarakat bisa menurun dan ekonomi bisa menjadi stagna," terangnya.

"Kita berharap dengan pandemi yang sudah mulai bisa kita atasi ini harus diikuti dengan pertumbuhan ekonomi yang membaik sehingga aktivitas bisa kembali baik lagi. Monitor dan ketegasan penindakan bagi yang mempermainkan harga bahan pokok," tuturnya.

Pentingya hal tersebut, ia menilai, jika dibiarkan begitu saja kenaikan harga bahan pokok ini juga akan berdampak pada para pelaku UMKM yang susah menentukan harga ketika bahan dasar mengalami kenaikan yang cukup tinggi.

"Kenapa perlu disampaikan, karena ini berdampak di UMKM, tidak hanya di masyarakat. Mereka harus mengatur harga jual barang ketika bahan baku semakin meningkat," pungkasnya.

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya