Tokyo Jepang Mulai Akui Hubungan Sesama Jenis

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah metropolitan Tokyo mulai mengeluarkan sertifikat kemitraan atau hubungan untuk pasangan sesama jenis yang tinggal dan bekerja di ibu kota pada Selasa, 1 November 2022. Ini menjadi sebuah langkah yang telah lama ditunggu-tunggu di negara yang masih tidak mengizinkan pernikahan setara.

Dikutip dari The Guardian, Rabu (2/11/2022), menurut AFP, status tersebut tidak membawa hak yang sama dengan pernikahan yang memungkinkan pasangan LGBTQ diperlakukan sebagai pasangan menikah untuk beberapa layanan publik di bidang-bidang seperti perumahan, kesehatan, dan kesejahteraan. Lebih dari 200 otoritas lokal yang lebih kecil di Jepang telah membuat langkah untuk mengakui hubungan sesama jenis sejak distrik Shibuya Tokyo memelopori sistem tersebut pada 2015.

Sampai Jumat, 28 Oktober 2022, 137 pasangan telah mengajukan permohonan sertifikat, kata Gubernur Tokyo Yuriko Koike. Harapan tinggi di antara para pendukung bahwa pengenalan sertifikat kemitraan sesama jenis, yang mencakup penduduk Tokyo dan komuter, akan membantu memerangi diskriminasi anti-LGBTQ di Jepang.

Miki dan Katie termasuk di antara mereka yang tidak memiliki bukti resmi tentang hubungan mereka. "Ketakutan terbesar saya adalah bahwa kami akan diperlakukan sebagai orang asing dalam keadaan darurat," kata Miki kepada AFP.

Tanpa sertifikat kemitraan, pasangan sesama jenis ini biasa menyelipkan catatan di dompet mereka dengan detail kontak satu sama lain. "Tapi ini tidak substansial, dan kami merasa dokumen resmi yang disertifikasi oleh pemerintah daerah akan lebih efektif," kata Miki.

"Semakin banyak orang menggunakan sistem kemitraan ini, semakin komunitas kami akan merasa terdorong untuk memberi tahu keluarga dan teman tentang hubungan mereka, tanpa menyembunyikan diri mereka yang sebenarnya," lanjutnya.

Beberapa tahun terakhir Jepang mengambil langkah-langkah kecil untuk merangkul keragaman seksual. Lebih banyak perusahaan sekarang menyatakan dukungan untuk pernikahan sesama jenis, dan karakter gay tampil di acara TV.

Sebuah survei pada 2021 oleh lembaga penyiaran publik NHK menunjukkan 57 persen publik mendukung pernikahan gay, dibandingkan 37 persen yang menentang. Tetapi, rintangan tetap ada dengan pengadilan di Osaka memutuskan pada Juni bahwa kegagalan negara itu untuk mengakui serikat sesama jenis adalah konstitusional.

Itu menandai kemunduran bagi para juru kampanye setelah putusan penting tahun lalu dikeluarkan pengadilan Sapporo, yang mengatakan situasi saat ini melanggar hak kesetaraan yang dijamin secara konstitusional Jepang. Perdana Menteri Fumio Kishida meresponnya secara hati-hati tentang kemungkinan perubahan legislatif yang akan mengakui kemitraan sesama jenis di tingkat nasional.

"Beberapa politisi telah membuat komentar yang sangat negatif, seperti bahwa kami sakit jiwa," kata Katie kepada AFP. "Tetapi keluarga tidak selalu terdiri dari seorang ibu, ayah, dan dua anak. Kita harus lebih fleksibel."

Hak atas warisan jika pasangannya meninggal dunia masih belum terjamin. Sementara, status visa pasangan Katie yang tidak mencukupi membuat kemampuannya untuk tinggal di Jepang kurang stabil.

"Saya merasa tingkat pemahaman orang Jepang terhadap pernikahan sesama jenis sekarang sudah cukup tinggi", kata Miki. "Yang tersisa hanyalah para pembuat kebijakan untuk serius tentang hal itu, dan membuat perubahan".

Masih terkait hubungan sesama jenis, selama beberapa dekade, donasi sperma anonim telah ada di zona abu-abu hukum di Jepang. Tak ada undang-undang yang secara eksplisit melarangnya, tetapi juga tidak ada kerangka kerja untuk mengaturnya.

Dikutip dari AFP, Senin, 24 Oktober 2022, undang-undang yang diharapkan hadir tahun ini akan mengatur prosedur donasi sperma, termasuk melindungi hak anak untuk mengetahui orangtua kandungnya dan membatasi penerima dari donor tunggal. Tetapi, rancangan yang menunjukkan undang-undang tersebut hanya akan mengizinkan proses untuk pasangan yang menikah secara sah, kebanyakan mereka yang terkena infertilitas pria.

Jepang tidak mengakui pernikahan sesama jenis, sehingga pasangan lesbian dan perempuan lajang akan dikecualikan. Pasangan sesama jenis Satoko Nagamura dan Mamiko Moda memiliki putra dengan sperma hasil donasi.

Bagi Nagamura, rancangan itu "sama saja dengan merampok perempuan, baik pasangan sesama jenis atau lajang, hak reproduksi mereka, dan keinginan mereka untuk melahirkan dan membesarkan anak". Selama hampir dua dekade, perempuan berusia 39 tahun itu bermimpi menjadi seorang ibu. Ia juga sangat menginginkan bisa melahirkan dengan tubuhnya.

Ia dan pasangannya awalnya mempertimbangkan bank sperma di luar negeri, sebelum beralih ke teman laki-laki, didorong oleh kesediaannya untuk memiliki hubungan dengan calon anak. Mereka kini adalah orangtua dari seorang putra berusia 10 bulan.

Pasangan itu juga khawatir undang-undang baru itu bisa berarti anak mereka, yang dikandung melalui inseminasi buatan menggunakan donor sperma, dapat distigmatisasi. "Meskipun cara kami hamil pada saat itu tidak ilegal, kesan bahwa kami melakukan sesuatu yang salah, bahwa anak ini entah bagaimana 'ilegal', bisa muncul jika hukum melihatnya," kata Moda.