Negara-Negara Rilis Peringatan untuk Wisatawan Meski Status Darurat Militer Dicabut di Korea Selatan

Liputan6.com, Jakarta - Sejumlah negara mendesak wisatawan di Korea Selatan tetap waspada setelah negara itu sempat memberlakukan darurat militer pada Selasa malam, 3 Desember 2024, yang memicu protes dan kekacauan demokrasi. Status tersebut berlaku selama kurang dari tiga jam.

Melansir Global News, Rabu (4/12/2024), Presiden Korea Selatan, Yoon Suk Yeol, mendeklarasikan darurat militer, menuduh oposisi yang mengendalikan parlemen bersimpati dengan Korea Utara. Pasukan militer kemudian segera turun ke Majelis Nasional.

Para anggota parlemen yang marah memilih mencabut dekrit tersebut beberapa jam kemudian. Pemerintah secara resmi mencabut status tersebut pada Rabu pagi selama rapat kabinet. Namun, protes terus berlanjut di Seoul, dengan para demonstran menyerukan pemakzulan dan penangkapan Yoon.

Menanggapi situasi tersebut, Kanada memperbarui saran perjalanan ke Negeri Ginseng pada Selasa sore, waktu setempat. Pemerintah negara itu mendesak mereka yang berada di negara itu untuk berhati-hati, menghindari demonstrasi dan pertemuan besar, memantau media lokal untuk mendapat informasi terbaru, serta mengikuti instruksi dari pihak berwenang, termasuk perintah jam malam.

Namun, Kanada tidak mengubah tingkat risiko keseluruhannya, dengan mengatakan para pelancong masih dapat mengambil tindakan pencegahan keamanan. Ketua Energi Atom Kanada Terbatas (AECL) dan Korea Electric Power Corporation (KEPCO) dalam Penelitian Korea di departemen studi Asia Universitas British Columbia, Lynn Hyung Gu, mengatakan bahwa demonstrasi dan protes massal diperkirakan akan terus berlanjut setelah darurat militer dicabut.

Lynn mengatakan, hal itu kemungkinan akan menyebabkan tantangan logistik dan transportasi bagi wisatawan di Seoul, termasuk wilayah di sekitar kantor presiden dan Majelis Nasional. Protes di jalan Sejong-daero yang ramai di pusat kota Seoul "mungkin akan berdampak paling besar pada wisatawan karena lokasinya yang sentral dan dekat dengan beberapa lokasi wisata utama," tulis Lynn.

Amerika Serikat (AS) dan Inggris juga menghimbau warga yang ingin bepergian ke atau berada di negara Asia Timur tersebut untuk berhati-hati. Seperti Kanada, mereka juga meminta para pelancong menghindari demonstrasi politik dan mengikuti instruksi otoritas setempat.

Para pelancong juga disarankan memiliki asuransi perjalanan yang sesuai jika mereka memilih bepergian, karena asuransi tersebut akan menanggung kegiatan dan pengeluaran yang direncanakan dalam keadaan darurat. "Situasinya masih belum pasti dan warga AS harus mengantisipasi potensi gangguan," tulis Departemen Luar Negeri AS dalam sebuah cuitan di X, dulunya Twitter, Rabu.

AS juga mengatakan akan membatalkan janji temu konsuler rutin bagi warga negara dan pemohon visa yang dijadwalkan pada Rabu. Kemudian, setidaknya tiga negara di Uni Eropa juga memberi peringatan serupa pada para pelancong.

Bulgaria, Latvia, dan Irlandia masing-masing menghimbau warganya untuk waspada dan menghindari area tempat demonstrasi publik atau pertemuan besar berlangsung di seluruh Korea Selatan. Dalam peringatannya, Latvia juga menekankan bahwa orang yang tidak mematuhi berbagai pembatasan dapat ditahan, digeledah, dan ditangkap.

Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Seoul pun merilis berbagai pernyataan secara berkala melalui akun media sosial mereka. Pada Selasa malam, pihaknya menulis, "Sehubungan dengan perkembangan terkini situasi dalam negeri Republik Korea dengan ditetapkannya 'Negara dalam Keadaan Darurat Militer' oleh Presiden Yoon Suk Yeol mulai 3 Desember 2024 pukul 23.00 KST, KBRI Seoul menyampaikan himbauan pada seluruh Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Republik Korea khususnya ibukota Seoul dan sekitarnya."

Imbauan-imbauannya, yakni:

1. Dimohon untuk tetap tenang, senantiasa waspada, serta selalu memantau perkembangan situasi keamanan di wilayah masing-masing.
2. Dimohon untuk tidak berkerumun di berbagai lokasi publik, menghindari kerumunan massa, serta daerah-daerah yang jadi konsentrasi pengumpulan massa dan/atau unjuk rasa. Khusus untuk kota Seoul, dimohon sebisa mungkin untuk sementara menghindari kawasan National Assembly di Yeouido, kantor Kepresidenan di Yongsan, serta lokasi strategis lainnya.

3. Dimohon untuk tidak mendekati/menonton/berpartisipasi dalam kegiatan unjuk rasa yang dilakukan pihak manapun, meski dilakukan secara damai atau tidak ada indikasi akan terjadi bentrokan.

4. Mematuhi hukum yang berlaku dan instruksi/himbauan aparat keamanan setempat.

5. Senantiasa membawa identitas/tanda pengenal.

6. Memperhatikan dan mematuhi Dekrit Darurat Militer yang diumumkan dan konsekuensi hukum jika melanggar Dekrit dimaksud.

7. Apabila menemui permasalahan, dapat menghubungi KBRI Seoul melalui:

   Hotline PWNI: (+82-10-5394-2546) Telepon: (02 2224 9000) E-mail: seoul.kbri@kemlu.go.id

KBRI Seoul memperbarui peringatan mereka pada Rabu pagi, menuilis, "Merujuk Imbauan Nomor 160/KONS/XII/2024 perihal 'Imbauan Kewaspadaan terkait dengan Penetapan Darurat Militer di Korea Selatan,' dengan ini disampaikan bahwa parlemen Korea Selatan telah mengeluarkan keputusan meminta pembatalan status Darurat Militer yang ditetapkan Presiden Yoon Suk-Yeol."

"Atas keputusan Parlemen tersebut, Presiden Yoon Suk Yeol menyatakan menerima keputusan Parlemen tersebut dan akan melakukan Sidang Kabinet pada 4 Desember 2024, guna mencabut status Darurat Militer," imbuhnya. KBRI Seoul menyebut bahwa sejauh ini situasi di Korea Selatan, khususnya di kota Seoul, terpantau aman dan terkendali.

"Warga melakukan aktivitas seperti biasa," tulis KBRI Seoul. "KBRI Seoul tetap buka dan beroperasi dengan waktu layanan publik seperti biasa yakni pukul 09.00 s.d. 17.00 KST, dengan waktu istirahat pukul 12.30 s.d. 13.30 KST."

Pihaknya juga mengatakan bahwa belum terdapat laporan mengenai WNI yang terdampak dari penetapan darurat militer tersebut. "Bagi WNI yang berada di Korea Selatan dapat beraktivitas sepeti biasa dengan tetap berhati-hati dan memantau perkembangan terkini. Apabila menemui permasalahan dapat menghubungi KBRI Seoul," mereka mengimbau.