Liputan6.com, Jakarta - Indonesia Corruption Watch (ICW) menyerahkan 1.282 dokumen daftar nama honorer K2 yang tidak jelas --yang lolos rekrutmen CPNS 2013-- kepada Bareskrim Polri. 6 Kabupaten yang diduga terindikasi kecurangan, yakni Kabupaten Tangerang, Blitar, Buton Utara, Toba Samosir, Tasikmalaya, dan Garut.
"Karena kami yakin berdasarkan data yang kami miliki bahwa proses rekrutmen CPNS 2013 untuk jalur honorer K2 memiliki kecurangan. Itu terjadi secara masif dan sistematis di seluruh Indonesia," kata Koordinator Divisi Monitoring Pelayanan Publik ICW Febri Hendri di Bareskrim Mabes Polri, Jakarta, Selasa (18/3/2014).
ICW yang didampingi Komite Rakyat Pemberantasan Korupsi (KRPK) itu mendesak Polri untuk mengusut kasus ini. Karena diduga melibatkan pejabat tinggi di daerah, seperti Sekda, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan beberapa kepala unit satuan.
"Beberapa data yang kami sampaikan, yakni database honorer K2 dan juga data honorer yang lulus CPNS 2013," ungkap Febri.
Menurut Febri, dari beberapa bukti transaksi, diduga telah terjadi manipulasi secara masif dan sistematis di seluruh Indonesia. "Kami meminta itu kepada Bareskrim dan kami tadi diterima oleh Wadirtipikor Ahmad Wiyagus, dan mereka sudah menerima dan berjanji akan menindaklanjuti laporan kami. Terutama laporan kami untuk beberapa daerah tersebut."
Saat ini, lanjut Febri, ada sekitar 401 kabupaten/kota di seluruh Indonesia yang akan mengajukan pemberkasan honorer ke Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB). ICW memperkirakan besaran pungutan menjadi honorer K2 mencapai ratusan juta rupiah.
"Pungutannya berkisar antara Rp 80 juta sampai Rp 120 juta, agar lolos CPNS," tegas Febri.
Karena itu, ICW berharap Polri segera mengambil alih kasus ini. Mengingat ada satu kasus yang sudah disampaikan, karena ada bukti transaksi senilai Rp 220 juta untuk 3 peserta, agar CPNS itu lolos dalam rekrutmen. (Anri Syaiful)
Baca juga: