Prabowo Minta Efisiensi Anggaran, KemenPAN-RB Pangkas Biaya Sarana-Prasarana dan Izinkan Pegawai WFA

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi (KemenPAN-RB) melakukan sejumlah strategi efisiensi anggaran, menyusul instruksi Presiden Prabowo Subianto. KemenPAN-RB melakukan penyesuaian beberapa pos belanja operasional dan non operasional yang mengacu pada ketentuan Kementerian Keuangan.

Menteri PAN-RB Rini Widyantini mengatakan kementeriannya melakukan pemangkasan pada biaya perjalanan dinas, alat tulis kantor (ATK), kegiatan rapat dan seminar, pemeliharaan serta perawatan aset, hingga kegiatan seremonial. Selain itu, Rini menyampaikan kementeriannya menghemat biaya penggunaan sarana dan prasarana kantor.

"Sebagai bagian dari strategi efisiensi, kami mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi dalam sistem kerja, menghemat penggunaan sarana dan prasarana kantor, serta memperkuat kolaborasi antarunit kerja melalui pendekatan share outcome, share output, dan share activities," kata Rini saat dihubungi Liputan6.com, Rabu (5/2/2025).

Dia menuturkan KemenPAN-RB masih mengevaluasi setiap program dan kegiatan untuk memastikan efektivitas penggunaan anggaran. Meski begitu, Rini memastikan pemangkasan anggaran tak berdampak pada kualitas pelayanan publik dan reformasi birokrasi.

"Langkah tersebut (efisiensi anggaran) tetap memperhatikan program dan kegiatan penting Kementerian PANRB tetap dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik dan reformasi birokrasi," ujarnya.

Untuk menghemat anggaran, Rini mengatakan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dapat menerapkan skema bekerja dari mana saja atau work from anywhere (WFA). Hal ini, kata dia, menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 yang meminta efisiensi agar lebih tepat sasaran dan berdampak langsung bagi masyarakat.

"Setiap Kementerian/Lembaga/Pemda dapat menerapkan pengaturan WFA sesuai dengan karakteristik dan kebutuhannya, selaras dengan kebijakan efisiensi anggaran yang tengah dijalankan pemerintah," jelas Rini.

Dia menegaskan bahwa pelaksanaan tugas kedinasan secara fleksibel (Flexible Working Arrangement/FWA) harus menjaga target kinerja sesuai perencanaan organisasi. Tak hanya itu, Rini mengingatkan ASN yang melakukan FWA tak mengganggu pelayanan kepada masyarakat dan pemangku kepentingan.

"Dengan penerapan FWA yang tepat, diharapkan produktivitas ASN semakin meningkat, efisiensi anggaran lebih optimal, serta pelayanan publik tetap berjalan dengan prima," tutur dia.

Rini menyebut strategi efisiensi anggaran yang diterapkan Kemenpan-RB ini untuk menumbuhkan budaya kerja baru bagi ASN yang adaptif. Dia siap menyesuaikan anggaran yang ditetapkan Kementerian Keuangan untuk KemenPAN-RB.

"Terkait angka efisiensi, Kementerian Keuangan telah menetapkan dan Kementerian PANRB akan memenuhi sesuai jumlah tersebut dan saat ini kami masih dalam proses finalisasi," pungkas Rini.