Liputan6.com, Jakarta - Posisi Jaksa Agung yang telah ditinggalkan Basrief Arief sejak 20 Oktober lalu itu mendesak untuk segera diisi. Pos tersebut saat ini dipegang oleh Andhi Nirwanto sebagai Pelaksana Tugas (Plt). Lantas apakah pemerintah jadi mengumumkan Jaksa Agung barunya hari ini sebagaimana yang telah dikabarkan sebelumnya?
"Belum ada info, yang dilantik hari ini adalah Seskab," kata Menko Pulhukam Tedjo Edhy Purdijanto dalam pesan tertulisnya kepada Liputan6.com, Jakarta, Senin (3/11/2014).
Menko Polhukam Tedjo Edhy Purdijanto sebelumnya menyatakan Presiden Jokowi akan mengumumkan calon Jaksa Agung baru di Istana, Jakarta, pada hari ini. Tedjo tak membantah saat ditanya ada 3 nama kuat yang disebut-sebut akan menduduki kursi nomor satu di Kejaksaan itu. Mereka adalah Jampidsus Widyo Pramono, Kepala PPATK M Yusuf, dan kader Partai Nasdem yang juga mantan Jaksa, HM Prasetyo.
Presiden Jokowi, kata Tedjo, tak ingin terburu-buru mengumumkan Jaksa Agung yang baru karena hal ini terkait dengan strategi penegakkan hukum. Selain itu, ada beberapa kriteria pimpinan Korps Adhyaksa yang baru.
"Tegas, independen, bisa menegakan hukum dengan baik," ujar Tedjo, saat ditemui di Kantor PBNU, Jakarta, Sabtu 1 November 2014.
Advertisement
Bukan Orang Parpol
Sejumlah kalangan meminta Presiden Jokowi untuk tidak memilih calon jaksa agung dari kalangan partai politik. Karena hal itu akan menimbulkan konflik kepentingan dalam menangani kasus-kasus korupsi.
Direktur YLBHIÂ Bahrain menegaskan sosok Jaksa Agung harus berani, suci, bersih dan jujur. Karena jika jaksa agung berasal dari Parpol, dikhawatirkan akan lindungi orang dari internal parpol itu sendiri.
"Kalau melihat sosok Jaksa Agung yang ideal, dia harus berani memtong dan memangkas proses-proses yang tidak berguna," kata Bharain dalam sebuah diskusi "Polemik Calon Jaksa Agung asal Parpol" di kawasan, Cikini, Jakarta, Minggu (2/10/2014).
Dia juga mengingatkan, bagaimana Jaksa Agung ke depan bisa kembalikan marwah kejaksaan dengan mengembalikan harta kekayaan negara. Selain itu bagaimana sosok Jaksa Agung itu berani dalam kapasitasnya memberantas korupsi, dan kejahatan HAM.
"Karena itu berbahaya bagi negara, saya kira penegak hukum yang kita anggap Ad Hoc akan bubar. Kejaksaan lebih optimal menjaga kekayaan negara tapi kenyataannya banyak jaksa buat lapak dimana-mana. Sudah bukan rahasia di ruang penuntutan, jadi ruang transaksi," ujar dia.
Karenanya siapapun Jaksa Agung baru nanti diharapkan bisa memangkas jaksa yang membuat lapak, hal itu agar masyarakat memiliki rasa keadilan.
"Kalau Jaksa Agung siap menindak demi keadilan sosok siapapun kita terima, tapi jangan dari orang partai. Harus sosok Jaksa Agung yang berani, suci, bersih, jujur," tegas dia.