Liputan6.com, Denpasar - Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Bali, Suriadi Darmoko menagih komitmen Presiden Joko Widodo atau Jokowi soal kawasan konservasi. Dalam pidato kenegaraannya, Jokowi menyebut jika laut merupakan masa depan peradaban Indonesia.
Atas dasar itu pula Walhi meminta Jokowi untuk ikut memikirkan secara serius nasib Teluk Benoa, kawasan konservasi yang diubah berdasarkan Perpres 51 Tahun 2014 untuk direklamasi. "Itu sebabnya Jokowi membentuk Kementerian Maritim," kata Darmoko kepada Liputan6.com di Kantor Walhi Bali, Selasa (4/11/2014).
Untuk membuktikan komitmennya, Moko mendesak kepada Jokowi untuk mencabut Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 51 Tahun 2014 yang memberikan kesempatan kepada PT Tirta Wahana Bali Internasional (TWBI) untuk mereklamasi seluas 700 hektare.
Jika saja reklamasi Teluk Benoa diberikan izin, ia khawatir hal itu akan menjadi preseden bagi daerah lain untuk ikut mengajukan perubahan status kawasan konservasi guna kepentingan arus investasi. "Ini bisa menjadi preseden buruk bagi kawasan konservasi lainnya di Indonesia. Jadi, jangan dianggap kecil masalah, harus ditangani serius dan secepatnya," tegas Moko.
Pada saat sama, Moko menjelaskan pentingnya pencabutan perpres tersebut dan mengembalikan status Teluk Benoa sebagai kawasan konservasi. Pada era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, melalui Menteri Kelautan dan Perikanan Cicip Syarif Sutarjo menargetkan 20 juta hektare kawasan konservasi hingga tahun 2020.
Saat ini, Moko melanjutkan, kawasan konservasi baru seluas 16 juta hektare. Ia memastikan jumlah itu akan berkurang lantaran kawasan konservasi Teluk Benoa di Denpasar, Bali kini telah berubah fungsi guna kepentingan reklamasi.
"Rencana reklamasi Teluk Benoa telah mengubah kawasan konservasi seluas 700 hektare berdasarkan Perpres 51 Tahun 2014 yang diterbitkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono," ucap dia.
Padahal imbuh dia, proses pengeluaran rekomendasi kepada investor untuk reklamasi mengabaikan protes yang diajukan masyarakat Bali. Saat ini, Bali menghadapi persoalan tata kelola di Teluk Benoa, di mana teluk tidak difungsikan sebagai kawasan konservasi.
"Kami juga meminta kepada Menteri Susi untuk meninjau segala hal yang berkaitan dengan reklamasi Teluk Benoa," ucap Moko.
Namun, Moko mengaku belum melihat komitmen serius Jokowi terhadap persoalan Teluk Benoa. "Saya belum lihat adanya respons serius dari Jokowi," tegas Moko. (Mut)
Walhi Bali Tagih Janji Jokowi Tolak Reklamasi Teluk Benoa
Dalam pidato kenegaraannya, Jokowi menyebut jika laut merupakan masa depan peradaban Indonesia.
diperbarui 04 Nov 2014, 09:00 WIBDiterbitkan 04 Nov 2014, 09:00 WIB
Sebagian besar warga Bali menentang adanya Reklamasi di Teluk Benoa, mereka menilai reklamasi akan mengakibatkan kerusakan yang sangat serius, Jakarta, Minggu (21/9/14). (Liputan6.com/Faizal Fanani)
Advertisement
Video Pilihan Hari Ini
Video Terkini
powered by
POPULER
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Berita Terbaru
Sukseskan MotoGP Mandalika 2024, BRI Sediakan Fasilitas Transaksi Non Tunai di Setiap Tentant UMKM
Berdayakan UMKM, BRI Turut Berpartisipasi di Lombok Sumbawa Nusantara Fair 2024
VIDEO: Kereta Peluru Pertama di Jepang Rayakan Ulang Tahun ke-60
Jalan-Jalan itu Termasuk Ibadahnya Para Nabi? Ini Penjelasan Gus Baha
6 Potret Bella dan Chiki Fawzi Bareng Marissa Haque, Ungkap Keinginan yang Belum Terwujud
Dihadiri Presiden Joko Widodo, Peparnas 2024 Bakal Dibuka pada 6 Oktober 2024
Pengadilan AS Buka Lagi Kasus Dugaan Pencurian Kripto USD 24 Juta Libatkan Perusahaan Telekomunikasi
Jokowi Segera Kirim 10 Nama Capim dan Cadewas KPK ke DPR: Tunggu Administrasi Selesai di Setneg
5 Makanan dan Minuman Ini Bisa Sebabkan Vertigo Bila Dikonsumsi Berlebihan
Hasil MotoGP Jepang 2024: Francesco Bagnaia Juara Lagi, Marc Marquez Finis Ketiga
Prancis Tangguhkan Pengiriman Senjata ke Israel, Benjamin Netanyahu: Kami Akan Tanpa Bantuan Mereka
Top 3 Tekno: Indonesia Negara Pertama di ASEAN Selesaikan Penilaian AI dari UNESCO hingga Akses iCloud di Android