Liputan6.com, Jakarta - Munas IX versi Presidium Penyelamat Golkar berbeda 180 derajat dengan Munas IX versi Aburizal Bakrie atau Ical. Bila Munas Ical menolak Perppu Pilkada Langsung, sebaliknya munas di Ancol mendukung perppu tersebut.
"‎Bukan soal perppu tapi kembalikan hak-hak demokrasi ke rakyat langsung jangan dipilih ke DPRD kembalikan sudah ke rakyat tinggal diperbaiki kekurangannya‎," tegas Ketua Presidium Penyelamat Golkar Agung Laksono di Jakarta, Minggu (7/12/2014).
"Saya setuju pilkada langsung," imbuh dia.
Selain itu, mantan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat ini juga tidak mau Golkar berada dalam Koalisi Merah Putih. Bahkan, ia menegaskan sebaiknya koalisi tersebut dibubarkan saja. "Sudahlah, zaman sekarang koalisi-koalisian, bubarin saja," kata Agung.
Sebelumnya dalam Musyawarah IX Nasional Partai Golkar, Ical menginstruksikan kepada anggota fraksinya di DPR untuk menolak Perppu Pilkada. Terkait hal itu, SBY pun angkat bicara. Melalui akun Twitter-nya, @SBYudhoyono, Ketua Umum Partai Demokrat itu menyatakan Golkar telah mengingkari kesepakatan.
Menurut dia, nota kesepakatan itu ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekjen Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Demokrat, PAN, PKS, dan PPP. Khusus PPP hanya ketua umum yang tanda tangan.
"Nota kesepakatan ini saya terima tanggal 1 Oktober 2014 sore hari di Jakarta, sebelum dilaksanakan pemilihan pimpinan DPR RI. Waktu itu PD bersedia bersama KMP dalam kepemimpinan DPR dan MPR, dengan syarat (mutlak) KMP harus menyetujui dan mendukung perppu," beber dia.
"Kini, secara sepihak Partai Golkar menolak perppu, berarti mengingkari kesepakatan yang telah dibuat. Bagi saya hal begini amat prinsip," tegas SBY. (Riz/Ans)
Energi & Tambang