Yorrys Raweyai: Besok Kita Bubarin Hasil Munas Bali

Yorrys menilai Golkar hasil Munas di Bali memiliki rencana terhadap pemerintahan Jokowi-JK.

oleh Andreas Gerry Tuwo diperbarui 07 Des 2014, 22:14 WIB
Diterbitkan 07 Des 2014, 22:14 WIB
Yorrys Raweyai
Mantan Ketua AMPG Yorrys Raweyai.

Liputan6.com, Jakarta - Presidium Penyelamat Partai menggelar Munas Golkar di Hotel Mercure, Jakarta. Dalam ajang tersebut, Ketua Munas Jakarta Yorrys Raweyai melontarkan ancaman keras terhadap hasil Munas di Bali.

"Besok kita bubarin (hasil munas) mereka," kata Yorrys, Minggu (7/12/2014) malam.

Yorrys mengaku tak main-main dengan ancaman itu. Pihaknya akan langsung mendaftarkan kepengurusan dan hasil Munas Jakarta ke KemenkumHAM usai ajang ini digelar.

Selain itu, Yorrys menyebut Golkar Munas Bali tidak punya jasa apapun dalam membesarkan Golkar. Dia menilai Golkar Munas Bali memiliki rencana terhadap pemerintahan Jokowi-JK.

"Mereka berkonsipirasi menjatuhkan pemerintah yang sah," sambung dia.

Untuk membukti tudingan itu, ia mengaku memiliki bukti kuat atas pernyataannya. Hal ini terkait dengan keinginan Golkar Munas Bali untuk mengembalikan pemilihan presiden melalui MPR.

Munas Oplosan

Bendahara Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo menegaskan bahwa acara musyawarah nasional (munas) yang diselenggarakan kubu Agung Laksono cs di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta Utara pada 6-7 Desember tidak sah atau ilegal.

Selain menyalahi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART), Bambang juga mengatakan peserta yang hadir dalam munas itu tidak mewakili daerahnya masing-masing.

"Tidak ada DPD II, DPD I yang membawa mandat atau cap seperti yang tercantum dalam AD/ART. Yang hadir juga banyak yang tidak jelas, tidak mungkin pakai seragam Golkar tapi munas pakai sendal jepit," ujar Bambang Soesatyo saat jumpa pers di Pulau Dua, Senayan, Jakarta, Minggu (7/12/2014).

Tak hanya itu, politisi yang karib disapa Bamsoet itu juga menuturkan, keberadaan Presidium Penyelamat Partai Golkar yang dibentuk Agung Laksono cs pun sudah ditolak oleh Kementerian Hukum dan HAM (KemenkumHAM).

"Tidak ada lagi Presidium Penyelamat Partai Golkar. Dan di Ancol itu inkonstitusional, ilegal. Itu munas oplosan," tandas Bamsoet.

Untuk itu, pengurus Golkar di daerah terang Bamsoet, tidak perlu risau dengan kondisi yang terjadi di partainya. "Kita perlu menjelaskan pada kader Golkar, yang terjadi saat ini tidak perlu dirisaukan. Teman-teman yang berada di Ancol itu ilegal." (Ali)

Video Pilihan Hari Ini

Video Terkini

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya