JK: Dana Bansos Dihapus Karena Digunakan untuk Politik

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo menginstruksikan, agar dana bantuan sosial atau bansos dihapuskan untuk pemerintah daerah dan pemerintah kabupaten di seluruh Indonesia. Wakil Presiden RI Jusuf Kalla mengatakan dana bansos dihapuskan karena seringkali diselewengkan untuk kepentingan politik.

"Bansos yang katakanlah untuk kebutuhan yang tidak urgent, ya memang banyak yang digunakan untuk kebutuhan politik," kata JK di Kantor Wapres, Jakarta, Selasa (23/12/2014).

Pada 2015 akan di‎adakan ratusan pilkada. Hal ini pun rentan terjadi penyalahgunaan dana bansos. JK menuturkan, terjadi tren tertentu penggelembungan dana tersebut jelang pilkada.

"‎Lihat saja trennya, begitu mau pilkada, (dana) bansos naik," tegas JK.

Meski dihapuskan, JK mengatakan tak semua dana bansos dihapuskan. Ada sebagian bidang tertentu yang masih dialirkan dana tersebut. "Itu dihapus terbatas. Untuk yang penting saja. Seperti rumah ibadah tetap ada," tandas dia.

‎Instruksi penghapusan dana bansos akan dilakukan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo. "Atas perintah Pak Presiden, dana bansos akan ditarik secara nasional," ujar Tjahjo di Kantor Kemendagri, Jakarta, Senin 22 Desember 2014.

Tjahjo mengatakan, masih banyak anggaran bansos yang tidak tepat sasaran dan berakhir pada persoalan hukum yang menjerat kepala daerah dan DPRD. (Mvi/Mut)