Alasan Jokowi Bentuk Tim 7 untuk KPK-Polri Meski Ada Wantimpres

Liputan6.com, Jakarta - Demi menengahi kisruh yang melibatkan KPK dan Polri dan KPK, Presiden Joko Widodo atau Jokowi membentuk tim independen yang beranggotakan 7 tokoh nasional. Jokowi menganggap tim independen tersebut akan memberikan masukan kepada dirinya terkait penyelesaian kisruh tersebut.

"Tim ini untuk memberikan masukan kepada kita. Ya semakin banyak masukan, semakin baik," ujar Jokowi usai memeriksa giginya di Pusat Pelayanan Kesehatan (Pusyankes) Balaikota DKI Jakarta, Senin (26/1/2015).

Terkait dengan keberadaan Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) yang juga mempunyai fungsi sebagai lembaga konsultasi presiden dalam menentukan kebijakan dan memutuskan suatu suatu program, Jokowi menganggap pembentukan tim independen tidak akan bersinggungan dengan Wantimpres.

Menurut Jokowi, semakin banyak masukan, dirinya akan semakin mudah menyelesaikan persoalan antara KPK dan Polri yang hingga kini masih memanas.

"Apanya? Ya kan nggak apa-apa, Wantimpres juga kasih pertimbangan, kemudian dari tim juga berikan masukan-masukan, masukannya makin banyak, ya makin bagus dong," ucap Jokowi.

Jokowi juga mengatakan, setelah tim tersebut dibentuk, dia mengaku tengah mempertimbangkan agar tim yang biasa disebut Tim 7 itu dibekali surat Keputusan Presiden (Keppres) agar lebih kuat dan mudah menjalani tugasnya.

"Apanya? Ya kalau itu (pembuatan Keppres) nanti dilihat," ujar Jokowi. ‎

Pembentukan Tim 7 itu dikritik Ketua DPP PDIP Effendi Simbolon.‎ Menurut dia, Jokowi seharusnya meminta saran Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), bukan membentuk tim baru.

"Ketika Presiden mau selesaikan masalah KPK-Polri, yang dipanggil Wantimpres dong, ring dalam dong dimanfaatkan. Tapi ini malah panggil orang di luar sistem. Kalau Wantimpres hanya stempel, maka tempatkan orang-orang yang punya kapabilitas sesuai bidang," kata Effendi.‎

Hal ini, menurut dia, bisa menambah persoalan negara juga membuat kepercayaan rakyat terhadap pemerintah menjadi rendah.

"Jangan ambivalen, paradoks, ketika alami suatu masalah, maka perangkat kepresidenan jadi tidak berdaya. Ngapain panggil orang-orang untuk selesaikan persoalan internal negara. Ini bikin karut marut, akhirnya kepercayaan rakyat rendah," ucap Effendi Simbolon.‎ (Riz/Ans)
‎