Liputan6.com, Jakarta - APBD 2015 DKI Jakarta hingga saat ini belum juga disahkan. Diduga mandeknya pembahasan APBD karena membengkaknya gaji pegawai. Tapi, hal itu langsung dibantah Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.
"Kita lihat saja. Dulu lebih besar dia ngumpetin honorer. Ini kan cari-cari alasan saja kalau besar ya kita akan potong," ujar Ahok di Balaikota, Jakarta, Selasa (24/2/2015).
Salah satu yang menjadi permasalahan APBD 2015 DKI, yakni adanya perbedaan pada draft yang diberikan kepada Kemendagri dengan draft hasil pembahasan bersama DPRD. Termasuk di dalamnya masalah e-budgeting.
Ahok membantah keras tuduhan biaya gaji pegawai yang mencapai 80% dari total anggaran. Menurut Ahok, ia bisa memberikan gaji besar kepada pegawai DKI karena menghapus dana honorer.
"Mana ada 80%, justru semua honor coba bandingkan dengan yang lain. Tim pengendalian teknis kami buang honornya, honor pengadaan kami buang, dan honor-honor lain dibuang," ujar mantan anggota Komisi II DPR itu.
Lelah dengan semua tudingan itu, Ahok menantang siapa pun yang mau berdebat soal kisruh APBD 2015. "Sudah deh bikin surat resmi ke kita biar bisa berdebat," tantang Ahok.
Baca Juga
Tak lupa Ahok mempermasalahkan sikap diam Kemendagri terkait temuan BPKP soal dana siluman. "Saya pikir sekarang mau diproses nggak temuan BPKP dua kali, kenapa Mendagri nggak ngomong. Ini bukan saya yang ngomong loh tapi BPKP soal anggaran siluman Ahok sebelum e-budgeting. Kenapa nggak mau ngomong," jelas mantan bupati Belitung Timur itu. (Sun/Mut)
Advertisement