Megawati: Berapa Banyak Rumah Tangga Hancur Karena Narkoba?

Liputan6.com, Jakarta - Mantan Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri mengklaim dirinyalah yang mendorong Presiden Joko Widodo atau Jokowi, menolak grasi para terpidana mati kasus narkoba. Termasuk memberi masukan Jokowi agar tidak menghiraukan intervensi asing.

Menurut Megawati, bukan perkara mudah bila salah satu anggota keluarga menjadi korban atau pecandu narkoba, keluarga bisa hancur. Maka pengedar narkoba pantas dihukum mati dan menyayangkan pihak asing tidak mengedepankan korban saat protes hukuman mati.

"Narkoba jangan diberikan grasi. Kenapa mereka yang korban tidak dikemukakan di depan? Berapa anak yang jadi korban? Berapa banyak yang rumah tangganya hancur?" kata Megawati usai berpidato dalam Peringatan Hari Perempuan Sedunia di Teater Kecil, Taman Ismail Marzuki (TIM), Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (8/3/2015).

Bahkan tak jarang karena beban malu akibat sang anak yang menjadi pecandu narkoba, lanjut Megawati, banyak dari kaum ibu yang rela membuang anaknya dan tidak mengakui. Dengan demikian, pemerintah harus turut memikirkan masalah tersebut dan alasan itulah yang membuat dia mendukung eksekusi mati gembong narkoba.

"Untuk ibu-ibu yang menutup malu bisa benar membuang anak sendiri. Di mana hubungan darahnya? Harus sosialisasi kenapa itu bisa terjadi," tukas Mega.

Belakangan ini pemerintahan Jokowi gencar mengeksekusi mati bandar narkoba jaringan internasional. Tidak sedikit warga negara asing yang dieksekusi mati. Bahkan, eksekusi tahap II terhadap 10 terpidana mati segera dilaksanakan di Lapas Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah.

Sejumlah negara pun protes dan menolak hukuman mati terhadap warga negaranya yang menjadi terpidana hukuman mati. Seperti Prancis, Brasil dan Australia. Bahkan protes juga datang dari Sekjen PBB Ban Ki-moon dan beberapa musisi top dunia. (Rmn/Ans)