JK: Jokowi Belum Setujui Pembangunan Gedung Baru DPR

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR Dimyati Natakusumah menyebut anggaran pembangunan gedung baru di DPR sudah dimasukkan dalam APBNP 2015. Namun, Wakil Presiden Jusuf Kalla atau JK menegaskan belum ada alokasi anggaran di APBN 2015 untuk pembangunan gedung baru DPR.

Bahkan, JK menyatakan, Presiden Jokowi belum menyetujui pembangunan gedung baru tersebut.

"Kalau namanya izin tentu harus tertera di APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara). Itu (gedung baru DPR) kan belum ada di APBN. Pak Jokowi juga, saya belum pernah mendengar cerita langsung bahwa itu persetujuan Presiden," kata JK di Kantor Wapres, Jakarta, Senin (27/4/2015).

Menurut dia, tidak bisa DPR mengaku sudah ada persetujuan dari pemerintah tanpa memperlihatkan buktinya. Tanpa persetujuan tertulis, artinya belum ada anggaran guna membangun gedung baru yang diperuntukkan untuk perpustakaan, museum, pusat penelitian, dan ruang kerja anggota serta tenaga ahli DPR RI itu.

"Jadi kalau persetujuan kan harus tertulis. Belum ada persetujuannya," tegas JK.

Rencana pembangunan gedung baru DPR telah masuk dalam RAPBNP 2015 yang sudah disahkan. Wakil Ketua BURT DPR Dimyati Natakusumah membeberkan alasan di balik pembangunan gedung baru itu.

"Sudah masuk perencanaan dalam program APBNP 2015 yang disahkan sudah ada, sifatnya nanti enggak cukup duitnya, enggak hafal angkanya," kata Dimyati.

Alasan pembangunan gedung baru yang akan diawasi Kementerian Pekerjaan Umum itu, jelas dia, karena gedung parlemen di Indonesia tak sebaik negara lain.

"Lihat saja tata ruang parlemen sudah berantakan, tidak seperti parlemen di luar, perpustakaan komplet, jadi perlu menjadi daya tarik wisata asing belajar politik, sejarah, peraturan datang ke parlemen. Kami saja kalau ke luar negeri ke parlemen dan kami melihat kok berbeda. ini yang menjadi kita ambil yang positif untuk pembangunan di parlemen," jelas Dimyati.

Proses peletakan batu pertama pembangunan gedung museum dan perpustakaan, ujar dia, akan dimulai pada 2015. Sementara, untuk ruangan lainnya yang disebut-sebut akan digunakan untuk ruangan staf ahli DPR akan dibangun pada 2016. (Mut)