Liputan6.com, Jakarta - Pelaksana Tugas Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johan Budi menegaskan bahwa pihaknya tidak pernah meminta tambahan penyidik dari TNI. KPK hanya meminta institusi yang kini dipimpin Jenderal TNI Moeldoko tersebut untuk mengisi salah satu posisi pendukung lembaganya.
"Bukan (minta) penyidik. Tapi posisi pendukung seperti Kabag (Kepala Bagian) pengamanan misalnya. Tapi itu juga masih dilihat dari sisi aturan dan undang-undangnya," ujar Johan Budi saat dikonfirmasi, Jakarta, Kamis (7/5/2015).
Namun, wacana masuknya unsur TNI ke lembaga antikorupsi ini kata Johan juga belum dibahas secara detail oleh unsur Pimpinan KPK. "Belum dibicarakan detailnya," ujar Johan.
Tidak hanya unsur TNI, saat ini KPK juga membuka peluang masuknya lembaga lain untuk membantu kinerja lembaganya. "Dari mana saja. Tidak cuma TNI," pungkas dia.
Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko juga menyatakan hal senada. KPK, kata dia tidak pernah meminta bantuan TNI untuk posisi penyidik yang saat ini masih banyak diperlukan. Yang diminta lembaga antikorupsi itu adalah untuk jabatan sekretaris jenderal (sekjen) di KPK.
"Tidak ada permintaan dari KPK agar anggota saya menjadi penyidik dalam KPK, yang saya tahu hanya untuk mengisi jabatan sekjen," kata Panglima Moeldoko usai memberikan pengarahan kepada sejumlah prajurit TNI dan Kepolisian Indonesia, di Kupang, NTT, Kamis (7/5/2015).
Sebelumnya, Kepala Pusat Penerangan TNI Mayjen Fuad Basya menyatakan, pihaknya siap memberikan bantuan penyidik kepada KPK jika diperlukan.
Fuad menjelaskan, selama ini TNI juga sudah memiliki badan hukum sendiri mulai dari auditor militer, mahkamah militer, penyidik, hakim, serta organisasi penegak hukum yaitu Pom TNI. Namun, bantuan kepada KPK itu tidak akan dilakukan berdasarkan inisiatif TNI, melainkan sesuai perintah Presiden Jokowi.
"Di kita (TNI) itu ada ahli hukumnya. Polisinya ada, penuntut ada. TNI prinsipnya membantu Pemerintah, kita siapkan semuanya. Kita punya auditor militer yang pangkatnya Brigjen (Brigadir Jenderal). Kita punya mahkamah militer. Kita punya Pom. Semua unsur itu kita punya. Tergantung kebutuhannya apa," tutup Fuad Basya. (Yus)
Â
KPK: Kami Tidak Pernah Minta Penyidik ke TNI
Masuknya unsur TNI ke KPK ini, kata Johan, belum dibahas secara detail oleh unsur Pimpinan KPK
Diperbarui 07 Mei 2015, 21:13 WIBDiterbitkan 07 Mei 2015, 21:13 WIB
Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko mengecek kesiapan prajurit saat apel gelar pasukan pengamanan KAA di kawasan Monas, Jakarta, Rabu (15/4/2015). KAA ke-60 akan berlangsung pada 18-24 April 2015 di Jakarta dan Bandung. (Liputan6.com/Herman Zakharia)... Selengkapnya
Advertisement
Live Streaming
Powered by
Video Pilihan Hari Ini
EnamPlus
powered by
POPULER
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Berita Terbaru
Anggota Komisi I DPR Minta Negara Turun Tangan Atasi WNI Korban Kejahatan Digital
Gibran Tegaskan Hilirisasi Kunci Kemakmuran
Tata Kelola Pemerintahan Banyuwangi Raih Predikat "Kinerja Tinggi" dari Kemendagri
Kasus Pembunuhan Nakhoda KM Poseidon 03 Terungkap, Dibuang ke Laut karena Tegur ABK
VIDEO: Mantan Kades Banyuwangi Ditangkap Polisi Diduga Korupsi Rp1,3 Miliar
Motor yang Dipakai Angkut Mayat Ternyata Milik Korban, Ini Motif Pelaku
Tanggal 26 April Memperingati Hari Apa? Peringatan Hari Siaga Bencana hingga Kekayaan Intelektual
PPATK: Perputaran Dana Judi Online di Indonesia Tembus Rp1.200 Triliun
Pemakaman Paus Fransiskus Hari Ini: Prosesi Sederhana di Basilika Santa Maria Maggiore
Lebaran Betawi 2025 di Monas, Makanan Khas Daerah Dibagikan Gratis Hari Ini
Singgung Hilirisasi, Gibran: Sekedar Kaya Saja Tidak Cukup
Kronologi Pembunuhan Mayat dalam Karung di Tangerang, Korban Dipukul Pakai Besi