Liputan6.com, Jakarta - Pelaksana Tugas Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johan Budi menegaskan bahwa pihaknya tidak pernah meminta tambahan penyidik dari TNI. KPK hanya meminta institusi yang kini dipimpin Jenderal TNI Moeldoko tersebut untuk mengisi salah satu posisi pendukung lembaganya.
"Bukan (minta) penyidik. Tapi posisi pendukung seperti Kabag (Kepala Bagian) pengamanan misalnya. Tapi itu juga masih dilihat dari sisi aturan dan undang-undangnya," ujar Johan Budi saat dikonfirmasi, Jakarta, Kamis (7/5/2015).
Namun, wacana masuknya unsur TNI ke lembaga antikorupsi ini kata Johan juga belum dibahas secara detail oleh unsur Pimpinan KPK. "Belum dibicarakan detailnya," ujar Johan.
Tidak hanya unsur TNI, saat ini KPK juga membuka peluang masuknya lembaga lain untuk membantu kinerja lembaganya. "Dari mana saja. Tidak cuma TNI," pungkas dia.
Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko juga menyatakan hal senada. KPK, kata dia tidak pernah meminta bantuan TNI untuk posisi penyidik yang saat ini masih banyak diperlukan. Yang diminta lembaga antikorupsi itu adalah untuk jabatan sekretaris jenderal (sekjen) di KPK.
"Tidak ada permintaan dari KPK agar anggota saya menjadi penyidik dalam KPK, yang saya tahu hanya untuk mengisi jabatan sekjen," kata Panglima Moeldoko usai memberikan pengarahan kepada sejumlah prajurit TNI dan Kepolisian Indonesia, di Kupang, NTT, Kamis (7/5/2015).
Sebelumnya, Kepala Pusat Penerangan TNI Mayjen Fuad Basya menyatakan, pihaknya siap memberikan bantuan penyidik kepada KPK jika diperlukan.
Fuad menjelaskan, selama ini TNI juga sudah memiliki badan hukum sendiri mulai dari auditor militer, mahkamah militer, penyidik, hakim, serta organisasi penegak hukum yaitu Pom TNI. Namun, bantuan kepada KPK itu tidak akan dilakukan berdasarkan inisiatif TNI, melainkan sesuai perintah Presiden Jokowi.
"Di kita (TNI) itu ada ahli hukumnya. Polisinya ada, penuntut ada. TNI prinsipnya membantu Pemerintah, kita siapkan semuanya. Kita punya auditor militer yang pangkatnya Brigjen (Brigadir Jenderal). Kita punya mahkamah militer. Kita punya Pom. Semua unsur itu kita punya. Tergantung kebutuhannya apa," tutup Fuad Basya. (Yus)
Â
KPK: Kami Tidak Pernah Minta Penyidik ke TNI
Masuknya unsur TNI ke KPK ini, kata Johan, belum dibahas secara detail oleh unsur Pimpinan KPK
Diperbarui 07 Mei 2015, 21:13 WIBDiterbitkan 07 Mei 2015, 21:13 WIB
Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko mengecek kesiapan prajurit saat apel gelar pasukan pengamanan KAA di kawasan Monas, Jakarta, Rabu (15/4/2015). KAA ke-60 akan berlangsung pada 18-24 April 2015 di Jakarta dan Bandung. (Liputan6.com/Herman Zakharia)... Selengkapnya
Advertisement
Video Pilihan Hari Ini
Produksi Liputan6.com
powered by
POPULER
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Berita Terbaru
Jenazah Ray Sahetapy Akan Disalatkan di Masjid Istiqlal Sebelum Dimakamkan
Ada Rizky Febian dan Mahalini, 6 Pasangan Artis yangTahun ini Pertama Kali Lebaran sebagai Pasutri
Wamendagri Sentil Kepala Daerah yang Izinkan Mobil Dinas untuk Mudik: Timbulkan Risiko Kerugian Negara
5 Tahun Tak Bisa Pulang, Pedagang Kopi Keliling Ini Bersyukur Ikut Mudik Gratis
Hanya Ditemukan di Indonesia, Ini Makna Halal Bihalal Menurut UAS, Apa Hukumnya?
Libur Lebaran 2025, Pasar Gembrong Diserbu Pemburu Mainan Anak
Tips Perjalanan Arus Balik Bareng Balita, Bebas Rewel dan Lebih Tenang
Doa-doa Penguat Iman yang Bisa Dilafalkan saat Memasuki Bulan Syawal, Lengkap dengan Arti
Viral Truk Muatan Kecelakan di Tol Japek, Petugas Turun Tangan
Korban Gempa Myanmar Ditemukan Selamat Usai 5 Hari Tertimpa Reruntuhan
Dasco Sebut Didit Sampaikan Pesan dari Prabowo ke Megawati dan Jokowi
Memanaskan Makanan Lebaran Berulang Kali, Ketahui Dampak Buruk bagi Kesehatan