Alasan Singapura Tak Sambut Jokowi dengan Bendera RI Terpopuler

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Jokowi menggelar pertemuan resmi dengan Presiden Tony Tan. Tak ada Merah-Putih yang terpampang di latar belakang. Namun, foto pertemuan bilateral kedua pemimpin negara menimbulkan pro dan kontra. Demi memperjelas situasi ini, Kementerian Luar Negeri segera mengeluarkan pernyataan.

Nah, berita mengenai alasan Singapura tak menyambut Jokowi dengan bendera RI tersebut menyedot perhatian pembaca portal berita kesayangan Anda, Liputan6.com, terutama di kanal News sepanjang Rabu 29 Juli 2015.

Sementara 4 berita lain, termasuk berita mengenai fatwa MUI terkait BPJS Kesehatan turut mencuri perhatian banyak pembaca.

Selengkapnya Top 5 News...

1. Alasan Singapura Tak Sambut Jokowi dengan Bendera RI

Dalam lawatannya ke Singapura, Presiden Joko Widodo melakukan pertemuan resmi dengan Presiden Tony Tan. Keduanya duduk berdampingan. Dua bendera berwarna merah dan putih menjadi latar belakangnya.

Namun, foto pertemuan bilateral kedua pemimpin negara menimbulkan pro dan kontra.

Sebab, kedua bendera yang terpampang adalah adalah milik Negeri Singa: Bendera Singapura dan Bendera Kepresidenan Singapura. Tak ada bendera Indonesia yang dipasang.

Sejumlah pengguna internet (netizen) menilai, hal itu janggal. Mereka pun mempermasalahkannya di media sosial. Apalagi, biasanya dalam pertemuan bilateral pemimpin dunia, bendera yang digunakan adalah milik kedua negara.

Demi memperjelas situasi ini, Kementerian Luar Negeri segera mengeluarkan pernyataan. Melalui akun Twitter resminya mereka memberi "pencerahan".

Selengkapnya...

2. Ramos Horta 'Tawarkan' Timor Leste kepada JK

Mantan Presiden Timor Leste, Jose Ramos Horta, mengunjungi Wakil Presiden Jusuf Kalla. Keduanya membahas bermacam masalah bangsa, terutama di bidang ekonomi dan politik.

"Membicarakan bagaimana meningkatkan hubungan dengan Indonesia, khususnya di bidang investasi," kata JK, di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (28/7/2015).

Dalam pertemuan itu, JK menjelaskan Ramos meminta agar pengusaha asal Indonesia berinvestasi di Timor Leste.

"Bukan hanya serius untuk investasi. Bisnis juga serta kontraktor-kontraktor," ujar JK.

Selengkapnya...

3. Korut Mengancam Amerika Serikat

Korut mengancam Amerika Serikat, dengan mengatakan akan ada perang di Semenanjung Korea yang membuat tidak ada satu pun orang AS hidup. Pernyataan ini diungkapkan oleh pemimpin tertinggi Kim Jong-un memperingati berakhirnya Perang Korea yang dirayakan tiap tanggal 27 Juli.

Pyongyang dan kota-kota lainnya di Korut mengibarkan bendera dan spanduk bertema patriotisme.  27 Juli diperingati sebagai hari berakhirnya perang Korea antara Utara dan Selatan pada tahun 1953. Meski nyatanya, pertempuran belum usai, hanya dihentikan gencatan senjata.

Kim Jong-un di depan para veteran Sabtu 25 Juli 2015 mengatakan bahwa penting untuk Korut memberikan semangat yang sama kepada generasi mudanya. Ia juga bangga bahwa nuklir Korut adalah urusan dalam negeri.

"Berakhir sudah era ancaman AS tentang nuklir. Sekarang mereka sudah tidak punya senjata nuklir dan mereka takut karena kita punya. Kita adalah sumber mimpi buruk mereka," kata pemimpin ketiga negara paling terisolasi yang disiarkan oleh TV nasional Korut seperti dikutip dari Military Times.

Selengkapnya...

4. Fatwa MUI: BPJS Kesehatan Tak Sesuai Syariah

Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada 9 Juni 2015 mengeluarkan fatwa bahwa program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan tidak sesuai syariah Islam. Putusan itu ditetapkan di Pesantren at-Tauhidiyah dalam Sidang Pleno Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia V.

Sidang yang dipimpin Ketua Bidang Fatwa MUI Ma'ruf Amin itu membahas program termasuk modus transaksional yang dilakukan BPJS Kesehatan dari perspektif ekonomi Islam dan fiqh mu'amalah, dengan merujuk pada Fatwa Dewan Syari'ah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dan beberapa literatur.

"Tampaknya bahwa secara umum program BPJS Kesehatan belum mencerminkan konsep ideal jaminan sosial dalam Islam, terlebih lagi jika dilihat dari hubungan hukum atau akad antarpara pihak," tulis dokumen hasil sidang yang dikutip Liputan6.com dari laman resmi mui.or.id, Rabu (29/7/2015).

Selengkapnya..

5. Ahok: Nara Maju Jadi Cagub DKI, Bagus Dong Saingan Lagi

Partai Demokrat telah menentukan kader yang bakal diusungnya di pilkada serentak akhir Desember 2015 untuk mengisi posisi kepala daerah di DKI Jakarta pada 2017. Partai asuhan mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY itu memilih Ketua DPD Partai Demokrat DKI Jakarta Nachrowi Ramli sebagai calon gubernur.

"Yang pasti Pak Nachrowi maju," ujar Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD DKI Jakarta Luki di kantornya, Jakarta, Selasa (28/7/2015).

Pria yang karib disapa Nara itu memang punya posisi strategis di partai. Nara juga berwenang memilih calon kepala daerah yang diusung partai.

"Enggak ada alasan. Karena memang dia ini sudah diplot untuk menjadi Gubernur DKI oleh partai," lanjut Luki.

Selengkapnya..

(Ans/Mar)