Kabut Asap di Kalimantan Barat Mulai Ganggu Aktivitas Warga

Liputan6.com, Pontianak - Tak hanya melanda kawasan Sumatera, kabut asap juga melanda di Kalimantan Barat akhir-akhir ini. Akibat kabut asap, aktivitas warga pun terganggu. Bahkan, menyebabkan gangguan kesehatan.

"Saya sampai enggak jadi olah raga pagi karena kabut asap tebal. Pekat pokoknya, sakit mata, perih," tutur Sepriyandi, warga Pontianak, Rabu (2/9/2015).  

Sepriyandi mengatakan, walaupun kabut asap pekat, sekolah di Kota Khatulistiwa itu tidak diliburkan. "Anak saya masih sekolah seperti biasanya. Belum diliburkan. Saya kasih masker terus kalau anak saya pergi ke sekolah," kata bapak 37 tahun itu.

Sementara, menurut warga Kabupaten Sanggau, Sadot, sudah dua pekan kabut melanda di wilayahnya. "Dua minggu. Tapi enggak pernah ada pembagian masker. Banyak orang sakit tenggorokan dan diare. Sungai Kapuas surut," keluh dia.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kalimantan Barat TTA Nyarong mengatakan, pesawat Kamov siap beroperasi mulai Selasa 2 September 2015. Hal ini untuk penanganan siaga bencana asap akibat kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat.

"Pesawat Kamov khusus untuk Water Bombing kapasitas 5 ribu liter air. Pilot dan teknisinya dari Rusia," ungkap dia.

Nyarong menjelaskan, pihaknya telah mengerahkan berbagai kekuatan untuk menanggulangi bencana kabut asap di bumi Khatulistiwa ini.

"Jadi sekarang mobilisasi sumberdaya yang dikerahkan untuk siaga bencana asap akibat kebakaran hutan dan lahan di Kalbar ada 3 pesawat," jelas dia.

Menurut Nyarong, sejumlah pesawat juga sudah siaga. 1 Pesawat Bolcow untuk patroli hotspot dan Water Bombing kapasitas 450 liter untuk titik hotspot atau kebakaran yang tidak terjangkau melalui akses darat. 2 Pesawat Cassa khusus untuk Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC) atau hujan buatan.

"1 Lagi, Heli Kamov yang baru datang dan telah mendarat di Lanud Supadio Pontianak. Water Bombing kapasitas 5 ribu liter dan tadi telah saya arahkan melakukan  bombing di Kabupaten Ketapang, Sintang, Melawi dan daerah lainnya yang berpotensi ada kebakaran berdasarkan hasil pantauan satelit," sambung dia.

Gangguan Penerbangan

Sementara Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Kalimantan Barat Sustyo Iriyono mengatakan, akibat kabut asap yang melanda di wilayah ini, sejumlah penerbangan di Bandara Supadio Pontianak terganggu.

"Mohon izin melaporkan bahwa hari ini (1 September 2015) terjadi gangguan asap yang cukup pekat di Kota Pontianak dan sekitarnya. Sehingga cukup mengganggu aktivitas penerbangan di Bandara Supadio. Penerbangan pagi hari dari dan ke Pontianak mengalami keterlambatan hampir 2 jam," kata dia.

Sustyo mengatakan, melalui indikasi patroli rutin telah ditemukan 3 sumber kabut asap di wilayah Pontianak dan sekitarnya. Pertama, kebakaran lahan masyarakat di Dusun Rasau Karya, Desa Rasau Jaya Umum, Kecamatan Rasau Jaya, Kabupaten Kubu Raya.

Kedua, Sustyo melanjutkan, kebakaran lahan masyarakat di Dusun Sekundair C, Desa Rasa Jaya Umum, Kecamatan Rasau Jaya, Kabupaten Kubu Raya. Ketiga, kebakaran lahan masyarakat di Dusun Martapura, Desa Mekarsari, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya.

"Selanjutnya di ke 3 titik kebakaran segera dilakukan upaya pemadaman yang melibatkan beberapa komponen regu pemadam kebakaran. 4 Regu Manggala Agni, 9 regu pemadam swasta, 1 regu BPBD Kabupaten Kubu Raya, aparat desa setempat," papar dia.

Upaya pemadaman udara, kata Sustyo, juga telah dilakukan dengan cara water bombing menggunakan pesawat Comoc dan Bronco dari BNPB. Pemadaman akan dilakukan hingga tuntas dan telah dibentuk posko terdekat di Dusun Martapura.

Direktur Eksekutif Nasional Walhi, Abetnego Tarigan mengatakan, Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah berkomitmen Indonesia bebas asap 2015.

"Namun, kebakaran dan asap tahun ini menjadi bukti bahwa komitmen ini masih sangat jauh dari harapan," kata Abetnego dalam keterangan tertulis yang diterima di Pontianak, Selasa 1 September 2015.

Menurut Abetnego, fakta-fakta temuan Walhi di berbagai daerah menunjukkan, akar masalah terbesar kebakaran dan asap di wilayah RI sangat nyata dan sebenarnya dipahami pemerintah.  

"Mestinya pemerintah 'memadamkan api dengan pena'. Bukan dengan modifikasi cuaca, karena sumber masalahnya dari penerbitan konsesi," kata dia.

Dia menyebutkan, ada 5 langkah strategis dan mendesak yang harus dilakukan Presiden. Pertama, menginstruksikan kepala daerah (gubernur dan bupati) melakukan gerakan serentak penyekatan kanal dan menerapkan proses sanksi terhadap pemegang konsesi sawit, sebagai tindakan mendesak yang harus segera dilakukan kepala daerah.

Kedua, Presiden harus berupaya menegakkan hukum terhadap perusahaan yang ditemukan adanya titik api di wilayah konsesinya. Ketiga, me-review perizinan terhadap konsesi yang mengalami kebakaran dan atau mengalami konflik dengan masyarakat.  

Keempat, Walhi meminta Presiden menghentikan penerbitan izin baru sebagai kesempatan mengevaluasi izin yang telah diberikan, dan termasuk evaluasi terhadap pengawasan yang dilakukan pemerintah terhadap izin yang dikeluarkan.

Kelima, Walhi meminta Presiden memulihkan kawasan hutan kritis dan memberi kesempatan pengolahan dan perlindungan hutan kepada masyarakat di sekitar hutan.

Direktur Eksekutif Walhi Jambi Musri Nauli menambahkan, titik api terbanyak berasal dari kawasan gambut.

"Kawasan genting, unik dan penting sudah rusak. Kawasan yang selama ini mampu memberikan perlindungan dan sebagai tempat tangkapan air (catchment water area) dirusak oleh HTI, sawit dan berbagai aktivitas manusia lainnya kemudian menjadikan kubangan yang mudah terbakar," ujar dia.

Menurut Musri, pola kebakaran lahan dan hutan ini berulang terus menerus dengan modus yang canggih, rapi, dan tempat kebakaran yang sama setiap tahun. Pemegang izin tidak mampu lagi menjaga lokasi izin mereka. (Rmn/Yus)