Liputan6.com, Jakarta - Kemunculan Ketua DPR Setya Novanto dan wakilnya Fadli Zon di konferensi pers bakal capres Amerika Serikat Donald Trump menuai kritik. Selain pimpinan DPR, dalam acara itu juga terlihat Eddy Pratomo yang disebut sebagai utusan pemerintah.
Menanggapi hal tersebut, Pihak Istana langsung membantah kalau kedatangan Eddy sebagai utusan presiden. Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Teten Masduki mengakui kalau ‎utusan khusus Presiden bidang kemaritiman itu pergi ke AS untuk memberi nasihat kepada delegasi DPR soal batas wilayah Indonesia-Malaysia.
"Itu bisa dipastikan urusan pribadi. Itu (sebagai utusan Presiden) kan masalah Malaysia, enggak ada urusan dengan Donald Trump," ujar Teten di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Jumat, (6/9/2015).
‎
Ia pun menegaskan kalau pihak Istana tidak pernah mengutus Eddy untuk ikut bersama para pimpinan dewan bertemu dengan Donald Trump.
‎
"Bahwa memang tidak ada pembiayan dari pemerintah untuk perjalanan bersangkutan. Jadi sudah lah, enggak usah dipermasalahkan, itu bukan urusan pemerintah, itu urasan pribadi," tegas Teten. ‎
‎
Baca Juga
‎Ketua DPR Setya Novanto dan Wakil Ketua DPR Fadli Zon muncul dalam kampanye Donald Trump di Fifth Avenue, New York, Kamis 3 September 2015 pukul 13.00 waktu setempat. Kemunculan keduanya menuai ‎kecaman dari sejumlah kalangan.
Pimpinan DPR itu menegaskan, kehadirannya dalam acara Donald Trump terjadi setelah pertemuan dengan sang pengusaha di lantai 26 Trump Plaza. Pertemuan digelar untuk membangun jaringan dan memperkuat investasi Trump di Indonesia.
"Pertemuan dilakukan di lantai 26 Trump Plaza. Setelah itu Delegasi diajak turun ke lantai dasar serta melihat acara konferensi pers. Sebagai orang timur yang memiliki kesantunan, ajakan tersebut dipenuhi. Bukan sebagai bentuk dukungan politik," kata Juru Bicara Pimpinan DPR, Nurul Arifin kepada Liputan6.com di Jakarta. ‎
Nurul menjelaskan kunjungan Pimpinan DPR itu merupakan perjalanan dinas dalam rangka memenuhi undangan IPU (Inter Parliamentary Union) Speakers Conference, yaitu Konferensi Ketua Parlemen Dunia ke-4 yang berlangsung dari 31 Agustus hingga 2 September.
"Ketua DPR berbicara pada forum tersebut mengenai isu-isu demokrasi dan kesejahteraan," jelas Nurul. (Mut)
Advertisement